Dilema Doping Global: Menguji Keadilan di Tengah Ketimpangan Negara Kaya dan Miskin

APERO FUBLIC  I  Isu penggunaan doping atau zat penambah performa dalam dunia olahraga global kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai masalah medis atau pelanggaran aturan pertandingan. Dalam lensa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), fenomena ini beririsan langsung dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip keadilan sosial bagi seluruh bangsa, serta implementasi konsep bela negara di panggung internasional. 

Olahraga modern telah bergeser dari sekadar ruang gerak fisik menjadi ajang pertaruhan harga diri suatu negara. Akibatnya, tekanan untuk meraih medali sering kali memicu konflik moral yang masif.

Saat ini, perdebatan mengenai regulasi doping membelah opini publik menjadi dua sudut pandang yang bertolak belakang, sekaligus menyingkap realitas pahit mengenai ketimpangan ekonomi yang tajam antara negara maju dan negara berkembang.

Di satu sisi, narasi anti-doping berdiri teguh pada prinsip keadilan berkompetisi (fair play) yang menjadi fondasi hukum olahraga internasional. Berdasarkan perspektif ini, olahraga adalah ruang demokratis di mana prestasi harus lahir murni dari bakat, disiplin, dan kerja keras individu.

Penggunaan zat penambah performa dianggap merampas hak atlet lain untuk bertanding secara jujur. Nilai ini sejalan dengan konsep penegakan hak orang lain dalam masyarakat yang demokratis. Sebaliknya, kubu libertarian memandang isu ini dari sisi hak atas kebebasan tubuh (bodily autonomy) yang merupakan bagian dari HAM.

Mereka berargumen bahwa selama penggunaan zat tersebut berada di bawah pengawasan medis yang aman untuk meminimalkan risiko kesehatan, pelarangan total justru membatasi hak asasi atlet untuk mencapai potensi fisik maksimal mereka melalui bantuan sains modern.

Namun, penerapan regulasi anti-doping yang universal ini kerap mengabaikan realitas geopolitik dan kesenjangan ekonomi global. Negara-negara kaya memiliki kapasitas finansial yang besar untuk membiayai riset nutrisi canggih, metode pemulihan mutakhir, serta suplemen legal di zona abu-abu medis yang belum dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA).

Di samping itu, atlet dari negara maju memiliki akses yang mudah terhadap pengurusan izin medis khusus atau Therapeutic Use Exemptions (TUE) karena didukung oleh jaringan dokter ahli yang mahal.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan kenyataan di negara-negara miskin. Atlet di negara berkembang sering kali kekurangan fasilitas latihan dasar, minim anggaran untuk edukasi regulasi zat terbaru, serta tidak memiliki sistem proteksi hukum dan medis yang kuat.

Ketika tuntutan bela negara untuk mengharumkan nama bangsa di arena internasional begitu besar tanpa dibarengi modal yang cukup, jalan pintas menggunakan zat terlarang yang murah sering kali menjadi jebakan. Akibatnya, atlet dari negara miskin rentan menjadi korban ganda: mereka tidak memiliki teknologi untuk menyaring zat berbahaya, dan tidak punya benteng hukum saat terkena sanksi.

Secara legal, Indonesia sendiri telah berkomitmen melawan praktik ini dengan meratifikasi konvensi internasional anti-doping melalui instrumen hukum nasional. Dalam konteks sosiologis, pembiaran atau pemaksaan terhadap penggunaan zat berbahaya demi mengejar medali jelas melanggar amanat Pasal 28I UUD 1945 terkait perlindungan hak hidup dan hak atas kesehatan jangka panjang bagi setiap warga negara.

Data investigasi olahraga global juga menunjukkan bahwa atlet dari negara dengan sistem pengawasan medis yang lemah lebih rentan terkena sanksi berat karena ketidakmampuan sistem domestik mereka dalam memberikan pendampingan regulasi yang memadai jika dibandingkan dengan negara-negara industri besar yang memiliki proteksi hukum berlapis.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah doping tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum hukuman (punitif) yang kaku tanpa membenahi akar ketimpangan struktural.

Solusi yang berkeadilan sosial dapat dimulai dengan mendesak organisasi seperti Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan WADA untuk menyisihkan pendapatan hak siar mereka guna membangun laboratorium serta pusat pengawasan performa gratis di wilayah negara berkembang. Kesetaraan fasilitas harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum menuntut kepatuhan yang setara.

Di tingkat domestik, integrasi nilai etika olahraga dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan penting dilakukan untuk menanamkan pemahaman bahwa bela negara melalui olahraga tidak boleh mengorbankan integritas moral.

Menang dengan cara curang justru meruntuhkan martabat bangsa. Melalui pemerataan fasilitas medis global dan penguatan nilai karakter warga negara (civic virtue), olahraga dapat dikembalikan pada fungsi sejatinya sebagai laboratorium gerak manusia yang jujur, setara, dan bermartabat bagi semua bangsa tanpa memandang kasta ekonomi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I mengenai Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak atas Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

McLaren, R. H. (2016). The Independent Person Report: Investigation into Allegations of State-Sponsored Doping. Montreal: World Anti-Doping Agency.

Pound, R. W. (2019). The Geopolitics of Anti-Doping: Wealth, Power, and the Fight for Clean Sport. Journal of Sport and Social Issues, 43(3), 185-202.

UNESCO. (2005). International Convention against Doping in Sport. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

World Anti-Doping Agency. (2021). World Anti-Doping Code. Montreal: WADA.

Oleh:  Chetriyani Thvinsensian Do’on

Mahasiswi Fakultas Ilmu Keolahragaan

Universitas Mercu Buana Yogyakarta. 

Editor. Tim Redaksi