Mismatch Tenaga Kerja Masih Jadi Tantangan Besar di Jawa Barat

APERO FUBLIC  I  BANDUNG.— Tingginya jumlah angkatan kerja di Jawa Barat belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Akibatnya, pengangguran tetap tinggi dan persoalan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja semakin terasa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai sekitar 51,16 juta jiwa (Februari, 2026) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,75% pada tahun 2024. Dengan angka TPT sebesar 6,75% pada tahun 2024 menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia, meskipun trennya cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan di pasar tenaga kerja, terutama di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri seperti Kawasan Industri Jababeka yang menarik arus urbanisasi dan meningkatkan jumlah pencari kerja setiap tahunnya, sehingga ketersediaan lapangan kerja formal di kota-kota besar seperti Bekasi, Bandung, dan Bogor belum seimbang dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang datang dari daerah ataupun fresh graduate.

Meskipun TPT Jawa Barat cenderung menurun, beban ketidakpastian dan ketidaksesuaian tenaga kerja  akan sangat berdampak bagi angkatan tenaga kerja muda yang berpendidikan dan munculnya fenomena mismatch tenaga kerja di Indonesia, termasuk provinsi Jawa Barat.

Ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja atau mismatch tenaga kerja masih menjadi persoalan serius di Indonesia sendiri, termasuk di Jawa Barat. Kondisi ini membuat banyak lulusan belum siap untuk terserap di pasar tenaga kerja, meskipun jumlah tenaga kerja terus meningkat setiap tahunnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, menunjukkan bahwa hanya sekitar 64,64% pekerja muda yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Dari angka tersebut, 22,36% persen tergolong overeducated, sementara 13% lainnya undereducated.

Kondisi ini berarti terdapat 35,36% pekerja muda yang tidak berada pada posisi kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, serta mencerminkan ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan lulusan dengan permintaan industri.

Fenomena ini sejalan dengan teori job-skill mismatch yang menekankan bahwa ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan kerja dapat menimbulkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja serta berdampak pada rendahnya produktivitas individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

Permasalahan mismatch tenaga kerja ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Data menunjukkan 40,7% tenaga kerja merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), yang mencerminkan masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia, terutama di Jawa Barat.

Di sisi lain, tingkat mismatch juga tergolong tinggi, yaitu  di angka sekitar 35,36% yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. 

Miris melihat fakta bahwa 40,7% dari total tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan bangku Sekolah Dasar (SD). Padahal, saat ini Indonesia justru seharusnya sedang menikmati dampak dari bonus demografi (2020-2035), di mana 60% penduduknya berada di usia produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, ledakan jumlah penduduk usia kerja ini bukannya menjadi aset bangsa, melainkan justru menjadi beban nasional. 

Di balik angka-angka itu, para pencari kerja di Jawa Barat merasa terbebani dengan aturan rekrutmen yang kelewat tinggi. Di mana perusahaan menuntut gelar diploma atau sarjana untuk pekerjaan yang sebetulnya mampu dikerjakan oleh lulusan SMA atau SMK, fenomena ini disebut credential inflation atau inflasi ijazah.

Aturan ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan semua pihak, lulusan bergelar tinggi menganggur karena minimnya ruang, sedangkan pekerja berpengalaman dengan tanpa gelar formal langsung gugur di seleksi administrasi. 

Contoh nyata dari kondisi ini terjadi pada Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo Mei 2025, sekitar 25.000 pencari pekerja hadir memperebutkan—berdesakan, bahkan terjadi perkelahian saat berebut memindai QR code pendaftaran. Padahal, lowongan yang tersedia hanya 2.517 dari 64 perusahaan yang ikut serta. Sebagian besar pencari kerja tersebut adala sarjana.

Data Badan Pusat Statistik 2025 mencatat angka pengangguran lulusan D-IV hingga S-3. Tercatat bahwa lulusan vokasi justru mengalami tren pengangguran yang lebih stabil, artinya makin tinggi gelar belum tentu makin mudah dapat kerja—dan sistem rekrutmen yang terlalu mengandalkan ijazah formal justru memperparah keadaan. 

Terdapat isu lain juga selain persyaratan lulusan yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai standar rekrutmennya, yaitu batas usia. Tidak sedikit perusahaan di Jawa Barat mencantumkan syarat usia maksimal 25 sampai 30 tahun dalam lowongan pekerjaan mereka.

Kebijakan ini tentunya secara tidak langsung mempersempit atau bahkan menutup pintu bagi para pencari pekerja yang berusia lebih dari batas maksimal usia yang ditetapkan, termasuk juga bagi mereka yang baru menyelesaikan kuliahnya, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bahkan seseorang yang sebelumnya berjuang di sektor informal.

Praktik ini sering disebut sebagai diskriminasi usia (age discrimination/ageism). sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Robert Neil Butler pada 1969.

Dimana di dalam dunia kerja, diskriminasi ini terjadi ketika kesempatan kerja dibatasi berdasarkan umur, bukan dari kompetensi yang dimilikinya. Padahal, kemampuan dan pengalaman kerja seseorang sering kali menjadi salah satu indikator yang jauh lebih relevan dibandingkan umur.

Kondisi ini semakin relevan mengingat gelombang PHK massal sering terjadi terutama di sektor menufaktur dan tekstil Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir ini. Rata-rata usia ribuan buruh yang terkena PHK massal ini berada di usia 30-an atau 40-an.

Dengan rentan usia yang cukup diujung tanduk ini tentunya akan susah untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih lagi dengan standar rekrutmen yang terlalu tinggi. Bagi mereka mencari kerja formal tentunya ini seperti berlari di labirin tanpa jalan keluar.

Dari sisi perencaan tenaga kerja, praktik rekrutmen ini menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara kebutuhan kompetensi tenaga kerja dan kriteria seleksi yang diterapkan perusahaan. 

Fakta di lapangan, keterbatasan lowongan membuat persaingan semakin sengit. Banyak para pencari kerja terpaksa menerima pekerjaan di luar bidang keahliannya demi memiliki penghasilan. Ekonom Lester Thurow pernah menggambarkan kondisi ini, dimana tenaga kerja tidak hanya bersaing soal upah, tetapi juga memperebutkan kursi kerja yang jumlahnya sangat terbatas.

Laporan World Bank pun menegaskan bahwa ketidaksesuaian keterampilan adalah salah satu faktor utama penyebab terhambatnya penyerapan tenaga kerja, khususnya di kalangan anak muda. Ketika seseorang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinnya, maka yang terjadi adalah produktivitasnya tidak akan mencapai titik optimal, ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerugian ekonomi yang nyata.

Para pengamat ketenagakerjaan sepakat masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, tetapi perlu juga adanya pembenahan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, hingga reformasi praktik rekrutmen yang lebih terbuka dan adil tanpa adanya diskriminasi gelar maupun usia.

Selama jurang antara pendidikan dan dunia kerja masih belum dijembatani, maka mismatch tenaga kerja di Jawa Barat akan terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang tak kunjung selesai.

Dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun, waktu untuk berbenah semakin terbatas. Tanpa adanya peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan sistem rekrutmen yang lebih berbasis kompetensi, seharusnya menjadi bonus demografi yang berpeluang emas bagi Jawa Barat justru berisiko berubah menjadi beban bagi perekonomian di masa depan.

Universitas Islam Bandung. (2023). Pesantren dan Tenaga Kerja. Scribd. https://id.scribd.com/document/649364926/Pesantren-TenagaKerja-Unisba.

Badan Pusat Statistik. (2024). Data Ketenagakerjaan Indonesia. https://web-api.bps.go.id/download.php.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat. https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzg4IzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-kabupaten-kota.html.

Fauzi, G. T. (2024, November). Analisis Daya Saing Wilayah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. In Proceedings of National Conference West Java Economic Society (WJES) (pp. 362-381).

Ardhana, A. Y. A., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., & Gunawan, A. (2025). Analisis ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di Indonesia. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3(4), 1020-1026.

Hasibuan, R. R. A., Siagian, C. A., Lubis, P. N. Z., Permana, A., & Syahbana, M. A. (2025). PENGUATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI DAN JOB MISMATCH DI PASAR TENAGA KERJA MASA DEPAN. Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen, 2(4), 408-424.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025). Dashboard Statistik Pengangguran Jawa Barat. https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/pengangguran

Putra, A. R. P., Triwijaya, M. A., Langitan, R., Fianto, S. Z., & Rudianto, R. (2026). Analisis Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dan Fenomena Mismatch Pekerjaan Dengan Jurusan di Indonesia: Analysis of the Relationship Between Unemployment Rates and Job Mismatch Phenomena with Majors in Indonesia. Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 762-770.

Editor. Tim Redaksi