Rupiah Drop Lagi, Netizen Salahkan MBG Masuk Akal atau Tidak?

APERO FUBLIC  I  OPINI.-   Nilai tukar rupiah terus melemah dan kini menembus di atas level Rp17.700 per dolar AS. Di saat yang sama harga minyak mentah dunia juga terus meningkat di atas USD100 per barel. Hal ini memicu kekhawatiran banyak pihak terkait asumsi APBN 2026 yang semakin mendekati level batas atas yaitu 3 persen. 

Tekanan pada rupiah diprediksi akan berlanjut seiring dengan bertambahnya ketidakpastian dalam ekonomi global. Menurut informasi dari Bank Indonesia, nilai tukar rupiah dibandingkan dengan dolar AS dalam beberapa bulan terakhir terus mengalami penurunan:

 Januari 2026: Rp16.786

 Februari 2026: Rp16.758

 Maret 2026: Rp16.993

 April 2026: Rp17.324

 Mei 2026: Bergerak di kisaran Rp17.362 hingga Rp17.719.

Dalam lima bulan terakhir, nilai rupiah dilaporkan menurun hampir Rp1.000 terhadap dolar AS. Situasi ini kemudian memicu berbagai tanggapan di media sosial. Di platform-platform seperti TikTok, X, dan Instagram, sejumlah pengguna internet mulai mengaitkan penurunan nilai rupiah dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran negara dalam jumlah yang signifikan.

Banyak warganet yang berpendapat bahwa investor mulai merasa khawatir mengenai kondisi fiskal Indonesia jika pemerintah melaksanakan terlalu banyak program besar di tengah situasi ekonomi global yang menekan. Namun, apakah benar MBG adalah penyebab utama penurunan nilai rupiah?

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi perhatian masyarakat karena memerlukan dana negara yang sangat besar. Diperkirakan pemerintah perlu mengeluarkan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk melaksanakan program ini secara nasional.

Besarnya dana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para investor mengenai keadaan APBN Indonesia di masa mendatang, terutama saat nilai tukar rupiah sedang turun dan ada tekanan dari ekonomi global yang meningkat.

Analis pasar modal, Ibrahim Assuaibi, menyarankan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih ditunda sementara karena terus ada tekanan pada nilai tukar rupiah.

Ibrahim mengungkapkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini harus diperhatikan dengan serius agar kestabilan ekonomi tetap terjaga. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih hati-hati dalam menetapkan prioritas anggaran di tengah kesulitan global yang semakin berat.

“MBG itu dihentikan dulu ya, kemudian Koperasi Merah Putih dihentikan dulu,” kata Ibrahim dalam sebuah wawancara di NusantaraTV, Kamis, 21 Mei 2026.

Walaupun MBG menjadi perhatian masyarakat, penurunan nilai rupiah sebenarnya tidak bisa disimpulkan hanya berasal dari satu program pemerintah. Nilai tukar uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun situasi perekonomian dunia.

Salah satu penyebab utama saat ini adalah penguatan dolar AS akibat kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Hal ini membuat banyak investor di seluruh dunia lebih memilih untuk menyimpan kekayaan dalam dolar dibandingkan dengan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari sisi luar, catatan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan April yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan sebagian besar pejabat The Fed memperingatkan kemungkinan perlunya peningkatan suku bunga jika inflasi tetap di atas target 2 persen. 

“Risalah itu juga memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran pejabat The Fed terhadap tekanan inflasi akibat perang Iran. Pada pertemuan April, FOMC memutuskan mempertahankan suku bunga acuan dana federal pada kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen,” tulis Ibrahim dalam publikasi risetnya. 

Suku bunga yang tinggi di AS menyebabkan banyak dana dari negara berkembang bergerak menuju investasi yang dianggap lebih aman. Hal ini membuat banyak mata uang di negara-negara berkembang, termasuk rupiah, semakin tertekan.

Selain masalah suku bunga, ketidakpastian politik di dunia juga membuat pasar global menjadi semakin buruk. Ketegangan antara AS dan Iran yang berdampak pada jalur perdagangan minyak global membuat harga minyak meningkat dengan cepat. Kenaikan harga energi ini menambah tekanan pada ekonomi negara-negara berkembang yang masih bergantung pada impor energi dan bahan baku.

Ekonom dari CORE Indonesia sebelumnya juga pernah menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh sentimen investor global, terutama ketika terjadi ketidakpastian ekonomi internasional. Dalam kondisi seperti ini, pasar keuangan cenderung lebih sensitif terhadap isu fiskal maupun politik di negara berkembang.

Meskipun demikian, pasar masih mengamati kebijakan anggaran pemerintah Indonesia, termasuk program MBG. Para investor biasanya akan mengevaluasi apakah program besar tersebut memiliki sumber pembiayaan yang transparan dan tidak meningkatkan risiko defisit anggaran secara berlebihan.

Apabila pemerintah dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan kepercayaan pasar, maka program sosial seperti MBG tidak selalu berdampak buruk pada nilai tukar rupiah.

Pada akhirnya, penurunan nilai rupiah tidak bisa hanya dianggap disebabkan oleh satu program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Walaupun program ini menimbulkan kekhawatiran mengenai beban anggaran negara, faktor-faktor global seperti meningkatnya nilai dolar AS, kebijakan suku bunga dari The Fed, dan ketidakpastian ekonomi dunia masih menjadi penyebab utama tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi keuangan pemerintah adalah hal yang wajar. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, masyarakat dan para investor pasti akan lebih peka terhadap kebijakan yang memerlukan anggaran besar.

Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap program strategis memiliki rencana dan pendanaan yang jelas agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Dengan cara ini, diskusi mengenai MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada siapa yang harus disalahkan, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara program sosial dan stabilitas ekonomi negara.

PENULIS :  Evprisal Dwi Saputra

Mahasiswa D3 Perbankan dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Editor. Tim Redaksi