Pesta Babi: Representasi Kolonialisme, Militerisme, dan Krisis Kemanusiaan di Papua

APERO FUBLIC  I  OPINI.-   Film dokumenter Pesta Babi merupakan karya sinematik yang mengangkat persoalan kolonialisme modern, eksploitasi sumber daya alam, militerisme, serta marginalisasi masyarakat adat Papua dalam kerangka pembangunan nasional. Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, film ini berupaya menghadirkan pembacaan kritis terhadap relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam dinamika pembangunan di Papua.

Secara substansial, film tersebut menyoroti bagaimana paradigma pembangunan modern kerap menempatkan pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya sebagai prioritas utama, sementara aspek kemanusiaan, keberlanjutan ekologis, dan hak-hak masyarakat adat berada pada posisi subordinat.

Papua dalam film ini tidak direpresentasikan sebagai wilayah kosong yang membutuhkan modernisasi, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki identitas historis, budaya, spiritualitas, dan relasi ekologis yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif masyarakat adat Papua, hutan tidak semata dipahami sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai entitas kehidupan yang memiliki nilai sosial, spiritual, dan kultural. Relasi sakral antara manusia dan alam tersebut menjadi titik benturan dengan model pembangunan ekstraktif yang berorientasi pada industrialisasi dan akumulasi kapital.

Oleh karena itu, konflik yang muncul di Papua tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan keamanan semata, melainkan juga sebagai konsekuensi dari benturan paradigma pembangunan dan perebutan ruang hidup masyarakat adat.

Berangkat dari konteks tersebut, saya bersama komunitas Youth Precious, serta Ev. Iskak dari GKRI Eppata Ampel Gading mengadakan kegiatan nonton bersama dan diskusi reflektif terkait film tersebut di sebuah rumah kost Mangga. Diskusi berkembang menjadi forum pertukaran gagasan mengenai persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, politik negara, hingga relasi ekonomi global terhadap konflik di Papua.

Dalam forum tersebut, Ev. Iskak menekankan pentingnya pembangunan kesadaran sosial terhadap realitas yang dialami masyarakat Papua. Menurutnya, persoalan Papua sering kali mengalami reduksi narasi di ruang publik nasional sehingga aspek kemanusiaan yang terjadi di dalamnya kurang memperoleh perhatian serius.

Ia juga mengkritisi adanya standar ganda dalam praktik spiritualitas keagamaan, ketika nilai-nilai moral dan kemanusiaan secara normatif terus disuarakan, namun tidak selalu diikuti dengan keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan struktural.

Sementara itu, Febri menyoroti representasi militerisme dalam film sebagai instrumen negara yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Papua. Pendekatan keamanan yang berlangsung secara berkepanjangan dinilai berpotensi memperluas ketegangan sosial, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan korporasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Selain itu, ia juga mengkritik relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi yang dianggap mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.

Di sisi lain, Gracia dan Nonie menganalisis persoalan Papua melalui pendekatan ekonomi-politik global. Mereka mengaitkan isu pangan, ketimpangan distribusi sumber daya, serta pengaruh stabilitas dolar terhadap dinamika konflik internasional.

Dalam perspektif tersebut, konflik kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari relasi kapitalisme global yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek perebutan ekonomi dan geopolitik.

Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa film dokumenter bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai instrumen refleksi sosial yang mampu membuka ruang dialog kritis mengenai realitas yang kerap terpinggirkan dalam arus utama informasi.

Pesta Babi pada akhirnya menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengabaikan dimensi kemanusiaan berpotensi melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru di tengah masyarakat.

Ironisnya, dalam banyak kasus, pembangunan sering kali lebih mudah diukur melalui pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas ekonomi makro, sementara hilangnya ruang hidup masyarakat adat, krisis ekologis, dan trauma sosial justru tidak pernah benar-benar masuk ke dalam indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri.

PENULIS :  M Alif Febriansyah

Editor. Tim Redaksi