Darurat Kompetensi Guru: Akar Krisis Pendidikan Dasar yang Terus Kita Abaikan
APERO FUBLIC I OPINI.- Angka tidak pernah bohong. Hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di posisi 70 dari 81 negara dalam literasi membaca, dan 73 dalam numerasi jauh tertinggal dari Vietnam, Malaysia, bahkan Thailand. Ironisnya, krisis ini tidak lahir di SMA atau kampus. Ia berakar jauh lebih dalam: di ruang-ruang kelas sekolah dasar, tempat di mana fondasi berpikir seorang anak seharusnya dibangun kokoh sejak hari pertama.
Namun yang terus luput dari radar kebijakan kita bukan soal gedung sekolah yang rubuh atau buku teks yang langka. Masalah paling mendasarnya adalah satu kualitas kompetensi dan distribusi guru yang timpang secara ekstrem. Di kota besar, satu guru mengajar 20 siswa di kelas ber-AC.
Di pedalaman Papua atau pelosok Nusa Tenggara Timur, seorang guru yang sama harus merangkap mengajar enam kelas sekaligus karena kelangkaan tenaga pendidik. Kurikulum boleh berganti, anggaran pendidikan boleh mencapai 20 persen APBN tetapi selama guru di garis terdepan dibiarkan tidak berdaya, semua itu hanyalah ornamen kebijakan di atas kertas.
Solusi pertama yang paling mendesak adalah transformasi radikal pada sistem pelatihan guru berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah harus meninggalkan model pelatihan seragam nasional yang telah terbukti tidak efektif.
Kita terlalu sering menyaksikan pola usang seperti guru dari Aceh dan guru dari Maluku dikumpulkan di hotel berbintang Jakarta untuk workshop tiga hari, lalu pulang membawa folder dokumen tebal yang tidak pernah dibuka di daerah asal.
Model ini mahal sekaligus tidak kontekstual. Sebaliknya, pemerintah harus mendorong pelatihan berbasis komunitas sekolah di mana kepala sekolah dan guru senior menjadi fasilitator pembelajaran kolegial setiap minggu. Model ini terbukti lebih berdampak di negara-negara dengan sistem pendidikan maju seperti Finlandia dan Vietnam.
Namun pelatihan saja tidak cukup selama guru terbaik tidak mau ditempatkan di daerah terpencil. Di sinilah kebijakan afirmasi serius terhadap guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) menjadi solusi kedua yang tidak bisa ditunda.
Tunjangan khusus memang sudah ada, tetapi realisasinya kerap terlambat berbulan-bulan. Yang dibutuhkan bukan sekadar uang melainkan jaminan karier yang berkeadilan. Guru yang mengabdi di daerah terpencil minimal lima tahun harus mendapat prioritas promosi jabatan, kemudahan melanjutkan pendidikan, dan pengakuan sosial nyata dari negara.
Selama penempatan di daerah 3T masih dipandang sebagai hukuman, tidak akan ada talenta terbaik yang mau ke sana. Kita harus membalik paradigma ini yang seharusnya penugasan di 3T menjadi jalur prestasi yang prestisius, bukan buangan karier.
Di sisi lain, ada krisis yang lebih senyap namun sama berbahayanya yaitu paradigma literasi digital yang sudah usang. Mengajarkan anak SD cara mengoperasikan komputer bukan lagi literasi digital melainkan itu hanya keterampilan dasar. Literasi digital sejati adalah kemampuan berpikir kritis, memilah kebenaran informasi, dan memecahkan masalah secara mandiri.
Inilah kompetensi protektif yang paling dibutuhkan generasi alpha yang tumbuh di tengah banjir konten media sosial. Pemerintah bersama sektor swasta harus segera merancang kurikulum literasi digital yang terintegrasi sejak kelas 1 SD, bukan mata pelajaran ekstra yang dianaktirikan dengan jam pelajaran minim.
Satu variabel lagi yang terlalu sering diabaikan adalah peran orang tua. Berbagai riset secara konsisten membuktikan bahwa keterlibatan aktif keluarga dalam proses belajar anak di usia dasar berkontribusi lebih besar terhadap prestasi akademik dibandingkan fasilitas fisik sekolah sekalipun.
Program parenting literacy yang mengajarkan orang tua cara praktis mendampingi anak belajar di rumah harus masuk sebagai komponen wajib dalam anggaran Komite Sekolah. Pendidikan dasar tidak akan berhasil jika sekolah dibiarkan berjalan sendirian tanpa keselarasan stimulasi di lingkungan rumah.
Tidak ada obat tunggal yang instan untuk penyakit pendidikan yang sudah bersifat sistemik. Namun seluruh solusi di atas hanya akan menjadi daftar keinginan jika tidak dibarengi satu syarat mutlak yaitu political will yang tidak putus di tengah jalan. Kita sudah terlalu sering menyaksikan kebijakan berganti setiap ganti menteri, program pilot yang menguap tanpa diskalakan, dan evaluasi yang berakhir di laci meja.
Anak-anak kelas 1 SD hari ini tidak punya kemewahan untuk menunggu konsistensi para pengambil kebijakan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu memperbaiki pendidikan dasar negeri ini melainkan apakah kita benar-benar mau.
.jpeg)
.jpeg)
Post a Comment