Penutupan TPS Bukan Solusi Utama: Evaluasi Kritis Implementasi OPBM dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

APERO FUBLIC  I  Berdasarkan hasil observasi di TPS Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, terlihat bahwa persoalan sampah bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, melempar sampah dari kendaraan tanpa memastikan sampah masuk ke dalam bak penampungan, serta aktivitas pemulung yang membongkar tumpukan sampah hingga menyebabkan sampah kembali berserakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan persampahan merupakan persoalan perilaku sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan sistem pengangkutan sampah.

Program Kampung Bahagia melalui Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) memang merupakan langkah inovatif Pemerintah Kota Jambi dalam memperbaiki tata kelola persampahan. Namun, berdasarkan hasil observasi, kebijakan ini masih berorientasi pada penyelesaian dampak, bukan pada penyebab utama munculnya permasalahan sampah.

Pemerintah lebih berfokus pada penyediaan gerobak motor, pembentukan OPBM, dan penutupan TPS, sementara upaya untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan lingkungan, pengawasan, dan penegakan aturan belum terlihat berjalan secara maksimal.

Akibatnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, padahal kesadaran tersebut masih menjadi persoalan utama di lapangan.

Kebijakan penutupan TPS juga perlu dikaji secara lebih hati-hati. Menutup TPS memang dapat menghilangkan titik penumpukan sampah, tetapi bukan berarti mampu menghilangkan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan.

Apabila masih ada warga yang tidak mengikuti layanan OPBM, tidak membayar iuran, atau tidak mematuhi jadwal pengangkutan, maka sangat mungkin muncul lokasi pembuangan sampah baru yang tidak resmi. Kondisi tersebut justru berpotensi memindahkan masalah dari satu lokasi ke lokasi lain, bukan benar-benar menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi OPBM juga menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan. Sistem ini sangat bergantung pada komitmen masyarakat dalam membayar iuran, ketersediaan petugas, dan konsistensi pelayanan dari rumah ke rumah. 

Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelayanan pengangkutan sampah dapat terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan mekanisme evaluasi, pengawasan, dan pendampingan yang lebih kuat agar program tidak berhenti hanya sebagai inovasi jangka pendek.

Jika dianalisis menggunakan konsep Weimer dan Vining, suatu kebijakan publik seharusnya mampu menyelesaikan akar permasalahan secara efektif dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dalam implementasinya, Program Kampung Bahagia melalui OPBM memang telah memberikan alternatif pengelolaan sampah yang lebih teratur.

Akan tetapi, kebijakan ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, yaitu rendahnya disiplin masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran, dan belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Selama persoalan tersebut belum diselesaikan, efektivitas OPBM akan terus menghadapi tantangan.

Oleh karena itu, menurut penulis, keberhasilan Program Kampung Bahagia tidak seharusnya diukur dari banyaknya TPS yang berhasil ditutup, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat, berkurangnya volume sampah yang berserakan, meningkatnya kepatuhan warga terhadap sistem pengelolaan sampah, serta keberlanjutan pelayanan OPBM dalam jangka panjang.

Tanpa evaluasi yang menyeluruh dan komitmen yang kuat dari pemerintah maupun masyarakat, kebijakan ini berisiko hanya menjadi solusi administratif yang menutupi persoalan, bukan menyelesaikan akar masalah persampahan di Kota Jambi.

PENULIS: Kelompok 4

Editor. Tim Redaksi