MBG: Benarkah Tidak Bermanfaat, atau Kita Terjebak dalam Confirmation Bias?

Oleh: Rahman Saleh

PT. Media Apero Fublic

17 Jul, 2026 0 0

Pantai lhoknga I Rahman Saleh

APERO FUBLIC I Rupiah jeblok salah MBG, gaji guru kecil salah MBG, hidup makin susah juga salah MBG, lama-lama semua masalah bangsa seolah ditarik ke satu program ini. Di ruang publik, khususnya media sosial, MBG terus jadi bahan perdebatan yang panas, penuh pro dan kontra.

Opini-opini negatif menyebar cepat, membentuk kesan bahwa program ini nyaris tak membawa manfaat. Tapi di tengah riuh itu, muncul satu pertanyaan penting: apakah penilaian kita terhadap MBG benar-benar objektif, atau sekadar ikut arus?

Jika ditarik ke belakang, gagasan MBG bukanlah sesuatu yang hadir tiba-tiba. Akar pemikirannya dapat ditelusuri pada konsep “Revolusi Putih” yang pernah digaungkan oleh Prabowo Subianto, yaitu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani seperti susu, telur, dan daging.

Dari sana berkembang pemahaman bahwa persoalan gizi bukan sekadar urusan dapur, melainkan fondasi penting bagi kualitas sumber daya manusia. MBG kemudian hadir sebagai bentuk konkret dari gagasan tersebut: sebuah intervensi langsung untuk memastikan anak-anak, terutama usia sekolah, mendapatkan asupan gizi yang layak.

Program ini dibangun di atas realitas bahwa masalah stunting, kekurangan gizi, dan ketimpangan akses pangan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Lebih dari itu, MBG juga membawa harapan lain, mengurangi beban ekonomi keluarga, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, hingga menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor pangan.

Dengan dasar-dasar tersebut, MBG sejatinya lahir sebagai solusi jangka panjang. Namun, di tengah derasnya kritik dan persepsi negatif, penting untuk kembali bertanya: apakah kita sedang menilai secara utuh, atau hanya melihat apa yang sejak awal ingin kita percayai?

Fenomena ini menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap MBG tidak sepenuhnya lahir dari analisis yang objektif. Banyak orang akhirnya terjebak pada sudut pandang tertentu: ketika tidak suka pada programnya, maka semua sisi negatif akan terlihat lebih besar dibanding manfaat yang mungkin ada.

Akibatnya, MBG bukan lagi dipandang sebagai kebijakan yang bisa dievaluasi secara rasional, melainkan sasaran kemarahan publik atas berbagai persoalan negara.

Kritik terhadap MBG sendiri memang bukan tanpa alasan. Ketua BEM Universitas Gadjah Mada pernah menyebut bahwa “makan bergizi gratis ini bergizi saja tidak, apalagi gratis.” Ia menilai kata “gratis” menjadi ironi, sebab anggaran program tetap berasal dari uang rakyat melalui pajak dan kerja masyarakat setiap hari.

Dari sudut pandang ini, MBG dianggap bukan hadiah negara kepada rakyat, melainkan pengelolaan ulang uang rakyat itu sendiri. Kritik juga berkembang ke arah politik: apakah program ini benar-benar untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM, atau sekadar strategi membangun citra politik jangka panjang menuju 2029.

Di sisi lain, muncul pula keresahan bahwa masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, sementara negara justru fokus pada program yang dianggap belum menyentuh akar persoalan ekonomi.

Kritik serupa juga disampaikan konten kreator Hawariyyun7 dalam videonya di [TikTok] yang menyebut MBG sebagai “program yang cacat dari lahir”. Ia mengatakan bahwa peradaban tidak dimulai dari perut, tetapi dari cara berpikir.

Menurutnya, makanan memang penting, tetapi hanya menyelesaikan persoalan hari ini, bukan masa depan. Ia mengibaratkan bahwa jika ingin benar-benar menolong masyarakat, maka yang diperlukan bukan sekadar memberi ikan, melainkan mengajarkan cara memancing agar mereka dapat bertahan hidup secara mandiri.

Pandangan seperti ini membuat MBG dianggap terlalu berfokus pada bantuan jangka pendek dibanding pembangunan kualitas hidup yang lebih mendasar seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kestabilan ekonomi.

Namun, MBG juga bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Banyak orang hanya fokus pada besarnya dana yang dikeluarkan negara, tetapi lupa melihat efek berantai yang mungkin muncul dari program ini. Program MBG menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar melalui dapur-dapur produksi makanan di berbagai daerah.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sekaligus tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga program yang mampu membuka banyak lapangan pekerjaan tentu memiliki nilai ekonomi tersendiri. Selain itu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG juga berpotensi menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal.

Jika dikelola dengan baik, program ini tidak hanya soal membagikan makanan, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan masyarakat kecil.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, tujuan utama MBG juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak anak datang ke sekolah tanpa sarapan layak, bahkan ada yang belajar dalam keadaan lapar. Dalam kondisi seperti itu, sulit berharap proses belajar berjalan maksimal.

MBG hadir dengan gagasan bahwa pemenuhan gizi dasar dapat membantu konsentrasi belajar, kesehatan anak, dan kualitas generasi masa depan. Memang benar makanan tidak langsung menyelesaikan semua masalah bangsa, tetapi bukan berarti kebutuhan dasar seperti gizi dapat dianggap sepele. Cara berpikir yang baik juga lahir dari tubuh yang sehat dan kebutuhan dasar yang terpenuhi.

Pada akhirnya, MBG memang bukan program yang sempurna dan tetap layak dikritik. Pengawasan anggaran, kualitas makanan, hingga efektivitas pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tidak berubah menjadi proyek politik semata.

Namun, menolak mentah-mentah program ini tanpa melihat kemungkinan manfaatnya juga bukan sikap yang bijak. Tidak semua persoalan bangsa berasal dari MBG, dan tidak semua masalah ekonomi bisa dibebankan pada satu program saja.

Karena itu, yang paling penting bukan sekadar memilih mendukung atau menolak MBG, melainkan bagaimana masyarakat mampu melihat persoalan secara lebih utuh dan objektif.

Kritik tetap diperlukan, tetapi harus disertai pemahaman yang jernih, bukan sekadar mengikuti opini yang sedang ramai di media sosial. Bisa jadi, yang perlu kita evaluasi bukan hanya program MBG itu sendiri, tetapi juga cara kita menilai sebuah kebijakan di tengah derasnya arus informasi dan emosi publik.

Oleh: Rahman Saleh

Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Indonesia.

Editor. Tim Redaksi