Reformasi Public Financial Management Untuk Mendukung Indonesia Emas 2045

APERO FUBLIC  I  Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045 yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pengelolaan keuangan negara yang baik.

Pengelolaan keuangan negara atau Public Financial Management (PFM) merupakan sistem yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara agar digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurut saya, reformasi Public Financial Management menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebab, pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut dikelola sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Reformasi PFM diperlukan agar setiap kebijakan fiskal mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Salah satu contoh reformasi PFM yang saat ini sedang dilakukan pemerintah adalah efisiensi belanja negara. 

Pemerintah mulai mengarahkan anggaran agar lebih fokus pada program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini dilakukan karena selama ini masih terdapat belanja pemerintah yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas yang berlebihan, kegiatan seremonial, maupun program yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan bahwa reformasi PFM tidak lagi hanya menekankan pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi lebih mengutamakan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran telah dibelanjakan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan ini dikenal sebagai anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), yaitu sistem penganggaran yang menilai keberhasilan berdasarkan hasil atau outcome yang dicapaiSelain efisiensi anggaran, reformasi PFM juga terlihat melalui digitalisasi pengelolaan keuangan negara. 

Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem elektronik untuk mendukung proses perencanaan anggaran, pembayaran, pelaporan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa secara digital. Melalui digitalisasi tersebut, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diawasi.

Digitalisasi juga dapat mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah dilakukan audit.

Namun demikian, menurut saya reformasi PFM masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masih terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sistem belum sepenuhnya mampu menghilangkan penyimpangan apabila tidak diikuti dengan peningkatan integritas aparatur pemerintah.

Oleh karena itu, reformasi PFM harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.Tantangan lainnya adalah masih adanya ketimpangan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Beberapa daerah telah mampu menyusun anggaran secara efektif dan transparan, sedangkan daerah lain masih mengalami kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan kualitas pelayanan publik belum merata di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat perlu terus memberikan pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas aparatur daerah agar reformasi PFM dapat diterapkan secara optimal.

Apabila reformasi PFM dilaksanakan secara konsisten, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan efektivitas program pemerintah, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBN dan APBD, mengurangi pemborosan anggaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, anggaran negara benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar alat administrasi pemerintahan. Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila pemerintah mampu membangun sistem pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil. 

Reformasi Public Financial Management tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi atau penggunaan teknologi semata, tetapi juga harus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran juga perlu ditingkatkan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Reformasi Public Financial Management merupakan pondasi penting dalam mendukung pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui efisiensi anggaran, penerapan anggaran berbasis kinerja, digitalisasi sistem keuangan, serta penguatan pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari masyarakat digunakan secara tepat sasaran. 

Oleh karena itu, reformasi PFM harus terus diperkuat agar mampu menghasilkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Editor. Tim Redaksi