Panja MRP Papua Selatan Minta Jabatan Pimpinan Tinggi Diprioritaskan bagi Orang Asli Papua Selatan

APERO FUBLIC  I  MERAUKE.–   Panitia Kerja (Panja) Pengawalan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan harus memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), khususnya Orang Asli Papua Selatan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Panja, Yohanis Okdinon, didampingi sejumlah anggota Panja, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Senin (13/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 25 tanggal 3 Juli 2026 tentang hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Yohanis menegaskan bahwa kehadiran Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari perjuangan masyarakat adat di wilayah tersebut. Karena itu, menurutnya, masyarakat adat berhak memperoleh prioritas dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan.

"Provinsi ini hadir untuk kami, Orang Asli Papua Selatan. Kami menyerahkan tanah dan memberikan ruang hidup bagi semua suku bangsa yang ada di Papua Selatan. Karena itu, jabatan-jabatan tersebut harus menjadi prioritas bagi Orang Asli Papua Selatan," tegasnya.

Panja juga secara khusus meminta agar jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diisi oleh Orang Asli Papua Selatan.

Menurut Yohanis, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis karena mengelola pelaksanaan mandatory spending dana Otonomi Khusus yang difokuskan bagi pembangunan Orang Asli Papua. Sementara Kesbangpol dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Papua Selatan.

Selain kedua perangkat daerah tersebut, Panja juga meminta agar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis lainnya turut memberikan prioritas kepada Orang Asli Papua Selatan dalam proses pengisian jabatan.

Yohanis menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir Panja telah melakukan pengawalan terhadap proses tersebut dan menyusun berbagai masukan serta rekomendasi. Hasil kerja Panja telah disampaikan kepada pimpinan MRP Papua Selatan untuk dibahas dalam rapat pleno.

Selanjutnya, hasil pleno MRP Papua Selatan akan diteruskan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk menjadi pertimbangan dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Panja berharap Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat memperhatikan aspirasi masyarakat adat dengan memberikan ruang dan prioritas kepada Orang Asli Papua Selatan sesuai semangat pembentukan Daerah Otonom Baru di wilayah Papua Selatan.

Editor. Tim Redaksi

Source. Info Kabupaten Asmat