Reviu MBG Bikin Heboh, tapi Masalah Sebenarnya Ada di Tata Kelola

APERO FUBLIC  I  OPINI.-   Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini meluncurkan aplikasi "Reviu MBG." Fungsinya sederhana: guru dan pengawas sekolah diminta menilai rasa, aroma, dan kelayakan makanan yang tiba di sekolah sebelum dibagikan kepada siswa. Sebagai mekanisme kendali mutu, ide ini tidak buruk. Tapi begitu nama aplikasi ini dikaitkan dengan pagu anggaran IT BGN yang sempat viral menyentuh Rp1,2 triliun, reaksi publik tidak bisa dibendung.

BGN kemudian menjelaskan bahwa angka itu bukan hanya untuk satu aplikasi. Sekitar Rp550 miliar dialokasikan untuk SIPGN (Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional), sistem induk yang mengintegrasikan logistik dan database ribuan dapur pusat se-Indonesia.

Rp199 miliar lainnya diperuntukkan bagi infrastruktur jaringan dan perangkat IoT yang memantau operasional dapur secara real-time. Sisanya disiapkan untuk pemeliharaan sistem dan pengembangan dapur digital jangka panjang. Seluruh proyek ini dikerjakan oleh Perum Peruri.

Secara teknis, penjelasan itu tidak keliru. Sistem informasi logistik berskala nasional memang tidak bisa dibangun dengan anggaran seadanya. Tapi masalahnya bukan di sana. Informasi rinci soal peruntukan anggaran ini baru muncul setelah publik ramai mempertanyakannya. Ketika transparansi hanya hadir setelah didesak, kepercayaan yang sudah tipis tidak mudah dipulihkan.

Situasi ini juga tidak bisa dibaca secara terpisah dari pola yang lebih luas. Sejak MBG berjalan, laporan tentang pengadaan yang sulit dipertanggungjawabkan terus bermunculan. Tablet operasional, kaos kaki, semir sepatu, hingga kendaraan pick-up masuk dalam daftar belanja program.

Setiap item mungkin punya justifikasi administratif tersendiri. Tapi dibaca secara keseluruhan, pola itu membentuk kesan bahwa program ini sudah berkembang jauh melampaui esensi dasarnya. Dalam kerangka itulah angka Rp1,2 triliun untuk sistem digital terasa berat untuk diterima tanpa pertanyaan.

Satu aspek yang nyaris luput dari perdebatan ini adalah soal limbah. MBG beroperasi di ribuan sekolah setiap hari, dan sisa makanan yang dihasilkan bukan jumlah yang bisa diabaikan. Namun sampai sekarang, belum ada rencana pengelolaan limbah yang diumumkan secara konkret.

Pemerintah menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk memantau kondisi dapur secara digital, sementara pertanyaan tentang apa yang terjadi pada makanan yang tidak termakan tampaknya belum masuk dalam agenda utama. Ini masalah serius jika melihat skala operasional program yang terus berkembang.

Ada pula kekhawatiran historis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. PeduliLindungi adalah pengingat yang masih segar. Aplikasi yang pernah menjadi tulang punggung penanganan COVID-19 itu terbengkalai setelah pandemi mereda. Pada 2023, domainnya sempat disusupi konten judi online sebelum akhirnya dinonaktifkan secara resmi.

Insiden itu bukan sekadar kecelakaan teknis. Ia mencerminkan kelemahan struktural yang berulang: kapasitas untuk membangun sistem digital besar ada, tetapi kapasitas untuk menjaganya dalam jangka panjang sering kali tidak setara.

SIPGN dan infrastruktur IoT MBG sedang menuju skala yang tidak kalah masif. Sudah adakah rencana pemeliharaan jangka panjang yang konkret dan dapat diverifikasi publik?. 

Sudah adakah mekanisme audit independen yang akan mengawasi sistem ini secara berkala? Dua pertanyaan itu lebih menentukan masa depan program ini dibanding sekadar klarifikasi soal berapa miliar dialokasikan untuk apa.

Program MBG punya tujuan yang tidak salah. Memberikan akses gizi yang layak bagi anak sekolah adalah kebijakan yang substantif dan bisa dipertahankan secara ilmiah maupun sosial.

Masalahnya, program dengan niat baik bisa tetap gagal jika eksekusinya tidak terkelola dengan benar dan pertanggungjawabannya tidak ditegakkan secara konsisten.

Reviu MBG mungkin hanya fitur kecil dari ekosistem yang jauh lebih besar. Tapi kemarahan publik terhadap peluncurannya bukan semata salah baca tentang angka.

Itu respons terhadap pola yang sudah cukup lama terbentuk: anggaran besar, penjelasan yang datang terlambat, dan pertanyaan tentang keberlanjutan yang masih menggantung tanpa jawaban yang memadai. Selama pola itu tidak diputus secara serius, skeptisisme publik tidak akan pergi dengan sendirinya.

Badan Gizi Nasional, keterangan resmi terkait anggaran SIPGN dan aplikasi Reviu MBG (2025). 

Liputan pengadaan program MBG: Tempo.co, Kompas.com, CNN Indonesia (2025)

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, pengumuman penonaktifan PeduliLindungi (2023). 

Indonesia Corruption Watch (ICW), catatan pemantauan anggaran MBG (2025). 

PENULIS :  Zilka Adnin Zulfikar

Mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas dan Jurusan Manajemen Ekonomi & Bisnis. 

Editor. Tim Redaksi