Menekan Defisit APBN dengan WFH: Solusi Taktis atau Efisiensi Semu?

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Defisit APBN Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 0,93% terhadap PDB atau sekitar Rp240,1 triliun. Angka ini secara formal masih aman menurut UU Nomor 17/2003, namun arah pergerakannya mengkhawatirkan. Belanja negara melonjak 31,4% secara tahunan, sementara pendapatan hanya tumbuh 10,5%. Ketegangan geopolitik global dan potensi lonjakan harga energi semakin menekan ruang fiskal.

Dalam situasi ini, pemerintah mengkaji skema Work From Home (WFH) bagi ASN sebagai langkah efisiensi cepat, terutama untuk menghemat konsumsi BBM dan biaya operasional perkantoran. Sekilas, WFH tampak logis. Namun, jika dicermati, kebijakan ini berisiko meleset dari sasaran utama untuk menekan defisit. 

Pertama, penghematan yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan dengan sumber defisit yang besar, seperti subsidi energi yang tidak tepat sasaran atau proyek prioritas dengan dampak rendah. Fokus pada efisiensi administratif seperti WFH hanya memberikan efek permukaan, bukan menyentuh akar persoalan.

Kedua, penghematan energi di kantor hanya bergeser ke rumah pegawai, sehingga tidak benar-benar mengurangi konsumsi energi nasional.

Ketiga, tanpa sistem pengawasan yang kuat, WFH justru berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas layanan publik.

Keempat, penurunan mobilitas ASN bisa berdampak pada ekonomi mikro: warung makan, ojek, dan sektor informal di sekitar perkantoran ikut tertekan, yang justru melemahkan daya beli masyarakat.

 

Dok ilustrasi office. (pexels.com/Uriel Mont)

Di sisi lain, WFH bukannya tanpa manfaat. Jika dikelola dengan baik, skema ini bisa mengurangi kemacetan, polusi, dan biaya operasional gedung pemerintah. Namun, manfaat tersebut tidak secara signifikan menutup defisit APBN.

Karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti pada langkah-langkah administratif semata. Yang diperlukan adalah keberanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program besar: mengkaji ulang subsidi energi, menunda proyek dengan nilai manfaat rendah, serta memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar tepat sasaran.

Efisiensi tetaplah penting, tetapi harus bersifat strategis, bukan sekadar memindahkan konsumsi listrik dari kantor ke rumah.

Kesimpulannya, WFH bisa menjadi kebijakan taktis yang baik untuk alasan produktivitas dan kesejahteraan kerja, tetapi tidak tepat jika diandalkan sebagai instrumen utama untuk menekan defisit APBN. Tanpa penataan ulang prioritas belanja negara, tekanan fiskal akan terus menghantui dari waktu ke waktu.

Editor. Tim Redaksi