Suara Rakyat atau Algoritma? Demokrasi Pancasila di Era TikTok dan AI

Ilustrasi Media Sosial dan Algoritma. (Sumber: Pexels.com/ [ Ron Lach])

APERO FUBLIC  I  OPINI.--   Sebagai mahasiswa semester enam, rutinitas harian saya rasanya tidak jauh dari dua layar utama: laptop untuk mengetik tugas kuliah menggunakan bantuan generatif AI, dan ponsel untuk scrolling FYP TikTok sebelum tidur.

Menariknya, dua teknologi ini—kecerdasan buatan dan algoritma video pendek—ternyata tidak sekadar menjadi alat bantu produktivitas atau hiburan semata. Di balik kepraktisannya, ada pergeseran sosiopolitik yang sangat masif.

Sebuah pertanyaan besar kemudian mengusik ruang kelas kita: apakah ruang publik digital Indonesia hari ini masih mencerminkan kedaulatan suara rakyat sesuai esensi Demokrasi Pancasila, atau sebenarnya kita sedang dikendalikan oleh baris kode tak kasat mata?

Jika kita membedah Demokrasi Pancasila, khususnya Sila Keempat, prinsip utamanya bertumpu pada "hikmat kebijaksanaan" yang diwujudkan melalui proses musyawarah mufakat.

Secara akademis, musyawarah menuntut adanya ruang diskusi yang deliberatif—sebuah ruang inklusif di mana setiap warga negara dapat saling mendengarkan, bertukar argumen secara rasional, dan berempati demi mufakat kepentingan bersama. Namun, realitas komparatif di media sosial seperti TikTok justru menunjukkan watak dasar yang bertolak belakang.

Platform digital modern beroperasi di bawah sistem surveillance capitalism (kapitalisme pengawasan). Di bawah payung sistem ini, komoditas utamanya adalah perhatian (attention) pengguna. Agar kita betah berlama-lama menatap layar, algoritma platform sengaja dirancang untuk mendeteksi preferensi psikologis kita, lalu menyuapi kita dengan konten-konten sejenis.

Fenomena ini menciptakan apa yang disebut oleh para pakar komunikasi sebagai echo chamber (ruang gema) dan filter bubble (balon filter). Kita hanya dipertemukan dengan opini yang senada dengan isi kepala kita.

Dampaknya? Sifat egois digital ini mematikan dialektika intelektual. Alih-alih melahirkan "hikmat kebijaksanaan", ruang digital kita justru mengalami polarisasi akut. Diskusi publik berganti menjadi ajang saling hujat dan adu mekanik komentar demi mendongkrak metrik viralitas.

Ilustrasi sistem algoritma siber dan kecerdasan buatan (AI). (Sumber: Pexels.com/Mikhail Nov])

Tantangan terhadap Sila Keempat ini naik level dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI) generatif. Teknologi ini melahirkan disinformasi siber berskala industri. Kita tentu belum lupa bagaimana konten manipulasi audio-visual berbasis deepfake mewarnai dinamika politik elektoral belakangan ini.

Mulai dari video pidato tokoh publik yang suaranya ditiru dengan sangat presisi hingga dokumentasi palsu yang terlihat sangat autentik.

Secara teoritis, ketika opini publik diakar oleh informasi yang sepenuhnya dimanipulasi oleh mesin, maka legitimacy atau keabsahan dari suara rakyat itu sendiri sedang dipertaruhkan. Pemilih berisiko kehilangan independensi berpikir. Hak suara tidak lagi didasarkan pada kesadaran politik yang sehat dan rasional, melainkan disetir oleh ilusi realitas yang diproduksi secara instan oleh kecerdasan buatan.

Lantas, bagaimana kita sebagai mahasiswa merespons hal ini? Kita tentu tidak bisa bersikap naif dengan menawarkan solusi utopis seperti mematikan teknologi. Jalan tengahnya adalah melakukan aktualisasi nilai Pancasila ke dalam tata kelola siber (cyber-governance).

Pancasila harus dijadikan basis etis dalam perumusan regulasi teknologi di Indonesia. Kita perlu mendesak pemerintah untuk menyusun aturan yang lebih ketat terkait audit algoritma platform media sosial demi mencegah bias polarisasi, serta mendorong tata etika pemanfaatan AI yang transparan dan akuntabel.

Selain regulasi dari atas (top-down), gerakan dari bawah (bottom-up) juga jauh lebih krusial. Kampus harus memimpin gerakan literasi digital kritis. Mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi konsumen algoritma yang pasif, melainkan harus menjadi produsen konten-konten deliberatif yang mengedepankan rasionalitas.

Kesimpulannya, Demokrasi Pancasila dirancang untuk memanusiakan manusia melalui kebijaksanaan kolektif, bukan mendelegasikannya pada kalkulasi matematis sebuah mesin. Di era AI dan TikTok ini, kedaulatan bangsa harus tetap tegak berdiri di atas kejernihan pikiran rakyat yang merdeka, bukan terjebak dalam rekayasa algoritma digital.

Tanggal : 08-06-2026

Editor. Tim Redaksi

Bio:

Yola Amanda Husna  adalah mahasiswa aktif semester 6 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Bisa disapa melalui email: yolaamandahusnamanda@gmail.com.