Membaca Komik Ilegal Gratis? ini Tinjauan Hukumnya

APERO FUBLIC  I  ESAI.--   Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dan berpengaruh dalam bagaimana cara masyarakat mengakses berbagai bentuk hiburan, termasuk komik digital.

Membaca komik menjadi semakin mudah, dikarenakan tidak lagi bergantung pada buku fisik, melainkan dapat melalui berbagai platform digital resmi seperti LINE, Webtoon dan Kakaopage. Saat ini cukup dengan membuka ponsel dan mengakses platform digital, pengguna sudah bisa menikmati berbagai karya komik. 

Namun dibalik semua kemudahan ini, muncul sebuah fenomena yang cukup meresahkan, yaitu maraknya situs komik ilegal yang menyediakan akses gratis tanpa izin dari kreator. Kehadiran situs ilegal ini menjadi dilema tersendiri, terutama bagi pengguna yang menginginkan akses cepat dan gratis.

Membaca komik gratis memang terasa menguntungkan, tapi pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya dirugikan dari kemudahan tersebut? Hal ini merupakan pertanyaan penting untuk dibahas, terutama dalam konteks informasi dan hak cipta di indonesia.

Situs komik ilegal umumnya beroperasi dengan cara mengambil konten dari platform resmi, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa tertentu tanpa izin, dan mengunggah ulang ke situs mereka sendiri. Praktik ini dikenal dengan istilah scanlation.

Bagi sebagian orang, praktik ini dianggap sebagai bentuk berbagi informasi. anggapan tersebut keliru, karena ‘berbagi’ dalam konteks ini justru merampas hak ekonomi pencipta. Dari sisi hukum, aktivitas ini jelas termasuk pelanggaran.

Namun, pada kenyataanya jika dilihat dari sisi hukum aktivitas ini termasuk dalam pelanggaran hukum karena melibatkan reproduksi, modifikasi, dan distribusi karya tanpa persetujuan pencipta.

Kasus nyata yang dapat dijadikan contoh adalah penutupan situs pembajakan komik terbesar didunia, yaitu Batoto atau akrab disebut Bato.to. Dikabarkan situs ini pernah menjadi salah satu platform pembajakan terbesar sebelum akhirnya ditutup akibat tekanan terkait pelanggaran hak cipta.

Batoto sendiri menyediakan berbagai komik yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan memiliki jumlah pengguna yang sangat besar. Namun, situs ini akhirnya ditutup oleh pengelolanya setelah menghadapi berbagai tekanan terkait isu hak cipta dan keberlanjutan operasional platfrom.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pembajakan karya digital telah berkembang menjadi aktivitas yang terorganisir dan berdampak luas. Dalam hukum di Indonesia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya. Hak tersebut mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya kepada publik.

Ketika sebuah komik diambil, diterjemahkan, dan disebarluaskan tanpa izin, maka tindakan tersebut telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyebaran komik tanpa izin melalui internet juga dapat berkaitan dengan aspek hukum digital karena dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh sebab itu, pengelola situs pembajakan dapat dimintai pertanggung jawaban atas aktivitas distribusi konten yang tidak memiliki izin resmi dari pemilik hak cipta.

Dari sisi industri, keberadaan situs ilegal menciptakan kerugian ekonomi bagi kreator dan platfrom resmi, karena jika dibandingkan dengan platform legal seperti webtoon, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Pada platform resmi, kreator mendapatkan penghasilan dari karya yang mereka buat, baik melalui iklan, langganan, maupun pembelian episode.

Sebaliknya, situs ilegal justru mengambil keuntungan dari iklan tanpa memberikan kompensasi kepada kreator. Kondisi ini tentu merugikan pihak pembuat karya dan dapat menghambat perkembangan industri kreatif, dikarenakan hilangnya motivasi untuk berkarya.

Dari sisi pengguna, membaca komik di situs ilegal sering kali dianggap hal yang biasa. Banyak yang beranggapan bahwa selama tidak mengunduh atau menyebarkan ulang, maka tidak ada masalah. Padahal, secara tidak langsung, aktivitas tersebut tetap mendukung keberadaan situs ilegal tersebut. Oleh karena itu, meskipun pengguna tidak selalu dikenakan sanksi hukum, namun terdapat tanggung jawab moral untuk memilih akses yang legal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menggunakan informasi secara bijak. Di era digital, setiap individu memiliki peran dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat. Menghargai karya orang lain dengan mengaksesnya secara legal merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata.

Mengatasi permasalahan situs komik ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi hukum, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. Dari sisi hukum, pemerintah perlu memperkuat penegakan regulasi melalui pemblokiran situs ilegal serta penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam distribusi konten bajakan.

Kasus penutupan Batoto menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat memberikan efek jera, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengatasi kemunculan situs-situs baru. Selain itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam mengurangi praktik pembajakan.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa mengakses konten ilegal, meskipun terlihat sepele, tetap berkontribusi terhadap kerugian kreator. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye digital, pendidikan formal, maupun peran media massa. Dari sisi industri platform legal justru perlu terus meningkatkan kualitas layanan agar dapat bersaing dengan situs ilegal.

Serta menyediakan akses yang terjangkau, konten yang lengkap. Pengalaman nyaman pengguna dpat menjadi pendorong masyarakat untuk beralih ke platform resmi. Dengan demikian, ekosistem industri kreatif dapat berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Fenomena situs komik ilegal merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan hukum informasi digital yang memiliki dampak luas terhadap kreator dan industri kreatif.

#Praktik seperti penggandaan, penerjemahan, dan distribusi tanpa izin jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus Batoto menjadi bukti nyata bahwa pembajakan digital dapat berkembang dalam skala besar dan berujung pada tindakan hukum serius.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan informasi secara bijak.

Mengakses konten secara legal bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap karya dan kreativitas di era digital. Dengan langkah yang tepat, diharapkan ekosistem informasi digital dapat menjadi lebih adil, aman, dan berkelanjutan di masa depan.

Penulis : Aulia Hidayatul Gusmi

Mahasiswi Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang). 

Editor. Tim Redaksi