Kebijakan Publik MBG dalam Perspektif Sosiologi

APERO FUBLIC  I  OPINI.--   Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan sejak awal 2025. Hingga akhir Mei 2026, program ini menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja melalui 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap hari, perputaran dana mencapai sekitar Rp1 triliun yang mengalir ke petani, nelayan, dan UMKM.

Riset Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia menunjukkan 85,8% siswa selalu menghabiskan makanan MBG, dan 81% orang tua dari keluarga rentan mendukung keberlanjutan program. Ini adalah capaian nyata di tingkat mikro dan makro.

Pada awal Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua mantan wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, dengan kerugian negara ditaksir triliunan rupiah dan mark-up pengadaan barang.

Presiden merespons dengan moratorium pembangunan dapur baru dan evaluasi total.

Dalam peristiwa ini dapat dilihat dari pandangan sosiologi  dalam tiga sudut pandang yaitu; 

Pertama, teori struktural fungsional (Emile Durkheim, Talcott Parsons). 

Setiap kebijakan memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. MBG berfungsi secara nyata: meningkatkan gizi anak, menurunkan stunting, serta secara laten menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan solidaritas antar petani, UMKM, tenaga dapur, dan siswa.

Ketika terjadi korupsi di puncak, terjadi disfungsi yang mengganggu keseimbangan. Namun, respons negara (moratorium, evaluasi, penegakan hukum) adalah bagian dari upaya memulihkan fungsi sistem.

Kedua, teori konflik (Karl Marx, Ralf Dahrendorf)

Kebijakan publik tidak pernah netral; anggaran besar selalu menarik perebutan kepentingan antar kelompok elite. Kasus mark-up dan pengaturan mitra SPPG oleh yayasan afiliasi mencerminkan bagaimana kelompok tertentu berusaha menguasai sumber daya.

Proses hukum yang berjalan menunjukkan bahwa mekanisme kontrol eksternal (Kejaksaan Agung) mampu membuka ruang bagi koreksi atas dominasi yang tidak adil.

Ketiga, teori interaksionisme simbolik (George Herbert Mead). 

MBG bukan sekadar makanan gratis. Setiap piring yang diterima anak adalah simbol kehadiran negara. Makan bersama di sekolah menjadi ritual kebersamaan. Namun, ketika pimpinan BGN yang pernah menerima Bintang Jasa Utama menjadi tersangka korupsi, makna simbolik itu terganggu.

Publik bisa meragukan integritas program. Oleh karena itu, memulihkan makna positif MBG membutuhkan transparansi, keteladanan, dan komunikasi publik yang jujur.

Dengan demikian MBG adalah kebijakan yang baik secara fungsi, namun rentan terhadap konflik kepentingan jika tata kelola tidak transparan. Keemudian utnuk makna simboliknya harus terus dijaga.

Kasus hukum di puncak BGN bukan akhir dari program, melainkan momentum untuk memperbaiki struktur, memperkuat pengawasan, dan membangun kembali kepercayaan publik.

Oleh: Raden Athillah Rizqi Aulia

Mahasiswa Syariah & Hukum, Uin Raden Fatah Palembang. 

Editor. Tim Redaksi