Efek Domino Kenaikan BBM Non-Subsidi: Saat Semua Orang Ikut Menanggung Bebannya

APERO FUBLIC  I  OPINI.--   Kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni kemarin memicu respons kolektif di ruang publik. Kebijakan ini, ditambah dengan kenaikan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, sering kali dipandang sebelah mata dengan argumen bahwa konsumen BBM non-subsidi adalah kelompok masyarakat mampu yang tidak memerlukan proteksi negara. Masyarakat yang keberatan kerap dinilai cukup beralih ke Pertalite.

Analisis yang lebih mendalam melalui perspektif ekonomi-politik dan realitas sosial menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan ini jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana retorika tersebut. Kenaikan harga komoditas energi, sekalipun di sektor non-subsidi, memiliki daya rambat yang kuat terhadap stabilitas hidup masyarakat luas. 

Pihak manajemen Pertamina menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah global dan perhitungan nilai keekonomian pasar.

Penyesuaian ini secara teoretis memang lumrah terjadi dalam mekanisme pasar bebas. Lonjakan yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dalam satu kali pengumuman merupakan sebuah pergeseran harga yang sangat signifikan. Perubahan harga pada sektor hulu energi dipastikan akan mencari jalan untuk mendistorsi sektor-sektor lainnya di bagian hilir karena struktur ekonomi yang saling terintegrasi. 

Potensi terjadinya migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi (Pertalite) menjadi dampak krusial yang pertama kali muncul. Lonjakan harga Pertamax yang terlalu tinggi secara rasional akan memaksa konsumen kelas menengah untuk mengubah perilaku konsumsinya demi menjaga stabilitas anggaran rumah tangga.

Perpindahan massal dari Pertamax ke Pertalite ini akan memicu dua masalah baru, yaitu kelangkaan stok Pertalite di berbagai SPBU akibat lonjakan permintaan, serta membengkaknya beban fiskal pemerintah dalam APBN untuk membiayai subsidi energi. Kebijakan yang semula bertujuan untuk mengurangi beban ketergantungan pada anggaran negara justru berisiko menimbulkan efek bumerang yang menekan keuangan negara.

Transmisi kenaikan harga terhadap komoditas kebutuhan pokok (inflasi) menjadi dampak kedua yang paling merugikan masyarakat secara horizontal. Banyak pihak keliru memahami bahwa masyarakat rentan aman dari dampak ini karena mereka tidak mengonsumsi Pertamax.

Rantai pasok dan distribusi logistik nasional seperti, armada pengangkut bahan pangan, kendaraan operasional pedagang, hingga pelaku UMKM sebagian besar bergantung pada mobilitas yang menggunakan BBM non-subsidi.

Para pelaku usaha secara logis akan membebankan biaya tambahan tersebut pada harga jual produk di pasar ketika biaya operasional sektor transportasi logistik ini meningkat. Masyarakat kelas bawah pada akhirnya tetap harus menanggung beban ekonomi berupa kenaikan harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. 

Sektor jasa transportasi publik non-subsidi dan industri logistik (ekspedisi) juga akan mengalami guncangan selain harga pangan. Sektor usaha ini dihadapkan pada pilihan sulit antara menanggung kerugian operasional atau menaikkan tarif secara mandiri tanpa adanya intervensi berupa penyesuaian regulasi tarif dari pemerintah.

Kenaikan tarif ini akan langsung mengoreksi daya beli masyarakat dan menambah beban pengeluaran riil rumah tangga di tengah tingginya ketergantungan masyarakat urban terhadap jasa pengiriman barang dan transportasi harian. 

Situasi krisis ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai momentum strategis bagi pemerintah jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik. Lonjakan harga BBM seharusnya menjadi daya dorong (stimulus) yang kuat untuk mempercepat transporasi massal dan membenahi sistem transportasi publik yang layak, murah, serta terintegrasi di berbagai daerah.

Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan konsumsi BBM berbasis fosil dapat dikurangi secara struktural jika pemerintah mampu menyediakan alternatif mobilitas yang efisien, yang dalam jangka panjang akan memperkuat ketahanan energi nasional. 

Kenaikan harga Pertamax bukan sekadar persoalan gaya hidup atau kemampuan finansial kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini merupakan pemantik efek domino yang memengaruhi stabilitas ekonomi makro dan mikro, mulai dari risiko jebolnya kuota subsidi, lonjakan inflasi pangan, hingga kenaikan biaya logistik nasional.

Kebijakan penyesuaian harga energi harus selalu diimbangi dengan instrumen kendali dari pemerintah, seperti pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan, dan keseriusan dalam reformasi transportasi massal.

Esensi dari kebijakan ekonomi yang berkeadilan adalah bagaimana negara hadir untuk memitigasi risiko agar kebijakan sektor energi tidak mengorbankan kesejahteraan rakyatnya.

Penulis: Dwi Pristika Aprelya

Mahasiswi PGMI Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

Editor. Tim Redaksi