Semakin Berkuasa, Semakin Defensif Menjaga Citra

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Angan besar masyarakat Indonesia saat ini adalah kondisi pemerintahan yang stabil dan transparan, terbuka terhadap kritik sebagai bentuk kebebasan demokrasi, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Namun, semua akan musnah jika tidak ada kesadaran untuk bertransformasi menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya fenomena yang menjurus ke arah dekadensi pemerintahan.

Baru-baru ini, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 2014, Bapak Dino Patti Djalal, melayangkan kritik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirasa intensitas perjalanan ke luar negerinya sangat tinggi, sehingga dikatakan bahwa 1 dari 6 hari Presiden Prabowo telah dihabiskan di luar negeri, padahal biaya perjalanan ke luar negeri itu sangat besar. Ini kurang baik apabila dampak positifnya kurang signifikan di tengah ketidakstabilan masyarakat khususnya aspek ekonomi.

Dari kritik yang dilontarkan oleh Bapak Dino Patti Djalal, muncul respon yang kurang terbuka dari para pejabat pemerintahan. Contohnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebelum itu, kita sangat mengapresiasi klarifikasi yang diberikan karena membuka perspektif masyarakat terkait kinerja dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah saat melakukan kunjungan ke luar negeri.

Namun, terlepas benar atau kelirunya kritik dari Pak Dino Patti Djalal tersebut, itu merupakan saran yang bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan diplomasi negara. Dari klarifikasi tersebut, masyarakat sangat menyayangkan bahwa Seskab Teddy mengatakan “Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri ‘walau’ hanya diberi kesempatan sekitar  ‘3 bulan’”.

Subtitle kata ‘3 Bulan’ dalam video yang ukurannya diperbesar dan dibold disalahartikan oleh masyarakat sebagai bentuk intimidasi dan meremehkan individu yang mengkritik, terlepas dari ketidaktahuan masyarakat terkait apa niat sebetulnya dari penegasan kata ‘3 Bulan’ tersebut.

Selain itu, Habiburrokhman sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI yang seharusnya menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi Pak Dino, justru mengkritik balik kritikan Pak Dino sehingga terkesan defensif dan mengesampingkan mayor point yang disampaikan.

Pemerintah seharusnya dapat menelaah kritik secara objektif sehingga tidak terkesan merespon minor point dan mengarah keserangan personal dengan membandingkan antara kinerja Pak Dino dengan kinerja pemerintahan sekarang. Contohnya seperti “ga usah sok paling kemlu deh”, “memangnya kemlu di zaman anda dulu sehebat apa?”. Ini merupakan respon kurang baik sehingga menimbulkan polemik baru.

Pak Habiburrokhman juga mengatakan bahwa Pak Dino terkesan mengolok-olok pemerintahan, justru, yang dilakukan oleh Seskab Teddy dengan mengatakan “Dino Patti Djalal merupakan diplomat yang baik ‘walau’ hanya diberi kesempatan 3 bulan”, yang dapat lebih disalahartikan oleh masyarakat sebagai olok-olokan kepada seorang pengkritik karena dilakukan oleh pejabat pemerintahan kepada masyarakat sipil.

Hal Ini menunjukkan respon yang seharusnya bisa lebih baik dari pemerintah, karena seharusnya masyarakat diberikan ruang aman seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat, bukan dikritik balik untuk menjaga citra seorang yang dikritik.

Menurut Ardi Muthahir, dkk., dalam jurnal berjudul “Perselingkuhan Pejabat Publik Dalam Perspektif Kekuasaan: Pendekatan Sosiologi Hukum Dan Psikologi”, ternyata hal ini bukan tanpa alasan, seorang pemimpin terkadang mengalami Hubris Syndrome, yaitu kondisi ketika merasa punya kewenangan istimewa dan menunjukkan dominasi kekuasaannya, sehingga bergerak berdasarkan kepentingan faksi tertentu.

Ketika merasa istimewa dan punya dominasi kekuasaan besar, maka menyebabkan ego tertanam dalam, sehingga cenderung defensif saat dikritik karena punya ambisi besar untuk menjaga citra dengan menepis segala kabar buruk terhadap dirinya.

Selanjutnya, bagaimana jika kita di posisi pemerintah? Tantangan menjadi pemimpin adalah mendengar keburukan terhadap diri sendiri, terlihat remeh, tapi sangat sulit untuk kita bendung.

Oleh karena itu, kita melihat banyak sekali pejabat pemerintahan yang melakukan pertahanan diri dengan cara klarifikasi, membalas kritik dengan kritik, sampai melontarkan umpatan karena tak sanggup mendengar tajamnya kritik. Namun, sifat defensif ini justru memperburuk citra pejabat di mata masyarakat akibat salah langkah dalam merespon alarm publik.

Membalas kritik dengan kritik sebanarnya boleh saja, ini adalah bagian penting supaya nafas demokrasi tetap terjaga dan terpantik untuk berdiskusi. Hanya saja wajib fokus ke substansi inti dari kritik yang dilontarkan, bukan mengarah pada hal personal pengkritik

Setelah membaca jurnal ini, kita sadar bahwa sulitnya menjadi pejabat dengan situasi yang selalu diminta pertanggungjawaban dan dikritik habis-habisan, walau sebetulnya mungkin memiliki niat baik untuk memajukan negara.

Pemerintah juga tidak bisa menyalahkan masyarakat karena masyarakat punya tendensi untuk mendapatkan kepastian kestabilan politik, jaminan kesejahteraan hidup, serta keamanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saran terbuka, bahwa pemerintah kita harus lebih belajar menerima kritik, memahami bahwa feedback itu bukan musuh, melainkan alat untuk bertumbuh. Jangan pernah jadikan kritik sebagai masalah, karena masalah sebenarnya adalah ketika salah dalam merespon kritik yang ada.

Pahami substansinya dan jadikan evaluasi ke depannya. John Lock pernah berkata, “Power Tends to Corrupt and Absolute Power Corrupts Absolutely”, artinya kekuasaan itu cenderung merusak dan kekuasaan absolut akan merusak secara absolut. Di sinilah kritik mengambil tugas, sebagai alarm untuk mencegah kekuasaan absolut terjadi. Mari bersama kita jaga Indonesia, supaya dapat tumbuh menjadi lebih baik.

Oleh: Zaky Alfajri

Mahasiswa Fakultas Hukum. 

Editor. Tim Redaksi