Ketika Asap Menjadi Kebijakan: Siapa yang Diuntungkan Dari Kebakaran Hutan Kalimantan?

Kebakaran hutan di Kalimantan bukan sekadar persoalan pohon yang hangus, lahan yang menghitam, atau asap yang menutupi langit. Di balik setiap kobaran api, ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kepentingan ekonomi dipertahankan, dan bagaimana lingkungan sering kali menjadi korban dari keputusan yang dibuat atas nama pembangunan.

Ketika hutan terbakar, masyarakat diminta untuk peduli terhadap lingkungan, pemerintah mengeluarkan imbauan agar warga menjaga kesehatan, dan petugas dikerahkan untuk memadamkan api.

Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering kali luput dari perhatian kita: mengapa kebakaran hutan terus berulang, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, dan siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan ketika hutan berubah menjadi lahan yang memiliki nilai ekonomi?

Pertanyaan ini penting karena kebakaran hutan tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alam yang datang begitu saja. Dalam banyak kasus, kebakaran juga berkaitan dengan aktivitas manusia, pembukaan lahan, pengelolaan kawasan hutan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Artinya, persoalan kebakaran hutan bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan politik. Sebab, ketika keputusan tentang pemanfaatan hutan dibuat, selalu ada pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan dan ada masyarakat yang harus menanggung akibatnya.

Selama ini, pembangunan sering kali dijadikan alasan untuk membuka dan memanfaatkan kawasan hutan. Investasi, perluasan perkebunan, serta berbagai kegiatan ekonomi dianggap mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa luas lahan yang berhasil dibuka atau seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pembangunan juga harus dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Jika keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat harus menghirup asap, kehilangan sumber penghidupan, dan menghadapi kerusakan lingkungan, maka pembangunan seperti itu patut dipertanyakan.

Di sinilah persoalan politik lingkungan menjadi penting. Hutan bukan hanya kumpulan pohon yang dapat dihitung berdasarkan nilai ekonominya, melainkan ruang hidup bagi masyarakat, habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, dan bagian penting dari keseimbangan alam.

Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat pendidikan, menurunkan produktivitas, dan memperburuk kondisi lingkungan.

Masyarakat kecil sering kali menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya, padahal mereka belum tentu memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana hutan tersebut dikelola.

Kita juga perlu melihat bagaimana kebakaran hutan berhubungan dengan ketimpangan kekuasaan. Perusahaan besar dan pemilik modal umumnya memiliki sumber daya ekonomi serta akses yang lebih besar untuk memengaruhi kegiatan usaha dan pengelolaan lahan.

Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering kali memiliki ruang terbatas untuk menyampaikan keberatan ketika lingkungan tempat mereka hidup mengalami kerusakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan dari pemanfaatan hutan dan siapa yang harus menanggung biaya sosial serta ekologisnya.

Tentu saja, tidak semua kebakaran hutan disebabkan oleh perusahaan, dan tidak setiap kebakaran dapat langsung dianggap sebagai akibat dari kesengajaan. Penyebab setiap kasus harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan.

Namun, justru karena itulah pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara serius. Jika ditemukan pihak yang sengaja membakar hutan atau melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lahan, mereka harus dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang besarnya kekuasaan maupun modal yang dimiliki.

Hukum lingkungan tidak boleh hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.

Persoalan lainnya adalah kecenderungan untuk menangani kebakaran setelah api membesar, sementara upaya pencegahan dan pengawasan belum tentu berjalan secara konsisten. Pemadaman api memang penting, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terus berulang.

Pemerintah perlu memastikan bahwa izin pemanfaatan lahan diawasi dengan baik, kawasan rawan kebakaran dipantau secara berkala, dan perusahaan maupun pihak lain yang terbukti melanggar aturan dikenai sanksi yang tegas.

Informasi mengenai penyebab kebakaran, hasil penyelidikan, dan tindak lanjut hukumnya juga harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi jalannya kebijakan.

Pada akhirnya, kita harus berani mempertanyakan makna pembangunan yang selama ini ditawarkan kepada masyarakat. Apakah pembangunan benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, atau justru membuka ruang bagi keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan lingkungan?

Pertanyaan ini bukan berarti menolak investasi atau pembangunan ekonomi, melainkan menuntut agar keduanya dijalankan dengan tanggung jawab. Investasi yang baik seharusnya menciptakan kesejahteraan tanpa merusak ruang hidup masyarakat.

Sebab, keuntungan yang diperoleh hari ini tidak akan berarti banyak apabila generasi berikutnya harus membayar mahal akibat kerusakan hutan yang kita biarkan.

Kebakaran hutan di Kalimantan seharusnya menjadi peringatan bahwa persoalan lingkungan tidak pernah berdiri sendiri. Di balik hutan yang terbakar, terdapat persoalan tata kelola, kepentingan ekonomi, tanggung jawab politik, dan keadilan bagi masyarakat.

Kita tidak cukup hanya menyalahkan cuaca, menyampaikan imbauan untuk memakai masker, atau mengajak masyarakat menanam pohon setelah kerusakan terjadi. Kita perlu berani menelusuri penyebab kebakaran, mengungkap pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, memperbaiki pengawasan, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak memberikan keuntungan sepihak dengan mengorbankan lingkungan.

Oleh:  Meriska Sanaya Doroh