Dari Paham Konstitusi Menuju Smart and Good Citizenship

Sumber: https://pin.it/7LykYrHyB

APERO FUBLIC  I  Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada aturan yang berlaku. Sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Ditengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, menjadi warga negara yang baik tidak hanya dengan mengetahui aturan. Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi, bersikap kritis, serta mampu menggunakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Menurut saya, HTN seringkali dipahami secara terbatas sebagai mata kuliah yang membahas tentang konstitusi, lembaga negara, pemerintahan, serta berbagai aturan yang mengatur negara. Padahal, pemahaman mengenai HTN sebenarnya memiliki hubungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara.

Ketika masyarakat mengetahui bagaimana negara dijalankan, apa saja kewenangan lembaga negara, dan bagaimana kedudukan dan hak warga negara di dalam konstitusi, masyarakat dapat lebih mudah memahami posisi dirinya dalam kehidupan bernegara.

Kontribusi HTN dalam membentuk smart citizenship dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan. Menjadi warga negara yang cerdas tidak hanya berarti mampu menggunakan teknologi atau memperoleh informasi dengan cepat.

Smart citizenship juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami informasi dan menggunakannya secara bijaksana. Misalnya, ketika muncul informasi mengenai suatu kebijakan pemerintah di media sosial, warga negara yang memahami dasar-dasar ketatanegaraan tidak seharusnya langsung percaya atau menyebarkan informasi tersebut.

Kita perlu melihat sumber informasi, memahami kewenangan lembaga yang mengeluarkan kebijakan, berpikir kritis, dan mempertimbangkan apakah informasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Itu merupakan hal yang penting karena media sosial saat ini menjadi salah satu tempat utama masyarakat memperoleh informasi mengenai politik dan pemerintahan. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, keputusan lembaga negara, maupun isu politik dapat menyebar dalam waktu yang sangat cepat.

Di satu sisi, kondisi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengetahui apa yang sedang terjadi dalam negara. Namun, di sisi lain, masyarakat juga dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang HTN dapat menjadi salah satu bekal agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menilai informasi secara kritis.

Selain itu, HTN juga memiliki kontribusi terhadap pembentukan good citizenship. Good citizenship dapat dilihat dari bagaimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Warga negara yang baik tidak hanya menuntut haknya kepada pemerintah, tetapi juga memahami kewajibannya untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan ikut menjaga kehidupan demokrasi.

Pemahaman HTN dapat membantu masyarakat mengetahui bahwa kehidupan bernegara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

Salah satu bentuk good citizenship dapat dilihat dalam penggunaan hak politik. Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin maupun wakilnya. Namun, menggunakan hak pilih seharusnya tidak hanya dilakukan karena mengikuti pilihan orang lain atau karena mendapatkan informasi dari media sosial.

Warga negara perlu memiliki pertimbangan yang rasional mengenai calon yang dipilih, memahami program yang ditawarkan, dan mempertimbangkan rekam jejaknya. Dalam hal ini, pemahaman tentang kehidupan ketatanegaraan dapat membantu masyarakat menggunakan hak politiknya secara lebih bertanggung jawab.

HTN juga dapat mendorong masyarakat untuk berani melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurut saya, menjadi warga negara yang baik bukan berarti selalu menerima semua kebijakan pemerintah tanpa memberikan kritik.

Justru dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol terhadap pemerintah. Kritik yang diberikan tentu harus berdasarkan fakta, disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab, serta tetap menghormati hukum dan hak orang lain.

Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi bagian dari proses demokrasi, bukan hanya sebagai pihak yang menerima keputusan pemerintah.

Contohnya dapat dilihat ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Warga negara yang memiliki pemahaman ketatanegaraan dapat mempertanyakan dasar hukum kebijakan tersebut, lembaga mana yang memiliki kewenangan, serta bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keberatan.

Masyarakat juga dapat menggunakan jalur yang tersedia secara konstitusional untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai HTN dapat membuat masyarakat lebih aktif dan tidak mudah bersikap apatis terhadap persoalan negara.

Namun, menurut saya, kontribusi HTN dalam membentuk smart and good citizenship tidak akan maksimal apabila hanya diberikan dalam bentuk hafalan mengenai pasal, lembaga negara, atau struktur pemerintahan. Pembelajaran HTN perlu dikaitkan dengan persoalan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Mahasiswa maupun masyarakat perlu diajak untuk memahami bagaimana aturan tersebut bekerja dalam kehidupan nyata. Dengan cara tersebut, HTN tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, tetapi dapat membentuk sikap dan perilaku sebagai warga negara.

Hal ini juga menjadi penting bagi generasi muda. Generasi muda merupakan kelompok yang sangat dekat dengan teknologi dan media sosial sehingga memiliki peluang besar untuk menjadi warga negara yang aktif. Namun, kemampuan menggunakan teknologi harus diikuti dengan kemampuan memahami aturan dan bertanggung jawab dalam menggunakannya.

Misalnya, ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah di media sosial, kebebasan berpendapat tetap perlu disertai dengan kesadaran bahwa terdapat hak orang lain yang harus dihormati. Dengan demikian, kecerdasan digital dapat berjalan bersama dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Saya melihat bahwa HTN memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mewujudkan smart and good citizenship di Indonesia. HTN dapat memberikan dasar pengetahuan agar masyarakat memahami bagaimana negara bekerja, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mampu menggunakan ruang demokrasi secara bertanggung jawab.

Smart citizenship membuat warga negara mampu berpikir kritis dan cerdas dalam menghadapi informasi, sedangkan good citizenship mendorong warga negara untuk bertindak sesuai dengan hukum, menghormati orang lain, dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, kontribusi HTN seharusnya tidak berhenti pada pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan. HTN perlu dipandang sebagai salah satu bekal bagi masyarakat untuk menjadi warga negara yang tidak hanya tahu tentang negara, tetapi juga mampu mengambil peran di dalamnya.

Indonesia membutuhkan warga negara yang cerdas dalam berpikir, baik dalam bersikap, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak serta kewajibannya.

Oleh:  Ashfia mahasiswa

Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta.

Editor. Tim Redaksi