Dana Bencana Antara Candaan Dan Realitas Pengelolaan Anggaran

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Pengelolaan Anggaran Dalam era digital saat ini, berita sering kali datang dengan sentuhan humor yang tajam. Canda Purbaya kepada BNPB dengan komentar "Lu Pelit Juga?" membuka diskusi serius tentang pengelolaan dana penanganan bencana di Indonesia.

Saya sebagai mahasiswa , saya melihat ini bukan sekadar lelucon, melainkan cerminan masalah transparansi dan efisiensi anggaran negara.

Opini ini akan menganalisis relevansi candaan tersebut dalam konteks pengelolaan dana bencana, dengan data dan argumen yang didasarkan pada fakta. 

Canda Purbaya, seorang tokoh publik, mengomentari diskusi tentang dana penanganan bencana yang dikelola BNPB. Frasa "Lu Pelit Juga?" mengacu pada persepsi bahwa alokasi anggaran untuk bencana seperti banjir, gempa, dan pandemic sering kali terasa kurang memadai.

Menurut data BNPB, anggaran penanggulangan bencana nasional pada 2023 mencapai Rp 1,2 triliun, namun realisasinya sering kali di bawah ekspektasi akibat birokrasi dan prioritas lain.

Ini bukan masalah baru laporan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 2022 menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang bencana telah merugikan negara miliaran rupiah. 

Candaan ini relevan karena mengangkat isu pelitnya pengelolaan dana, di mana masyarakat merasa bahwa uang rakyat tidak sepenuhnya digunakan untuk mitigasi risiko.

Misalnya, selama pandemi COVID-19, BNPB mendapat tambahan anggaran, tapi kritik muncul karena distribusi bantuan tidak merata. Ini menunjukkan bahwa "pelit" bukan hanya soal jumlah, melainkan efisiensi dan transparansi.  

Transparansi sebagai Kunci Pengelolaan dana bencana perlu lebih transparan. BNPB telah menerapkan sistem seperti Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPB), namun akses publik masih terbatas.

Menurut studi dari Universitas Indonesia (2021), hanya 40% masyarakat yang percaya pada laporan penggunaan dana bencana.

Candaan Purbaya mengingatkan kita bahwa tanpa transparansi, persepsi "pelit" akan terus berkembang, yang bisa mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. 

Efisiensi anggaran harus ditingkatkan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem mitigasi bencana yang baik, seperti Jepang, mengalokasikan dana lebih efisien melalui investasi preventif.

Di Indonesia, sebagian besar anggaran digunakan untuk respons darurat, bukan pencegahan. Jika BNPB lebih "generous" dalam berbagi data dan fokus pada pencegahan, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, maka kritik seperti ini bisa diminimalisir.

Lalu peran masyarakat dan media digital juga cukup penting. Candaan ini viral di media sosial, menunjukkan bagaimana opini publik bisa mempengaruhi kebijakan.

Bagi saya, ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif termasuk humor dapat menjadi alat advokasi. Namun, kita harus hati-hati agar tidak menimbulkan polarisasi fokusnya adalah pada solusi, bukan serangan pribadi. 

Dari Candaan ke Aksi Candaan Purbaya bukan sekadar hiburan, melainkan panggilan untuk reformasi. BNPB perlu membuktikan bahwa dana bencana dikelola dengan bijak, bukan pelit.

Sebagai mahasiswa, saya mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi melalui platform digital terbuka dan investasi pencegahan. Jika tidak, risiko bencana alam yang meningkat akibat perubahan iklim akan membuat "pelit" ini menjadi tragedi nyata.

Mari kita ubah candaan ini menjadi momentum perubahan karena bencana tidak pandang bulu, begitu pula pengelolaan dananya.

PENULIS:  Dwiliyana Susanti

Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Ilmu Komunikasi. 

Editor. Tim Redaksi