Program Makanan Bergizi Gratis : Antara Narasi Besar dan Realitas Lapangan

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu kebijakan sosial paling ambisius yang dijalankan pemerintah Indonesia sejak awal 2025.

Disiapkan sebagai program strategis untuk memperbaiki status gizi anak dan kelompok renta, serta sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, MBG diracang untuk mencapai hingga 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Secara kuantitaif, capaian program ini cukup mencengakan : pemerintah malaporkan 

MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat hanya dalam tahun pertama 

pelaksanaannya, data menyebutkan antara 35,4 juta hingga lebih dari 36 juta orang 

yang telah menerima manfaat MBG pada 2025.

Namun pencapaian angka besar ini menyimpan persoalan penting yang cukup menciptakan polemik publik yaitu bagaimana komunikasi pemerintah yang belum mampu menyampaikan pesan kebijakan secara jelas, konsisten, dan responsif terhadap konteks publik.

Pemerintah secara konsisten mengangkat citra MBG sebagai sebuah investasi strategis untuk generasi bangsa. Presiden menegaskan bahwa program ini merupakan langkah besar dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, sekaligus upaya mengatasi stunting dan ketimpangan gizi.

Namun berdasarkan sorotan media massa dan kelompok masyarakat, dinamika di lapangan sering kali berbeda dari narasi besar tersebut. Misalnya masalah praktik pelaksanaan dan keamanan pangan pernah mendapat sorotan tajam setelah sejumlah laporan insiden keracunan MBG di berbagai daerah.

Media internsional melaporkan kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk laporan ratusan anak mengalami gangguan kesehatan.

Selain itu, ada pula kritik tentang tumpang tindih program gizi yang bisa menciptakan 

kebingung publik terkait siapa sebenernya yang harus dijangkau, serta bagaimana 

strandar pelaksanaannya di lapangan.

Dinamika diatas mencerminkan kelemahan dalam strategi komunikasi pemerintah 

yang kuat di level makro naratif, namun kurang responsif terhadap isu teknis dan 

skeptisisme publik.

Ketika pemerintah menonjolkan capaian angka, banyak warga masih mempertanyakan detail operasional seperti standar gizi yang diterapkan, mekanisme pengawasan kualitas makanan, hingga pemahaman publik yang variatif di setiap daerah.

Komunikasi pemerintah tampak masih berorientasii pada penyampaian satu arah 

sehingga kritik dan pertanyaan masyarakat sering keluar dari saluran yang tidak resmi 

dan kadang bersifat spekulatif. Kurangnya ruang dialog publik dan transparansi data 

turut berkontribusi pada ketidakpastian sosial ini.

Komunikasi yang ambigu bukan sekedar sebuah masalah teknis, ia berimplikasi pada 

legitimasi kebijakan publik itu sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap program-

program besar seperti MBG sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyampaikan informasi yang serimbang antara keberhasilan dan tantangan, serta bagaimana menangani krtitik secara terbuka.

Media masa nasional dan organisasi masyarakat sipil kini memainkan peran penting dalam mengisi celah komunikasi yang berlum terjawab pemerintah.

Namun idealnya pemerintah seharusnya mengembangkan strategi komunikasi yang lebih partisipastif termasuk dialog dengan publik, penyampaian data yang mudah diakses, serta klarifikasi isu sensitif secara berkala.

Program Makan Bergizi Gratis punya potensi besar untuk menjadi pijakan peruabahan 

sosial yang signifikan di Indonesia, bukan hanya dalam aspek kesehatan tetapi juga 

sosial ekonomi.

Namun, potensi itu hanya bisa maksimal jika komunikasi pemerintah tidak lagi di lihat sebagai alat prmosi kebijakan semata, tetapio sebagai proses kolaboratif yang membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik.

Tanpa itu, narasi besar MBG meski didkung angka capaian berisiko dipahami sebagai proyek simbolik yang kurang dapat menjawab realitas masyarakat di lapangan.

PENULIS: Nani Adismi Esti

Mahasiswa Universitas Paramadina

Editor. Tim Redaksi