Urgensi Belajar Sepanjang Masa untuk Karir bersama Pendidikan Rekuren

APERO FUBLIC  I  Kapan terakhir kali Anda belajar hal baru untuk pekerjaan Anda? Apakah setahun yang lalu? Empat tahun lalu? Atau... sejak Anda lulus sekolah?

Jika jawabannya “sudah lama” , Maka Anda sedang dalam bahaya. Mengapa bisa seperti itu? Di era disrupsi ini siap ga siap bahwa orang yang berhenti belajar adalah orang yang siap digantikan. Baik itu dengan orang lain maupun kecerdasan buatan. 

Indonesia lagi dihadapkan dua realitas. Di satu sisi, bonus demografi dan bonus digital jalan bareng. Di sisi lain, lulusan SMA-S1 tiap tahun keluar, tapi skill yang dibutuh di industri berubah tiap 6 bulan.

Membahas tentang belajar bukan hanya untuk soal yang ada di pendidikan sekolah. Belajar dapat diperoleh dari hal lain diluar bangku sekolah, hal ini terlihat bahwa 3,28 juta lulusan SMA/SMK tahun ini akan lulus. Dan sudah tentu pilihan untuk menempuh pendidikan kembali ke universitas dan menempuh jalur bekerja sudah banyak dipikirkan, keduanya mengalami persaingan yang ketat bukan hal yang mudah untuk bisa diterima cepat.

Dari angka tersebut dan terus bertambahnya angka pengangguran di Indonesia apakah cukup untuk membuat pemerintah berjibaku menghapus angka tersebut dengan mudah? Tentu tidak. 

Kalau sistem pendidikan kita masih berhenti di ijazah, maka Indonesia sedang menyiapkan bom waktu pengangguran terdidik. Solusinya bukan membangun kampus baru. Solusinya adalah mengubah cara pandang kita terhadap dunia pendidikan. Dari "sekali seumur hidup" menjadi “sepanjang hayat".  Inilah yang disebut Strategi Pendidikan Rekuren. Bukan soal banyaknya siswa/i yang lulus tetapi “berapa lama skill yang mereka miliki dan mereka bertahan”. 

Di sinilah pendidikan rekuren masuk. Bukan lagi soal "sekolah sekali untuk seumur hidup". Tapi belajar ulang, belajar tambahan, belajar geser karir. UNESCO mendefinisikan pendidikan rekuren sebagai strategi yang memungkinkan orang belajar sepanjang hayat sesuai kebutuhan kerja dan kehidupan.

Sederhananya: belajar tidak berhenti setelah wisuda. Belajar itu berulang, naik-turun, pindah jalur. Hari ini jadi barista, dua tahun lagi ambil kursus coding, lima tahun lagi ambil sertifikasi manajemen. Masalahnya, di Indonesia pendidikan rekuren masih diperlakukan seperti pelengkap. Sesuatu yang "bagus kalau ada waktu". Padahal datanya sudah berteriak. 

Di sisi lain, dunia kerja juga tidak diam. World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 memprediksi bahwa 44% dari seluruh kemampuan inti pekerja akan berubah antara tahun 2025 sampai 2030. Enam dari sepuluh pekerja akan butuh pelatihan ulang sebelum 2030.  

Pemerintah sebenarnya sudah mulai bergerak. Program Kartu Prakerja adalah contoh paling nyata. Sejak diluncurkan 2020 sampai akhir 2024, program ini sudah menjangkau 18.9 juta peserta. Data resmi dari dashboard Prakerja menyebut 70% peserta merasa skill mereka meningkat setelah pelatihan.

Begitu juga dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek. Kebijakan ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar kampus. Bisa magang, bisa studi independen, bisa mengajar di desa. Inilah peran pemerintah yang paling krusial dalam membangun pendidikan rekuren. 

Negara tidak harus buka LKP di setiap kecamatan. Tapi negara wajib punya satu meja besar tempat semua data bertemu. Di satu sisi ada data dari Kemenaker soal lowongan dan skill yang paling banyak dicari perusahaan. Di sisi lain ada data dari Kemendikbudristek soal lembaga kursus, balai latihan kerja, dan kampus vokasi yang tersedia.

Di sisi lain lagi ada data dari Kadin dan asosiasi industri soal proyeksi kebutuhan 3 tahun ke depan. Kalau tiga data ini tidak disatukan, maka yang terjadi adalah kursus menjamur tapi tidak laku, sementara perusahaan teriak kekurangan tenaga.

Contoh sederhananya begini. Di Cikarang banyak pabrik yang butuh operator PLC dan teknisi maintenance robot. Tapi di sekitar Cikarang, BLK dan LKP yang ada masih dominan buka kursus menjahit dan tata boga. Bukan salah siapa-siapa. Hanya saja tidak ada yang menghubungkan. Pemerintah daerah seharusnya bisa jadi jembatan. Pakai data, bukan pakai perasaan.

Pendidikan Kesetaraan & Kelas Karyawan

Paket A, B, C. Kuliah malam. BLK. Sertifikasi profesi. Semua ini adalah wajah rekuren. Mereka membuktikan sekolah tidak harus di usia 18-22 tahun.

Data dari BPS juga mendukung. Lulusan SMA menyumbang 31,05 juta pekerja atau 20,99%. Lulusan SMK 20,80 juta atau 14%. Total 35% tenaga kerja kita. Jika kelompok besar ini tidak disentuh program rekuren, maka target Indonesia Emas 2045 akan berat.

BPS sendiri mencatat bahwa angkatan kerja Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi sekitar tahun 2030. Artinya, jumlah orang usia produktif paling banyak ada di rentang waktu itu. Kalau mereka tidak punya skill yang relevan, maka bonus demografi berubah jadi bom demografi.

Pendidikan rekuren bukan soal membuat semua orang jadi sarjana. Bukan juga soal memaksa semua orang jadi programmer. Pendidikan rekuren adalah soal memberi keberanian dan jalan bagi orang untuk beradaptasi.

Tukang ojek bisa belajar jadi kurir logistik berbasis aplikasi. Kasir bisa belajar jadi operator e-commerce. Buruh pabrik bisa belajar jadi teknisi robot. Kuncinya ada di pemerintah yang mau menggunakan data sebagai kompas. 

Agar tidak sekadar program, pendidikan rekuren butuh strategi. Ada 4 pilar yang harus dikuatkan:

Orang kerja tidak bisa kuliah Senin-Jumat jam 8 pagi. Maka kelas karyawan, kelas malam, kelas weekend, dan platform daring harus diperluas dan disubsidi. BLK dan Politeknik harus buka 24/7 seperti gym. Contoh baik: Prakerja yang 100% online. Peserta bisa belajar jam 10 malam setelah kerja.

Pelatihan tidak boleh "asal ngajar". Harus ada MoU dengan industri. Kurikulum disusun bareng HRD. Ada magang. Ada jaminan penyaluran kerja. Program Vokasi Kemnaker sudah ke arah sana. Tapi harus diperluas ke UMKM dan sektor informal. Tukang las, mekanik, barista, content creator juga butuh sertifikasi.

Tidak semua orang mampu bayar kursus 5 juta. Negara harus hadir. Skema bisa beragam: voucher seperti Prakerja, beasiswa parsial, potong gaji, atau "Individual Learning Account" dimana tiap warga punya saldo pelatihan tiap tahun. Anggaran Rp5 Triliun untuk Prakerja adalah bukti negara mampu. Sekarang tinggal dibuat permanen, bukan program insidental.

Ini paling susah. Di banyak perusahaan, pelatihan dianggap "libur kerja". Di masyarakat, "udah tua ngapain sekolah lagi". Pemerintah dan perusahaan harus membuat budaya baru: "1 tahun 1 sertifikat". Sama seperti wajib lapor pajak. Perusahaan bisa dapat insentif pajak kalau karyawannya ikut pelatihan. Sekolah dan kampus harus mengajarkan "cara belajar", bukan hanya "isi materi".

Indonesia Emas 2045 tidak akan dicapai dengan jumlah penduduk besar saja. Ia akan dicapai jika 140 juta angkatan kerja kita terus relevan. Pendidikan Rekuren adalah jawabannya. Ia mematahkan mitos "lulus = selesai". Ia menggantinya dengan prinsip: Karir adalah maraton belajar.

Pemerintah sudah membuka pintu lewat Prakerja dan Vokasi. Industri sudah mulai butuh. Sekarang giliran kita sebagai warga: mahasiswa, pekerja, guru, orang tua. Jangan tunggu di-PHK baru panik. Jangan tunggu ada teknologi baru baru belajar. Mulai sekarang. Ambil 1 kursus tahun ini. Karena di masa depan, yang menang bukan yang paling pintar. Tapi yang paling cepat belajar ulang.

“Ijazah membuatmu dapat pekerjaan pertama. Belajar ulang membuatmu tidak kehilangan pekerjaan terakhir."

Oleh: Suhaidah Winsyiam

Editor. Tim Redaksi