Politik Indonesia di Cermin Mohammad Natsir: Ketika Kekuasaan Kehilangan Hati Nurani

APERO FUBLIC  I  OPINI.--   Di tengah berbagai persoalan politik yang dihadapi Indonesia saat ini, pemikiran Mohammad Natsir masih layak dijadikan bahan refleksi. Natsir tidak hanya dikenal sebagai tokoh politik Islam dan mantan Perdana Menteri Indonesia, tetapi juga sebagai figur yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam berpolitik.

Bagi Natsir, politik bukan sekadar jalan menuju kekuasaan, melainkan sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral kepada Tuhan.

Melihat dinamika politik Indonesia dewasa ini, nilai-nilai yang diperjuangkan Natsir justru terasa semakin penting. Politik yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik sering kali dipersepsikan sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, kepentingan masyarakat tidak jarang tersisih oleh kepentingan kelompok maupun elite politik tertentu.

Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian adalah terbentuknya koalisi politik yang sangat besar di tingkat nasional. Di satu sisi, koalisi yang kuat memang dapat menciptakan stabilitas pemerintahan dan mempermudah proses pengambilan kebijakan.

Namun, di sisi lain, dominasi koalisi yang terlalu besar berpotensi mengurangi efektivitas fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam satu barisan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, keberadaan oposisi memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan pemerintah. Oposisi bukanlah pihak yang hadir untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik.

Pandangan ini sejalan dengan penelitian Fahruddiana (2023) yang menjelaskan bahwa oposisi merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dominasi koalisi pemerintah dapat mengurangi efektivitas pengawasan parlemen terhadap kebijakan publik.

Selain persoalan koalisi, politik Indonesia juga dihadapkan pada kecenderungan pragmatisme yang semakin kuat. Masyarakat sering menyaksikan perubahan sikap politik yang berlangsung cepat, perpindahan dukungan yang sulit dipahami, hingga berbagai kompromi politik yang lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan daripada perjuangan nilai dan gagasan.

Situasi ini menimbulkan kesan bahwa prinsip serta idealisme tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan politik.

Fenomena tersebut menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Ketika politik kehilangan landasan moral, kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik berpotensi terus menurun.

Padahal, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga pemimpin yang jujur, konsisten, dan mampu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Dalam konteks ini, pemikiran Natsir mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan.

Pandangan tersebut didukung oleh penelitian Noho (2025) yang menemukan bahwa rendahnya moralitas politik, maraknya pelanggaran etik, serta lemahnya akuntabilitas politik berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penelitian tersebut menegaskan bahwa integritas politik memiliki hubungan yang erat dengan legitimasi lembaga demokrasi.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan berpendapat. Dalam kehidupan demokratis, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru dapat membantu pemerintah melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Karena itu, masyarakat sipil, akademisi, media, dan berbagai kelompok sosial perlu mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan pandangan secara bebas dan konstruktif.

Sejumlah penelitian mengenai demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi publik dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk bekerja lebih akuntabel sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Persoalan utama politik Indonesia saat ini tampaknya bukan semata-mata terletak pada sistem atau aturan yang belum sempurna. Tantangan yang lebih mendasar justru berkaitan dengan melemahnya etika dalam praktik politik.

Banyak aktor politik berbicara atas nama kepentingan rakyat, tetapi tidak semuanya menunjukkan komitmen yang sama dalam tindakan nyata. Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan antara politik yang berorientasi pada pelayanan publik dan politik yang hanya berorientasi pada kepentingan kekuasaan.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Devine (2024) dalam jurnal Political Behavior menjelaskan bahwa kepercayaan politik merupakan salah satu fondasi utama legitimasi demokrasi.

Ketika masyarakat menilai institusi politik tidak bekerja secara jujur dan akuntabel, tingkat kepercayaan publik cenderung menurun dan pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Temuan yang serupa juga terlihat dalam penelitian Hans dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan partai politik di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan beberapa institusi lainnya.

Meskipun Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa Mohammad Natsir, nilai-nilai yang diperjuangkannya tetap relevan.

Perkembangan teknologi, globalisasi, serta semakin beragamnya aspirasi masyarakat memang menciptakan kompleksitas baru dalam kehidupan politik. Namun demikian, prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keberanian menyampaikan kebenaran, dan keberpihakan kepada rakyat tetap menjadi fondasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan individu yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam bidang politik. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada hadirnya keteladanan moral serta keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Dalam hal ini, pemikiran Mohammad Natsir menawarkan pelajaran yang penting: kekuasaan yang tidak dibimbing oleh hati nurani akan kehilangan arah, sedangkan kekuasaan yang dijalankan dengan integritas dapat menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, warisan terbesar Mohammad Natsir bukanlah jabatan yang pernah ia emban, melainkan nilai-nilai yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap politik, pesan yang diwariskan Natsir tetap relevan hingga hari ini, yaitu bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat.

Tanpa nilai-nilai tersebut, demokrasi berisiko hanya menjadi prosedur formal, bukan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Editor. Tim Redaksi