Pekerjaan Rumah Hingga Kesejahteraan Pekerja : Kesiapan Thailand dalam Mewujudkan Pekerjaan Layak di Tengah Era Ekonomi Digital

                                                   

APERO FUBLIC  I  FEATURE.--   Thailand di kenal sebagai salah satu negara yang berhasil mewujudkan perekonomian yang kuat di kawasan Asia Tenggara dengan produk Domestik Bruto (GDP) sebanyak USD 574 Miliar pada tahun 2023 dalam menghadapi tantangan masalah ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat  dan berkelanjutan.

Namun, jika saya  lihat lagi SDGs 8 Thailand masih memiliki rintangan yang tidak bisa diremehkan.Memang ketika di lihat Thailand memiliki keunggulan dalam sektor industri manufaktur,ekspor dan pariwisata yang menjadi penggerak utama dalam pergerakan ekonomi negara tersebut.

Saya akui bahwa negara ini berhasil menurunkan ketimpangan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya dan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam negerinya.

Menurut penelitian ini, tantangan besar yang di alami Thailand dalam mewujudkan SDGs 8 ini adalah masih tingginya jumlah pekerja yang informal. Banyak pekerja yang tidak memiliki perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan yang ditempati contohnya tanpa jaminan kesehatan dan masih belum nya  kejelasan dalam jumlah pendapatan pekerja.

Kondisi ini lah yang menyebabkan kelompok pekerja rentan terhadap berbagai tantangan dalam krisis ekonomi maupun perubahan pasar kerja.Ketika pandemi COVID-19 terjadi, sektor pariwisata dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Thailand mengalami penurunan yang lumayan drastis sehingga banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka.

Dampak yang di rasakan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah bergantungan pada sektor tertentu contohnya pariwisata tentu dapat menjadi risiko bagi keberlanjutan ekonomi Thailand.

Thailand telah berkomitmen untuk sebuah  mencapaian yang mereka fokuskan pada  pertumbuhan GDP tahunan dengan harapan minimal 5% dan menurunkan pengangguran di bawah 1% sesuai rencana nasional Thailand 2018 hingga 2037 (National Strategy).

Namun, kesenjangan antara target yang telah di rencanakan dengan realita setelah hasil kerja dihitung masih terbilang  menjadi pekerja rumah bagi seluruh kepentingan masyarakat nya.

Dua mata uang yang selalu disertai oleh lompatan perkembangan teknologi. Jika kita melihat di satu sisi kanan, digital dipandang sebagai mesin pertumbuhan yang diandalkan. Namun di sisi sebelah kiri hal itu menjadi disrupsi radikal yang mampu mengacak tatanan pasar kerja tradisional.

Fenomena ini yang menjadi tantangan Thailand saat ini. Ekonomi negeri yang di kenal negara gajah putih ini telah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat sebesar 4,2% pada tahun 2026, menjadikan negara Thailand sebagai kekuatan digitalisasi terbesar kedua di kawasan ASEAN dengan memiliki nilai Gross Merchandise Valeu (GMV) yang dapat menembus pasar AS dengan puluhan miliar dolar AS.

Dengan menerobos secara masif pada infrastruktur keuangan di Thailand seperti Promptpay dan cetak biru Thailand Digital Valley, negara ini berhasil dalam menjadikan hubungan teknologi regional yang menjanjikan.

Jika kita membedah realitas di akar rumput, Thailand sejatinya masih mengantongi segudang "pekerjaan rumah" yang struktural. Transisi menuju ekonomi digital belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pekerja, melainkan justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru di pasar tenaga kerja.

Pusat dari cara mewujudkan pekerjaan yang layak di era digital terletak pada kestabilan sumber daya manusia. Namun, disinilah letak paradoks terbesar untuk Thailand pada jaman modern.

Ketika industri berbasis digital dan adopsi kecerdasan buatan artikel inteligen berkembang dengan pesat di angka belasan persen per tahun, pertumbuhan kemampuan digital masyarakatnya justru berjalan lambat, bahkan stagnan di kisaran 1,4% per tahun.

Data dari Adult Skills Assessment in Thailand (ASAT) mengungkap kebenaran yang cukup mengejutkan yaitu dengan informasi yang di dapatkan bahwa lebih dari dua pertiga populasi dewasa di Thailand masih kekurangan keterampilan digital dasar.

Kesenjangan keterampilan yang masif ini menjadi kerikil tajam bagi visi SDG 8. Ketika sektor formal beralih menggunakan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan komputasi awan (cloud computing), pekerja berpenghasilan rendah dan paruh baya yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan peningkatan keterampilan terancam terlempar keluar dari roda ekonomi moderen.

Akibatnya, pasar kerja berisiko mengalami polarisasi ekstrem: segelintir talenta elite digital menikmati upah tinggi, sementara mayoritas pekerja lokal terjebak dalam sektor informal dengan produktivitas yang tinggi namun dengan upah yang rendah.

Salah satu indikator utama pekerjaan layak menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah adanya jaminan perlindungan sosial, kondisi kerja yang aman, dan pendapatan yang adil.

Sayangnya, ekonomi digital sering kali mengeksploitasi celah regulasi melalui model ekonomi seperti pengemudi ojek daring, kurir logistik, dan pekerja lepas di berbagai platform digital.

Di Negara Thailand, ledakan sektor belanja online dan layanan pengiriman instan memang menyerap banyak tenaga kerja baru hingga jumlahnya ratusan ribu tenaga kerja baru, menekan angka pengangguran hingga di bawah 1% pada awal 2026. Namun, kuantitas lapangan kerja ini tidak otomatis mencerminkan kualitas.

Para pekerja platform ini secara hukum sering kali dikelompokkan sebagai "mitra mandiri", bukan "karyawan".Mereka bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang di bawah kendali algoritma yang impersonal demi mengejar target harian.

Ketika risiko kecelakaan di jalan raya atau penurunan pendapatan akibat perubahan skema insentif terjadi, beban finansial dan fisik sepenuhnya ditanggung oleh punggung pekerja itu sendiri. Kondisi kerja yang rentan seperti ini jelas bertolak belakang dengan esensi decent work yang diamanatkan dalam SDG 8.

Pekerjaan rumah lain yang tidak kalah penting adalah hak atas privasi dan kesejahteraan mental pekerja di ruang digital. Seiring dengan diterapkannya sistem manajemen berbasis algoritma, pengawasan terhadap produktivitas pekerja menjadi sangat ketat dan intimidatif. Di beberapa sektor layanan dan manufaktur di Thailand, setiap detik pergerakan pekerja dipantau oleh perangkat lunak.

Tekanan psikologis akibat target yang dihitung secara matematis oleh mesin tanpa pertimbangan humanis sering kali memicu stres kerja akut (burnout).

Ditambah lagi, risiko kebocoran data pribadi pekerja di tengah maraknya insiden serangan siber di Thailand belakangan ini menegaskan bahwa regulasi tata kelola digital di tingkat perusahaan masih memerlukan pembenahan yang sangat serius. Pekerjaan yang layak bukan hanya soal fisik yang selamat, melainkan juga mental pekerja yang sehat dan dihargai martabatnya.

Untuk memastikan ekonomi digital tidak menjadi panggung eksploitasi baru, Pemerintah Thailand bersama pemangku kepentingan harus mengambil langkah-langkah konkret dan transformatif. Menyerahkan sepenuhnya mekanisme pasar kerja kepada dinamika teknologi dan modal hanya akan memperparah ketimpangan.

Pertama, perlunya reformasi hukum ketenagakerjaan yang adaptif. Regulasi hukum harus diperluas untuk mengakui status hukum pekerja gig atau pekerja platform, dengan menetapkan standar proteksi dasar yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penyedia aplikasi. Hak untuk berserikat dan bernegosiasi secara kolektif bagi pekerja digital juga harus dijamin guna menyeimbangkan posisi tawar yang selama ini timpang.

Kedua, demokratisasi pendidikan digital. Pemerintah Thailand melalui Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat (DES) tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti data center atau jaringan 5G, melainkan harus mengalokasikan investasi publik yang besar untuk program literasi digital massal yang inklusif.

Program reskilling (pelatihan keterampilan baru) harus menyasar kelompok rentan, pekerja paruh baya, dan perempuan di pedesaan agar mereka dapat ikut mengarungi arus digitalisasi, bukan tenggelam di dalamnya.

Ketiga, penguatan sistem jaminan sosial universal yang tidak terikat pada status hubungan kerja formal. Skema perlindungan sosial yang fleksibel, di mana iurannya dapat ditanggung bersama antara pekerja, perusahaan platform, dan subsidi pemerintah, akan menjadi jaring pengaman yang krusial di era yang penuh ketidakpastian ini.

Mewujudkan pekerjaan yang layak di era ekonomi digital bukanlah sebuah hal yang mudah, melainkan sebuah keharusan yang dapat dicapai jika ada kemauan politik yang kuat.

Pencapaian perkembangan teknologi yang diraih Thailand hingga tahun 2026 ini patut diapresiasi, namun keberhasilan dari pembangunan suatu bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi angka PDB digitalnya, melainkan dari seberapa sejahtera dan terlindunginya manusia-manusia yang bekerja di dalamnya.

Thailand saat ini berada di persimpangan jalan penting dalam agenda SDG 8. Jika pemerintah segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah struktural ini dan menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai episentrum kebijakan yang sangat penting dan tidak bisa diremehkan, maka ekonomi digital akan benar-benar menjadi  bermanfaat pada kesejahteraan masyarakat Thailand.

Namun, jika perlindungan pekerja terus dikesampingkan demi mengejar efisiensi dan pertumbuhan semata, maka kemajuan teknologi tersebut hanya akan menjadi kepalsuan yang menyisakan kepedihan di lapis bawah masyarakat.

Pilihan ada di tangan para pengambil kebijakan di Bangkok: membiarkan teknologi mendikte kemanusiaan, atau menggunakan teknologi untuk memuliakan manusia.

Oleh : Elsa Veromi Gabriela Silaban 

Mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, Prodi Hubungan Internasional.

Editor. Tim Redaksi