Menjaga Daya Beli, Merawat Kesejahteraan : Menakar Kehadiran Negara di Tengah Tantangan Ekonomi

APERO FUBLIC  I  OPINI.--  Tantangan ekonomi yang melanda dunia hari ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas kebijakan. Bagi masyarakat Indonesia, dinamika tersebut mewujud nyata di meja makan: harga pangan yang fluktuatif, biaya hidup yang merangkak naik, hingga ruang gerak ekonomi yang terasa semakin menyempit bagi sebagian kalangan. 

Dalam kacamata Pendidikan Kewarganegaraan, situasi ini bukan sekadar urusan pasar, melainkan sebuah ujian fundamental terhadap pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Di sinilah relevansi kehadiran negara diuji bukan hanya sebagai pengawas regulasi, tetapi juga sebagai pelindung kesejahteraan bersama.

Menjaga daya beli masyarakat adalah fondasi paling dasar dalam mempertahankan stabilitas nasional. Ketika kemampuan konsumsi warga menurun, roda ekonomi melambat, dan imbasnya akan menyentuh seluruh lapisan sosial. Saat ini, masyarakat kelas menengah dan bawah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak oleh penyesuaian kebijakan fiskal dan ketidakpastian lapangan kerja.

Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai bentuk oposisi yang destruktif, melainkan sebagai refleksi humanis yang mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus menempatkan martabat manusia sebagai prioritas utama.

Kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan tidak boleh hanya bersifat jangka pendek melalui bantuan sosial yang bersifat karitatif. Intervensi yang lebih bermakna terletak pada kebijakan struktural yang berpihak pada keadilan distribusi.

Perlindungan terhadap sektor domestik, penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja yang layak adalah bentuk nyata dari pengejawantahan Sila Kelima Pancasila: 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Negara diharapkan mampu menyeimbangkan antara ambisi pembangunan makro dengan realitas pemenuhan kebutuhan mikro warganya.

Di sisi lain, hubungan antara warga negara dan negara adalah hubungan timbal balik yang aktif. Di tengah situasi yang menantang ini, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton ataupun penerima kebijakan secara pasif.

Solidaritas sosial, gotong royong antarsesama, serta kesadaran untuk mengutamakan produk dalam negeri merupakan bentuk kontribusi nyata warga negara dalam memperkuat ketahanan nasional.

Perilaku ekonomi yang bijak dan saling menopang di tingkat akar rumput merupakan modal sosial terbesar yang dimiliki bangsa ini untuk bertahan dari berbagai guncangan global.

Secara akademis, kita harus sepakat bahwa kesejahteraan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan dari seberapa merata kebahagiaan dan kecukupan hidup dirasakan oleh rakyatnya.

Menakar kehadiran negara di tengah tantangan ekonomi saat ini merupakan ajakan untuk kembali pada esensi tertinggi dari kontrak sosial kita bernegara, bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan ekonomi adalah memanusiakan manusia.

Melalui sinergi yang penuh empati antara kebijakan pemerintah yang responsif dan partisipasi warga yang solid, optimisme untuk merawat kesejahteraan bangsa ini akan tetap terjaga.

Mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

Editor. Tim Redaksi