Makan Bergizi Gratis: Solusi Gizi atau Beban Baru bagi Negara?

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang ramai diperbincangkan di Indonesia. Secara sederhana, program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, sebagai upaya menekan angka stunting dan malnutrisi.

Sekilas, kebijakan ini tampak sebagai solusi cepat atas masalah gizi. Namun, di balik gagasan tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah MBG benar-benar solusi berkelanjutan, atau justru berpotensi menjadi beban baru bagi negara?. 

Masalah gizi di Indonesia memang masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting masih berada di angka 21,5%. Angka ini memang menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih jauh dari target pemerintah sebesar 14% pada 2024. Artinya, intervensi gizi masih sangat dibutuhkan.

Program MBG hadir sebagai intervensi langsung melalui pemberian makanan. Namun, efektivitas pendekatan ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Salah satu persoalan utama adalah kebutuhan anggaran yang sangat besar. 

Program ini diperkirakan membutuhkan ratusan triliun rupiah per tahun jika diterapkan secara nasional. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal negara.

Selain itu, tantangan distribusi juga tidak bisa diabaikan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks. Distribusi makanan bergizi yang harus tetap segar dan aman dikonsumsi menjadi tantangan logistik yang besar. Tanpa sistem distribusi yang matang, kualitas makanan dapat menurun dan tujuan program menjadi tidak tercapai.

Masalah lain adalah potensi ketidaktepatan sasaran. Program berskala besar sering menghadapi kendala dalam pendataan penerima manfaat. Tanpa sistem verifikasi yang kuat, bantuan bisa tidak tepat sasaran, sehingga efektivitas program menurun.

Secara ilmiah, pemberian makanan tambahan memang terbukti dapat meningkatkan status gizi anak jika dilakukan secara konsisten. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dapat berkontribusi signifikan dalam penurunan stunting.

Namun, pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan program serupa tidak hanya bergantung pada pemberian makanan. Di India, misalnya, program Mid-Day Meal berhasil meningkatkan status gizi sekaligus partisipasi sekolah, tetapi juga menghadapi masalah kualitas makanan dan pengawasan.

Sementara itu, Brasil melalui program Fome Zero berhasil menurunkan angka kelaparan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, program pemberian makanan tambahan telah lama dijalankan melalui posyandu dan sekolah. Namun, hasilnya masih belum optimal karena keterbatasan pengawasan, kualitas pangan, serta kurangnya edukasi gizi.

Dari sudut pandang teknologi pangan, aspek kualitas menjadi sangat penting. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar keamanan pangan, memiliki kandungan gizi seimbang, serta tetap stabil selama distribusi. Hal ini membutuhkan teknologi pengolahan dan penyimpanan yang baik, seperti sistem rantai dingin (cold chain) dan fortifikasi pangan.

Agar program MBG tidak sekadar menjadi kebijakan populis, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, program ini harus dikombinasikan dengan edukasi gizi.

Masalah gizi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya akses makanan, tetapi juga pola konsumsi yang kurang tepat. Edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak, menjadi kunci perubahan jangka panjang.

Kedua, pemanfaatan pangan lokal perlu dioptimalkan. Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan seperti tempe, ikan, telur, dan umbi-umbian yang bernilai gizi tinggi. Penggunaan bahan lokal tidak hanya menekan biaya, tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah.

Ketiga, penerapan teknologi pangan harus menjadi bagian dari solusi. Inovasi seperti fortifikasi, pengemasan modern, dan sistem distribusi berbasis rantai dingin dapat menjaga kualitas makanan. Di sinilah peran mahasiswa dan lulusan teknologi pangan menjadi sangat penting sebagai inovator.

Keempat, diperlukan sistem pengawasan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu memastikan distribusi tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Data penerima manfaat harus terintegrasi dengan sistem nasional agar meminimalkan kesalahan.

Kelima, program MBG perlu dijalankan secara bertahap dan terukur. Alih-alih langsung diterapkan secara nasional, pemerintah dapat memulai dari daerah dengan prevalensi stunting tinggi, kemudian melakukan evaluasi sebelum memperluas cakupan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah progresif dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Tanpa perencanaan yang matang, program ini berisiko menjadi beban anggaran tanpa dampak yang signifikan.

Pendekatan berbasis data, integrasi dengan edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta dukungan teknologi menjadi kunci keberhasilan program ini. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, peran kita tidak hanya sebatas memahami teori, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan solusi nyata yang aplikatif.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang membangun sistem pangan yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PENULIS :

- Kirana Hikmah Ilahiyah

- Abimanyu Handoyo Putra

Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Pertanian Peternakan, Jurusan Teknologi Pangan. 

Editor. Tim Redaksi