Hak Cipta vs Hak Belajar: Menimbang Moralitas dan Legalitas Pembajakan Buku

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Perdebatan mengenai pembajakan buku selalu berada di wilayah yang sensitif: antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan. Di satu sisi, tidak ada keraguan bahwa pembajakan merupakan tindakan yang merugikan penulis.

Sebuah buku bukan sekadar produk, melainkan hasil dari proses panjang. Riset, refleksi, dan kerja intelektual yang layak mendapatkan penghargaan secara ekonomi maupun moral. Karena itu, saya menempatkan posisi yang jelas: pembajakan buku tidak dapat dibenarkan.

Namun, di satu sisi masalah ini tidak bisa dilihat secara hitam atau putih. Realitas sosial di Indonesia memperlihatkan adanya masalah struktural dan persoalan akses yang nyata. Harga buku yang relatif tinggi membuat tidak semua orang mampu menjangkaunya.

Dalam konteks tertentu, membeli satu buku seharga 250 ribu rupiah dari penghasilan bulanan sekitar empat juta rupiah berarti mengorbankan sekitar 6% dari pendapatan. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar pilihan konsumsi, melainkan keputusan ekonomi yang cukup berat. Di titik inilah dilema itu muncul.

Ketika akses terhadap sumber ilmu pengetahuan terbatas, sementara kebutuhan untuk berkembang tetap mendesak, sebagian orang mengambil jalan yang secara hukum salah, tetapi secara sosial dapat dipahami.

Saya tetap menolak pembajakan, tetapi pada saat yang sama, saya juga merasa perlu untuk mengatakan bahwa tidak semua pembaca yang mengakses buku dari sumber tidak legal layak dihakimi secara keras. Terutama mereka yang memang berada dalam kondisi keterbatasan akses, baik secara ekonomi maupun infrastruktur.

Sikap ini bukan bentuk pembenaran terhadap pelanggaran hukum, melainkan ajakan untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Kita tidak bisa hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum tanpa memperhatikan apakah kondisi sosial telah memungkinkan kepatuhan itu terjadi.

Dalam banyak kasus, pembajakan bukan semata-mata soal niat untuk merugikan penulis, tetapi juga cerminan dari sistem distribusi pengetahuan yang belum inklusif. Solusi yang ditawarkan tidak bisa hanya bersifat represif.

Negara perlu hadir sebagai penyeimbang antara kepentingan penulis dan hak masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Perlindungan hak cipta tetap harus ditegakkan, tetapi di saat yang sama, akses terhadap buku juga perlu diperluas.

Ini bisa dilakukan melalui penguatan perpustakaan publik, digitalisasi buku secara legal dengan harga terjangkau, atau bahkan skema subsidi yang memungkinkan buku dapat diakses oleh lebih banyak orang.

Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai seharusnya tidak dipertentangkan: penulis yang sejahtera dan masyarakat yang tercerahkan. Keduanya bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua hal yang justru saling membutuhkan.

Dalam kerangka itulah, kita perlu membangun pendekatan yang lebih adil, tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga peka terhadap realitas sosial yang ada.

PENULIS:  Ricky Wijaya

Mahasiswa semester 4, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Editor. Tim Redaksi