Matinya Kelas Menengah: Terjepit Pajak, Terasing dari Subsidi

APERO FUBLIC  I  OPINI.-   Dalam satu dekade terakhir, kelompok kelas menengah kerap dianggap sebagai “tulang punggung” perekonomian nasional. Mereka menjadi penggerak utama konsumsi domestik yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

Namun, memasuki tahun 2026, peran tersebut mulai mengalami tekanan yang signifikan. Kondisi yang terlihat saat ini bukan lagi sekadar upaya untuk mendorong pertumbuhan, melainkan perjuangan kelas menengah untuk bertahan dari berbagai kebijkan yang kurang adil kepada mereka.

Dilema "Si Paling Mandiri" yang Terabaikan

Secara statistik, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat yang posisinya berada diatas garis kemiskinan tetapi masih belum bisa masuk kategori masyarakat kelas atas. Di sinilah letak ironinya.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang tergolong dalam kelas menengah terus mengalami penurunan.

Akibatnya, jutaan orang bergser ke kelompok aspiring middle class, yaitu kelompok yang berada sangat dekat dengan risiko kembali ke jurang kemiskinan.

mereka dinilai cukup mampu sehingga sering kali dicoret dari daftar penerima bantuan dari pemerintah, mulai dari subsidi energi hingga beasiswa pendidikan.

Padahal, mereka adalah kelompok paling taat membayar pajak yang kontribusinya langsung dipotong dari gaji setiap bulan secara transparan.

Ironisnya, saat biaya hidup dan inflasi pendidikan melonjak tajam, kelas menengah ini justru dibiarkan bertahan tanpa perlindungan sosial, seolah-olah mereka kebal terhadap guncangan ekonomi.

Kalau tren "turun kelas" ini tidak segera diatasi, Indonesia bisa terjebak dalam “dekade yang hilang”. Alih-alih jadi motor inovasi, kelas menengah kita malah habis energinya cuma buat bertahan hidup supaya nggak bangkrut sebelum gajian.

Padahal, ekonomi kita sangat bergantung pada daya beli mereka. Kalau kelas menengahnya rontok, konsumsi domestik bakal anjlok, dan cita-cita jadi negara maju di tahun 2045 cuma bakal jadi mimpi indah di siang bolong.

Pemerintah nggak bisa terus-terusan menganggap kelas menengah cuma sebagai "sapi perah" atau sumber pajak yang stabil doang. Kebijakan harus mulai berpihak ke mereka dengan cara yang lebih nyata.

Contohnya, batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) perlu dinaikkan supaya sisa gaji yang dibawa pulang lebih besar. Selain itu, fasilitas umum seperti transportasi publik dan sekolah negeri harus benar-benar bagus kualitasnya.

Kalau fasilitas publiknya oke, kelas menengah tidak perlu lagi buang-buang duit buat pengeluaran pribadi yang mahal, jadi beban hidup mereka bisa jauh lebih ringan.

Matinya kelas menengah adalah sinyal bahaya bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Jangan sampai mereka merasa menjadi "anak tiri" di negeri sendiri. Dipaksa membiayai negara melalui pajak, namun terasing dari manfaat nyata subsidi yang dikumpulkan dari keringat mereka sendiri.

Sudah saatnya kebijakan publik kembali menoleh pada mereka yang selama ini menopang ekonomi dalam diam, sebelum tulang punggung ini benar-benar patah.

PENULIS:  

Editor. Tim Redaksi