Pemerintah Kota Tebing Tinggi Raih Penghargaan Penyera Piutang Terbsik dari DJKN KEMENKEU RI

PT. Media Apero Fublic

23 Jan, 2026 0 0

APERO FUBLIC I TEBING TINGGI.- Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas prestasi Penyerah Piutang Terbaik dalam kolaborasi pengurusan piutang negara/daerah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar.

Penghargaan prestisius ini diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJKN Sumatera Utara, Nofiansyah kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Marimbun Marpaung, dalam Forum Manajemen Aset Sumatera Utara: Evaluasi Kinerja dan Kekayaan Negara Award 2025 di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara, Jalan Pangeran Diponegoro, No. 30A, Kota Medan, Kamis (22/1/26).

Kakanwil DJKN Sumut Nofiansyah menyampaikan, Forum Manajemen Aset Sumatra Utara: Evaluasi Kinerja dan Kekayaan Negara Awards 2025 merupakan bagian dari rasa syukur dan bentuk apresiasi kepada instansi mitra DJKN atas kinerja dalam pengelolaan barang milik negara, penilaian barang milik daerah, pengelolaan piutang negara dan daerah, serta pelaksanaan lelang sepanjang 2025.

Kakanwil DJKN Sumut Nofiansyah menegaskan, pengelolaan kekayaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab demi mendorong kemakmuran masyarakat.

“Kekayaan negara adalah instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Forum ini menjadi sarana refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana aset negara dikelola, digunakan, dan dimanfaatkan secara optimal,” kata Nofiansyah.

Dijelaskannya, pada tahun 2025 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan aset mencapai sekitar Rp115 miliar, PNBP dari piutang negara sebesar Rp176 juta, serta PNBP dari hasil lelang sebesar Rp56 miliar.

Ia berharap seluruh instansi mitra terus meningkatkan kualitasnya dan dapat berkolaborasi dengan DJKN. Sehingga pengelolaan BMN berjalan optimal, akuntabel, dan selaras.