Ekonomi
Kampus
Mahasiswi
Opini
Pete-Pete Laut: Awal yang Menjanjikan, Tapi Belum Cukup
Sumber foto: makassarkota.go.id
APERO FUBLIC I SANGKARRANG.-- Selama bertahun-tahun, warga Kepulauan Sangkarrang Makassar hidup dengan keterbatasan transportasi yang nyata. Bagi guru yang harus mengajar di pulau seberang, tenaga kesehatan yang bertugas menjangkau warga kepulauan, atau pelajar yang harus menempuh perjalanan laut hanya untuk sampai ke sekolah.
Ketiadaan transportasi terjadwal bukan sekadar soal ketidaknyamanan, melainkan hambatan nyata yang membatasi gerak mereka setiap harinya. Jika dibiarkan lebih lama, kondisi itu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah kepulauan secara keseluruhan.
Itulah konteks di balik peluncuran Pete-Pete Laut oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada 12 Juni 2026 di Dermaga Pulau Barrang Lompo. Menggunakan kapal KM Banawa Nusantara 27, program ini melayani rute antar pulau di gugusan Kepulauan Spermonde, dari Barrang Lompo menuju Bone Tambu, Lumu-Lumu, Langkai, hingga pulau-pulau terluar secara gratis, diprioritaskan untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar, dan masyarakat umum.
Program ini sekaligus merupakan realisasi janji kampanye Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham pada Pilkada 2024.
Bagi saya, Pete-Pete Laut adalah sebuah solusi sekaligus simbol. Solusi, karena ia menjawab kebutuhan nyata yang selama ini diabaikan. Simbol, karena ia membuktikan bahwa janji politik bisa benar-benar ditunaikan. Dalam konteks administrasi publik, ini bukan hal kecil, kepercayaan publik terhadap pemerintah dibangun justru dari konsistensi antara janji dan tindakan.
Jika kita membaca program ini melalui kerangka teori tahapan pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow, Pete-Pete Laut berada pada fase yang ia sebut prasyarat lepas landas, tahap di mana sebuah masyarakat mulai membangun infrastruktur dasar sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.
Kehadiran transportasi terjadwal di kepulauan adalah bagian dari fondasi itu: membuka akses, memperlancar mobilitas, dan secara bertahap memungkinkan wilayah kepulauan untuk tumbuh lebih setara dengan daratan. Dalam pengertian ini, Pete-Pete Laut sudah cukup untuk disebut langkah yang benar, meski tentu masih ada yang perlu ditambah dan diperkuat.
Karena di situlah kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Saat ini, Pete-Pete Laut hanya beroperasi sekali dalam sepekan, setiap hari Senin, dengan satu kapal berkapasitas 30 penumpang.
Kapal yang digunakan pun bukan aset baru, melainkan kapal lama milik Dinas Perhubungan yang difungsikan ulang, dengan anggaran operasional Rp246 juta untuk gaji awak kapal dan Rp100 juta untuk pemeliharaan per tahun.
Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, sendiri mengakui bahwa secara teoritis kapal bisa berlayar 12 hingga 13 kali dalam sepekan jika anggaran bahan bakar memadai, namun untuk tahap awal hanya bisa satu kali.
Wali Kota pun mengakui satu kapal jelas belum cukup, dan rencana penambahan armada serta pembangunan dermaga baru di pulau-pulau tujuan masih menunggu ketersediaan anggaran.
Inilah yang perlu menjadi perhatian serius. Sebagai warga yang peduli pada kualitas kebijakan publik, ada tiga hal yang menurut saya harus benar-benar dijaga agar Pete-Pete Laut tidak berhenti sebagai program simbolik semata.
Pertama, jaga kepercayaan masyarakat, program ini lahir dari janji, dan kepercayaan publik yang sudah terbangun tidak boleh dikhianati oleh inkonsistensi di lapangan.
Kedua, jaga kualitas pelayanan dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, karena transportasi laut membawa risiko yang tidak bisa dianggap sepele.
Ketiga, penambahan armada dan perbaikan dermaga harus segera masuk dalam agenda anggaran yang konkret, bukan sekadar rencana yang menggantung.
Rostow mengajarkan bahwa prasyarat saja tidak cukup. Sebuah wilayah baru bisa benar-benar lepas landas ketika fondasi yang sudah dibangun terus diperkuat, bukan dibiarkan berhenti di titik awal. Pete-Pete Laut adalah awal yang menjanjikan dan saya percaya potensinya nyata.
Tapi satu kapal yang berlayar seminggu sekali baru bermakna jika diikuti oleh langkah-langkah berikutnya yang sama seriusnya. Jika tidak, ia hanya akan menjadi satu lagi prasyarat yang tidak pernah benar-benar mengantarkan Kepulauan Sangkarrang Makassar pada tahap lepas landas yang sesungguhnya.
PENULIS: Indri Ratu Eliza L
Mahasiswi Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Opini Berbasis Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi (Walt Whitman Rostow).
Editor. Tim Redaksi
Sy. Apero Fublic
Via
Ekonomi

Post a Comment