Lulusan SMA/SMK Mendominasi Tingkat Pengangguran di Indonesia

APERO FUBLIC  I  OPINI.--  Perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat menuntut tenaga kerja Indonesia untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan apa yang butuhkan oleh industri. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih sangat banyak tenaga kerja yang mengalami kesenjangan keterampilan (skill mismatch), yaitu kondisi di mana kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 

Fenomena kesenjangan keterampilan (skill mismatch) ini menjadi salah satu tantangan paling besar pada perencanaan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Di tengah meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya, kemampuan pasar kerja untuk menyerap tenaga kerja belum dapat berjalan secara optimal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,32% atau sekitar 7,86 juta orang. Menariknya, pengangguran masih didominasi oleh kelompok tenaga kerja terdidik, terutama pada lulusan SMA dan SMK.

Pada Februari 2025, TPT dari lulusan SMK tercatat sebesar 8,00%, sedangkan dari lulusan SMA sebesar 6,76%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan lulusan diploma maupun universitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan belum diikuti sepenuhnya dengan kesiapan memasuki dunia kerja.

Salah satu faktor utama penyebab kondisi ini adalah ketidaksesuaian sistem pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak institusi pendidikan yang masih berfokus pada penguasaan teori, sementara itu di dunia kerja membutuhkan keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi, dan pengalaman bekerja yang relevan.

Kondisi ini mengakibatkan, banyak lulusan yang kesulitan dalam memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ironisnya, lulusan SMK yang dirancang untuk siap bekerja kini justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Selain itu, akses terhadap pelatihan kerja yang berkualitas juga masih terbatas. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang sangat cepat, tenaga kerja dituntut untuk menguasai kemampuan baru seperti teknologi informasi, analisis data, serta berbagai keterampilan digital lainnya.

Sayangnya, tidak semua pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang sesuai. Kondisi ini semakin memperlebar kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh pencari kerja, tetapi juga oleh perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melatih tenaga kerja agar sesuai dengan yang butuhkan pada pekerjaan.

Di sisi lain, produktivitas dari tenaga kerja menjadi kurang optimal sehingga memiliki pengaruh pada daya saing ekonomi nasional. BPS juga mencatat sekitar 59% tenaga kerja di Indonesia masih bekerja pada sektor informal, yang pada umumnya memiliki produktivitas dan perlindungan kerja yang lebih rendah jika dibandingkan sektor formal.

Oleh karena itu, diperlukannya perencanaan tenaga kerja yang lebih terintegrasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri. Kurikulum pendidikan juga perlu disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, pendidikan vokasi harus diperkuat, dan akses pelatihan kerja perlu diperluas. 

Selain itu, informasi atau akses mengenai kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor juga harus diberi kemudahan oleh masyarakat agar mereka dapat mempersiapkan diri sesuai dengan perkembangan pada dunia kerja.

Pada akhirnya, kesenjangan keterampilan yang saat ini sedang terjadi bukan hanya persoalan individu, melainkan tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Jika dapat diatasi dengan baik, tenaga kerja di Indonesia akan menjadi lebih kompetitif, produktif, dan siap menghadapi perubahan ekonomi yang semakin dinamis.

Penulis:

Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Unnes. 

Editor. Tim Redaksi