Harga Naik, Daya Beli Turun: Siapa yang Menanggung Beban?

APERO FUBLIC  I  OPINI.--   Ada satu kenyataan yang kini semakin sulit diabaikan dalam kehidupan sehari-hari: uang belanja terasa makin cepat habis. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya hidup semakin menekan, sementara penghasilan banyak orang tidak bertambah secepat beban yang harus ditanggung. Secara statistik, ekonomi mungkin masih terlihat berjalan, tetapi bagi banyak masyarakat, kondisi di lapangan terasa jauh lebih berat.

Data terbaru menunjukkan bahwa tekanan harga memang masih nyata. Pada Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat naik 0,28 persen secara bulanan dan 3,08 persen secara tahunan, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama.

Kenaikan harga cabai merah (andil 0,08 persen), minyak goreng dan bawang merah (masing-masing 0,04 persen), serta tomat (0,03 persen) ikut menambah beban rumah tangga karena semua itu adalah kebutuhan yang hampir tak bisa dihindari.

Menariknya, justru beras yang selama ini menjadi momok hanya naik 0,38 persen pada periode yang sama, menandakan bahwa tekanan inflasi kali ini bergeser ke komoditas pangan lainnya yang tak kalah penting.

Persoalan utamanya bukan sekadar kenaikan harga sesaat, melainkan karena yang naik justru barang-barang paling dasar. Namun, yang patut diwaspadai, inflasi kali ini bukanlah inflasi permintaan (demand-pull) yang menandakan masyarakat sedang bergairah berbelanja. Ini adalah inflasi biaya (cost-push inflation) yang lahir dari ongkos produksi dan distribusi yang terus meninggi akibat cuaca ekstrem dan gangguan rantai pasok.

Ketika biaya angkut naik dan panen terganggu, petani tidak otomatis diuntungkan karena hasil panen justru gagal, sementara konsumen dipaksa membayar harga dua kali lipat. Perbedaan ini penting: inflasi permintaan masih memberi harapan, tetapi inflasi biaya hanya memindahkan uang dari kantong rakyat ke biaya operasional tanpa pernah kembali.

Tekanan harga juga tidak hanya datang dari sektor pangan. Inflasi inti pada Mei 2026 tercatat 0,22 persen secara bulanan dan 2,59 persen secara tahunan, yang didorong oleh kenaikan minyak goreng, ponsel, dan laptop, barang yang mulai masuk ke dalam kebutuhan dasar di era digital.

Sementara itu, inflasi yang diatur pemerintah (administered prices) mencapai 0,52 persen secara bulanan, terutama dari kenaikan BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara. Artinya, biaya transportasi dan logistik ikut membebani rantai pasok dari hulu ke hilir.

Di sisi lain, ada beberapa komoditas yang justru mengalami deflasi dan menjadi penahan inflasi, seperti daging ayam ras (andil -0,06 persen), emas perhiasan (-0,06 persen), dan telur ayam ras (-0,05 persen), tetapi kelegaan dari sisi ini tidak cukup besar untuk menutup lonjakan harga komoditas pangan lainnya.

Di tengah tekanan ini, pihak yang paling terjepit bukan hanya konsumen rumahan, tetapi juga pelaku usaha mikro seperti warung dan toko kelontong. Ketika harga naik, pembeli otomatis mengurangi volume belanja dari satu liter minyak menjadi setengah liter, dari satu kilo cabai menjadi seperempatnya.

Warung tidak bisa serta-merta menaikkan margin keuntungan karena pelanggan akan kabur ke pasar modern atau pasar daring. Mereka berada di posisi paling sakit: menjadi penyangga harga di tingkat konsumen akhir, tetapi tidak memiliki kekuatan tawar untuk menekan harga di tingkat distributor. Akibatnya, mereka menanggung beban ganda penurunan omset sekaligus biaya operasional yang tetap tinggi.

Di sisi lain, daya beli masyarakat tidak selalu ikut membaik meski ekonomi terlihat bergerak. Memang ada data yang menunjukkan transaksi ritel dan marketplace sempat tumbuh 7,55 persen secara kuartalan pada kuartal II 2025, tetapi angka ini belum tentu menggambarkan kondisi semua lapisan masyarakat secara merata.

Yang paling sering terjadi adalah pertumbuhan ekonomi hanya terasa di atas kertas, sementara manfaatnya belum sepenuhnya sampai ke bawah. Pekerja informal, buruh, pedagang kecil, dan kelas menengah bawah menjadi pihak yang paling cepat terdampak ketika harga naik.

Mereka bukan hanya menahan belanja, tetapi juga menyesuaikan hidup: mengurangi kebutuhan, memilih barang yang lebih murah, atau bahkan menghapus pengeluaran tertentu sama sekali. Dalam jangka panjang, kebiasaan seperti ini dapat menekan konsumsi domestik dan membuat pertumbuhan ekonomi ikut melemah dari sisi permintaan.

Pemerintah sebenarnya terus berusaha menjaga inflasi. Bank Indonesia bahkan telah menetapkan sasaran inflasi 2026-2027 di kisaran 2,5±1 persen, dan secara umum angka inflasi masih berada dalam batas yang relatif aman. Namun, angka yang tampak stabil di statistik belum tentu terasa sama bagi masyarakat yang harus berhadapan langsung dengan harga di pasar.

Bagi banyak keluarga, yang lebih penting bukan apakah inflasi berada di angka 3 persen atau 4 persen, melainkan apakah harga beras, sayur, dan minyak masih bisa dijangkau untuk kebutuhan mingguan.

Kritik konkret perlu dilayangkan: operasi pasar yang selama ini diandalkan kerap terlambat dan hanya menyasar kota-kota besar, sementara wilayah pinggiran dan pedesaan justru kebanjiran spekulan yang menimbun komoditas. Insentif bagi petani dan distributor harus dipercepat agar biaya produksi tidak terus membebani konsumen akhir.

Selain itu, pengawasan tata niaga di tingkat grosir perlu diperketat agar tidak terjadi permainan harga di tengah rantai pasok. Karena ketika distribusi terganggu, pasokan terbatas, atau ongkos produksi meningkat, konsumenlah yang akhirnya harus menanggung dampaknya.

Di satu sisi, berbagai laporan makro menyebut ekonomi tumbuh, tetapi di sisi lain, rakyat merasakan resesi yang sesungguhnya: resesi dompet dan resesi rasa aman. Janji pertumbuhan di atas kertas beradu dengan kenyataan pahit di pasar.

Jika harga terus naik sementara pendapatan tetap jalan di tempat, pertanyaannya menjadi sangat sederhana: sampai kapan masyarakat harus bertahan sendirian? Beban ekonomi saat ini bukan hanya persoalan uang, tetapi juga soal kelelahan sosial yang makin terasa. Orang mungkin tetap bekerja keras setiap hari, tetapi jika hasilnya habis untuk kebutuhan pokok, rasa aman dalam hidup perlahan akan hilang.

Pada akhirnya, beban terbesar jelas tidak ditanggung oleh perusahaan besar atau kelompok berpenghasilan tinggi, melainkan oleh rumah tangga kecil yang hidup dari gaji bulanan atau pendapatan harian.

Saat harga naik sedikit saja, dampaknya langsung terasa pada jumlah makanan di meja, ongkos transportasi, hingga biaya sekolah anak. Itulah sebabnya inflasi pangan sering dianggap sebagai tekanan paling nyata bagi masyarakat luas.

Pemerintah dan pemangku kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan angka inflasi inti atau target statistik. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang benar-benar memberi ruang bernapas bagi rakyat. melalui intervensi harga yang tepat sasaran, perbaikan rantai pasok, dan pengendalian biaya logistik yang selama ini menjadi biang kerok kenaikan harga.

Sebab saat daya beli terus menurun, yang ikut tergerus bukan hanya isi dompet, tetapi juga harapan hidup sehari-hari. Dan ketika harapan itu habis, yang tersisa bukan lagi sekadar angka kemiskinan, melainkan potensi ledakan ketidakpuasan sosial yang jauh lebih mahal biaya perbaikannya.

Oleh: Wardah Azahra

Mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.

Editor. Tim Redaksi