Gelar Ada, Pekerjaan Tidak Ada : Fenomena Pengangguran Terdidik

APERO FUBLIC  I  ESAI.--  Pengangguran terdidik masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan terdidik, seperti lulusan menengah atas, diploma dan bahkan sarjana yang belum terserap di pasar kerja. Data dari Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 7,28 juta orang termasuk golongan lulusan terdidik.

Berdasarkan data BPS terkait TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tercatat lulusan S1, S2, dan S3 sekitar 5,39%, Diploma l, ll, lll TPT sekitar 4,31%, lalu lulusan SMK 8,63%, SMA umum 6,88%, SMP 3,80%, dan SD kebawah sekitar 2,30%.

Penyumbang TPT terbanyak adalah lulusan SMK dengan angka 8,63%. Karena kebutuhan industri sering tidak sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja.

Berdasarkan teori Human Capital, yang memandang pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di mana pendidikan yang lebih tinggi seharusnya meningkatkan produktivitas dan peluang kerja. Namun, kondisi lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut.

Tingginya jumlah pengangguran terdidik menunjukkan bahwa pendidikan masih belum mampu menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Sehingga terjadi fenomena mismatch akibat adanya ketidaksesuaian antara kemampuan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja.

Keadaan ini disebabkan oleh kurikulum yang masih lebih fokus pada teori, sedangkan industri lebih memerlukan keterampilan praktis dan kemampuan beradaptasi. Selain itu, perubahan permintaan tenaga kerja akibat kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) terjadi lebih cepat dibandingkan dengan proses penyesuaian kurikulum pendidikan.

Budaya masyarakat yang masih menganggap gelar akademik sebagai tolak ukur utama kesuksesan dan juga mendorong pendidikan untuk lebih menitikberatkan pada pencapaian sertifikat dibandingkan pengembangan kemampuan. Hasilnya, banyak lulusan memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup, tetapi belum memiliki keterampilan yang sejalan dengan permintaan pasar kerja, sehingga meningkatkan resiko pengangguran terdidik dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang studi mereka.

Berdasarkan laporan dari World Bank, Indonesia masih menghadapi permasalahan kesenjangan keterampilan tenaga kerja, terutama pada era digital dan perkembangan industri modern. Sedangkan, di dunia kerja saat ini lebih membutuhkan kemampuan adaptasi, teknologi, komunikasi, dan problem solving. Sehingga membuat lulusan sulit untuk bersaing, terutama para fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja. Pengangguran terdidik juga berdampak pada ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, pengangguran menyebabkan produktivitas tenaga kerja tidak optimal dan terjadi pemborosan investasi pendidikan. Secara sosial, lulusan muda rentan mengalami frustasi akibat sulitnya memperoleh pekerjaan yang sesuai.

Pengangguran terdidik menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan tidak hanya terletak pada jumlah lapangan kerja, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam kondisi ini, memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah lulusan belum diikuti dengan kualitas keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sehingga, diperlukan kerja sama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri agar sistem pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan di pasar kerja. Serta penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan program link and match antara kampus dengan industri yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran terdidik di Indonesia.

Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan menjadi hambatan bagi pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional.

PENULIS : 

Mahasiswi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. 

Editor. Tim Redaksi