Porong Banjir Lagi: Antara Lumpur dan Terabainya Infrastruktur

APERO FUBLIC  I  OPINI.-   Ada ironi yang menyakitkan di Porong, Sidoarjo. Kawasan yang dua dekade lalu lumpuh akibat semburan lumpur panas kini berulang kali lumpuh lagi — kali ini oleh banjir.

Jalan Raya Porong, urat nadi penghubung Surabaya dengan Malang, Pasuruan, dan kota-kota di Jawa Timur bagian selatan, terus-menerus menjadi korban setiap musim hujan tiba. Seolah belum cukup beban yang ditanggung kawasan ini dalam sejarahnya.

Pada Juni 2025, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Porong selama sekitar empat jam menyebabkan genangan air setinggi lebih dari 150 sentimeter, melumpuhkan akses Jalan Nasional Surabaya–Malang di wilayah Desa Siring, Kecamatan Porong.

Bukan genangan biasa — ini adalah banjir yang benar-benar memutus konektivitas antarkota selama berjam-jam. Dua truk pengangkut barang terjebak dan mogok di tengah genangan, puluhan sepeda motor bernasib serupa, sementara pengendara yang tidak mengetahui kondisi jalan terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah arus banjir.

Kejadian serupa terulang lagi pada Desember 2025. Genangan mencapai 80 cm dari arah Surabaya ke Malang, memaksa penutupan dua arah jalur utama tersebut hingga dini hari.

Pola ini sudah sangat jelas: banjir Porong bukan anomali, melainkan agenda rutin yang sudah bisa diprediksi namun belum bisa dicegah.

Apa yang membuat Porong begitu rentan? Jawabannya berlapis. Banjir di kawasan ini dipicu oleh meluapnya Kali Ketapang akibat curah hujan tinggi, diperparah oleh pasang purnama yang membuat air tidak tertampung.

Ini kombinasi mematikan: hujan lebat bertemu dengan air laut yang sedang pasang, sementara sistem drainase yang ada tidak mampu menampung keduanya secara bersamaan.

Jalan Raya Porong yang berada di sisi barat tanggul penahan lumpur memang secara geografis rawan genangan ketika hujan deras berlangsung lama, dan meskipun sudah dibangun dua kolam penampungan air di sisi barat jalan, fasilitas itu belum mampu menahan debit air besar yang datang. (PuSuryakabar). 

Di sinilah letak masalah yang lebih mendasar: infrastruktur pengendalian banjir di Porong dibangun untuk kondisi normal, bukan untuk kondisi ekstrem yang kini semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

Kapasitas pompa milik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dinilai kurang memadai sehingga tidak mampu menangani genangan air secara cepat — padahal ini adalah jalur vital nasional yang sangat strategis.

Yang memprihatinkan, dampak dari banjir ini tidak hanya dirasakan oleh pengemudi yang terjebak di jalan. Lumpuhnya Jalan Raya Porong berarti terputusnya rantai logistik dan ekonomi yang menghubungkan Surabaya dengan kawasan selatan Jawa Timur.

Setiap jam jalan ini tertutup, ada kerugian ekonomi yang sulit dihitung: barang tidak sampai tepat waktu, aktivitas bisnis terganggu, dan masyarakat yang bergantung pada jalur ini terpaksa mencari alternatif yang lebih panjang dan melelahkan.

Respons pemerintah sejauh ini masih terkesan tambal sulam. Bupati Sidoarjo mengusulkan peninggian badan jalan di area yang sering terendam dan berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk peningkatan infrastruktur.

Langkah ini patut diapresiasi, namun peninggian jalan saja tidak akan menyelesaikan akar persoalannya. Wakil Menteri PU sendiri menegaskan bahwa diperlukan penanganan lanjutan berupa penambahan kolam retensi serta penyediaan pompa mobile agar banjir tidak kembali terjadi. (BidiknasionalPu). 

Pernyataan itu tepat, tetapi harus segera diwujudkan — bukan sekadar menjadi komitmen yang terlupakan setelah sorotan media mereda. Porong sudah terlalu lama menjadi korban dari pendekatan reaktif: banjir datang, pompa dioperasikan, jalan dibuka lagi, dan semua kembali seperti semula hingga banjir berikutnya.

Yang dibutuhkan Porong adalah pendekatan yang benar-benar komprehensif: normalisasi sungai-sungai yang melintas di kawasan itu, penambahan kapasitas kolam retensi yang signifikan, sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi dengan rambu lalu lintas, dan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kerentanan geografis kawasan pasca-lumpur Lapindo.

Kawasan Porong telah berubah secara geologis akibat semburan lumpur bertahun-tahun — dan infrastruktur pengendali banjirnya harus ikut menyesuaikan realitas baru itu.

Jalan Raya Porong bukan sekadar aspal dan rambu. Ia adalah nadi kehidupan jutaan orang. Sudah saatnya ia diperlakukan seperti itu — dengan investasi serius, bukan sekadar perbaikan darurat yang hanya bertahan hingga musim hujan berikutnya.

PENULIS: Surya Adi Rinekso

Mahasiswa Program Magister, Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Surabaya.

Editor. Tim Redaksi