Membangun Fondasi Fisik Bangsa: Urgensi Pengalihan Dana Tunjangan ke SaranaOlahraga

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Dalam diskursus pembangunan nasional, kita seringkali terjebak pada angka pertumbuhan ekonomi makro dan megahnya infrastruktur fisik gedung pemerintahan. Namun, ada satu fondasi vital yang kerap terabaikan: Indeks Kebugaran Nasional.

Memasuki tahun 2026, rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp. 50 juta per bulan menjadi potret nyata ketimpangan prioritas. Sebagai insan olahraga, saya melihat ini bukan sekadar isu politik, melainkan kegagalan sistemik dalam menginvestasikan anggaran pada kesehatan jangka panjang rakyat.

Fisik yang tangguh adalah modal dasar produktivitas bangsa. Namun, realitanya, fasilitas olahraga publik yang layak masih menjadi barang langka.

Di daerah-daerah pinggiran, kita melihat lapangan yang beralih fungsi dan gedung olahraga yang terbengkalai. Sementara itu, di pusat kekuasaan, anggaran dialokasikan secara melimpah untuk kenyamanan individu pejabat.

Secara teknis keolahragaan, kurangnya akses terhadap sarana olahraga (seperti outdoor gym, lintasan lari yang aman, dan pusat kebugaran komunitas) berkontribusi langsung pada meningkatnya angka penyakit tidak menular (PTM) dan penurunan performa fisik generasi muda.

Mengalihkan dana tunjangan mewah tersebut untuk membangun satu pusat kebugaran rakyat di setiap kecamatan akan memberikan dampak domino yang jauh lebih produktif bagi ketahanan nasional.

Kita tidak boleh menutup mata pada peristiwa kelam Agustus-September 2025. Protes massa yang menelan korban jiwa, termasuk saudara kita Affan Kurniawan, adalah ekspresi dari rasa ketidakadilan yang sudah sampai pada titik nadir.

Rakyat berteriak bukan karena dengki, melainkan karena mereka merasa "hak untuk hidup sehat dan sejahtera" sedang dikorupsi oleh kebijakan yang elitis.

Dalam olahraga, kita mengenal konsep fair play. Kebijakan yang lebih mengutamakan tunjangan perumahan pejabat di tengah kesulitan ekonomi masyarakat adalah pelanggaran terhadap asas keadilan sosial tersebut. Pembangunan bangsa tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan jeritan mereka yang berada di garis bawah.

Pemerintah perlu memahami bahwa setiap rupiah yang dialokasikan ke sarana olahraga publik adalah penghematan biaya kesehatan di masa depan. Demokrasi yang sehat memerlukan rakyat yang bugar secara fisik dan tajam secara mental.

Jika energi bangsa habis hanya untuk mengkritik kemewahan fasilitas penguasa, maka kita akan terus tertinggal dalam persaingan prestasi global. Penghentian atau pengalihan tunjangan tersebut harus menjadi langkah awal bagi rekonsiliasi nasional.

Inilah saatnya pemerintah membuktikan bahwa mereka lebih peduli pada kekuatan otot dan jantung rakyatnya daripada sekadar kenyamanan tidur para wakilnya.

Kedaulatan rakyat seharusnya tercermin dalam kebijakan yang membumi. Tahun 2026 harus menjadi titik balik di mana anggaran negara dikembalikan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Membangun fondasi fisik bangsa melalui sarana olahraga yang merata adalah janji konstitusi yang tidak bisa ditawar lagi.

PENULIS :  Yohanes Divan Rasi

Mahasiswi Program Studi Ilmu Keolahragaan

Editor. Tim Redaksi