Menimbang Prioritas Negara antara Gizi dan Pendidikan

Oleh: Nailly Lintang Nur Agustin

PT. Media Apero Fublic

13 May, 2026 0 0

Gizi dan Tantangan Generasi Muda

APERO FUBLIC I OPINI.- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kebijakan ini dipandang sebagai cara untuk meningkatkan mutu kesehatan anak serta mengurangi angka stunting di Tanah Air.

Di tengah meningkatnya fokus pemerintah untuk memenuhi gizi pada generasi muda, masyarakat juga mulai mempertanyakan prioritas kebijakan negara saat banyak permasalahan besar di sektor pendidikan. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah negara lebih menekankan pada pemenuhan gizi ketimbang peningkatan kualitas pendidikan?

Isu ini menjadi semakin relevan karena pendidikan dan kesehatan adalah dua hak asasi yang dijamin konstitusi. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk merawat warga yang miskin dan anak-anak yang terlantar.

Ini artinya pemerintah harus memastikan bahwa generasi muda di Indonesia dapat mengakses pendidikan yang layak dan memiliki kesehatan yang baik. Namun, dalam realitas, kebijakan publik kerap kali menimbulkan dilema prioritas dalam keterbatasan anggaran negara.

Pendidikan yang Masih Tertinggal

Tujuan dari program MBG memang positif. Menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis oleh Kemenkes, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 21,5%. Angka ini mengindikasikan bahwa masalah gizi di Indonesia masih merupakan tantangan besar. Anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak adalah langkah yang dapat dimengerti.

Namun, di sisi lain, situasi pendidikan di Indonesia juga menghadapi masalah yang tidak kalah serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana hampir 25,5% anak putus sekolah karena masalah biaya, sementara sekitar 21,64% lainnya terpaksa bekerja.

Di samping itu, laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Realitas ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih memerlukan perhatian mendalam dari pemerintah.

Bukan hanya itu, kesenjangan dalam fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil masih sangat nyata. Di berbagai lokasi, masih terdapat sekolah dengan bangunan yang tidak layak, kekurangan tenaga pengajar, serta terbatasnya akses terhadap internet dan teknologi.

Padahal, di era digital sekarang ini, literasi teknologi sangat penting bagi generasi muda agar dapat bersaing di pasar global. Ketika pemerintah mencoba mengalokasikan anggaran besar untuk program MBG, masyarakat mulai mempertanyakan apakah perhatian terhadap kualitas pendidikan sudah dilakukan secara maksimal.

Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial. Dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), masalah ini berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap warganya.

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. " Nilai ini seharusnya tercermin dalam kebijakan publik yang tidak hanya populer di kalangan politik, tetapi juga tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.

Negara tidak hanya perlu menghadirkan kebijakan yang terlihat baik di permukaan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.

Program MBG pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi belajar para siswa. Anak-anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar pasti akan mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran dengan baik.

Namun, masalah di dunia pendidikan tidak dapat diatasi hanya dengan memberikan makanan gratis. Kualitas pendidikan diukur juga dari sarana belajar, mutu pengajar, silabus yang diterapkan, serta pemerataan akses terhadap pendidikan.

Jika kondisi sekolah masih memprihatinkan, biaya pendidikan masih menjadi beban bagi

masyarakat, dan mutu pembelajaran masih belum merata, maka pemberian gizi saja tidaklah cukup untuk membentuk generasi yang unggul. Selain itu, aspek publik juga harus melihat efektivitas penggunaan anggaran negara.

Banyak masyarakat yang merasa khawatir bahwa program dengan anggaran besar bisa mengalihkan perhatian pemerintah dari sektor-sektor lain yang sama pentingnya. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena hingga saat ini banyak tantangan pendidikan yang belum teratasi secara merata.

Pemerintah harus menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar publik bisa menilai bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan politik sesaat.

Mencari Keseimbangan Kebijakan

Di sisi lain, masyarakat juga seharusnya menyadari bahwa pendidikan dan gizi bukanlah dua aspek yang harus dipertentangkan. Keduanya berhubungan erat dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Anak yang sehat akan lebih mudah dalam proses belajar, sementara pendidikan yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap pentingnya kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak memposisikan kedua sektor ini sebagai pilihan yang bertentangan, melainkan menempatkannya sebagai kebijakan yang saling mendukung dan berjalan beriringan.

Pemerintah harus memastikan bahwa program MBG diiringi dengan perbaikan yang nyata di sektor pendidikan. Anggaran untuk pendidikan tetap harus menjadi prioritas sesuai dengan amanat konstitusi.

Perbaikan infrastruktur sekolah, pemerataan akses internet, peningkatan kualitas pengajar, serta bantuan pendidikan untuk keluarga yang kurang mampu perlu dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG juga harus diperketat agar tepat sasaran dan tidak membuka peluang bagi penyalahgunaan anggaran.

Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah dari masyarakat merupakan hal yang biasa dan sangat penting. Kritik tidak selalu berarti penolakan, melainkan menunjukkan partisipasi warga negara dalam memastikan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Sikap kritis ini juga merupakan bagian dari nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang

mendorong masyarakat untuk aktif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Penutup

Pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan bagi generasi mudanya. Program makanan bergizi gratis dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia.

Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak berkurang. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat.

Dengan mengintegrasikan pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas pendidikan secara bersamaan, Indonesia dapat menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, kritis, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Oleh: Nailly Lintang Nur Agustin

Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Editor. Tim Redaksi