Ketika Hukum Adat Menjadi Jalan Damai

APERO FUBLIC  I  BUDAYA.-  Belakangan ini, penyelesaian perkara melalui jalur pidana formal semakin sering menjadi pilihan utama masyarakat. Hampir setiap konflik, baik persoalan ringan maupun perselisihan antarwarga, langsung dibawa ke kepolisian atau pengadilan. Padahal, hukum adat masih menjadi cara penyelesaian konflik yang dipakai di beberapa daerah karena dianggap mampu menjaga hubungan baik antarwarga.

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin mudah terpecah akibat perbedaan pendapat dan konflik sosial, pendekatan berbasis musyawarah sebenarnya masih sangat dibutuhkan. Tidak semua persoalan harus berakhir dengan hukuman atau pertarungan panjang di pengadilan.

Dalam beberapa kondisi, penyelesaian yang mengutamakan dialog dan perdamaian justru lebih mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena itulah, keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu terlihat dalam kasus penghinaan yang diselesaikan menggunakan hukum adat Aceh oleh Pengadilan Negeri Bireuen. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian karena penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi lebih mengutamakan perdamaian antara pihak yang berselisih.

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak selalu harus berakhir pada vonis, melainkan juga bisa menghadirkan penyelesaian yang lebih menenangkan bagi semua pihak.

Di tengah masyarakat yang mudah terpecah akibat konflik kecil, pendekatan hukum adat menjadi menarik untuk dibahas. Sebab, yang dicari bukan sekadar kemenangan salah satu pihak, tetapi bagaimana hubungan sosial yang sempat rusak dapat kembali membaik. Dari sini terlihat bahwa hukum adat masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat modern.

Hukum adat pada dasarnya lahir dari kebiasaan dan nilai yang hidup di masyarakat. Karena tumbuh bersama masyarakat, aturan adat biasanya lebih mudah dipahami dan diterima dibanding aturan formal yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Tidak heran jika sampai sekarang masih banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan konflik melalui musyawarah adat sebelum membawa perkara ke jalur hukum negara.

Dalam hukum adat, penyelesaian masalah tidak hanya melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang lebih penting adalah bagaimana konflik tersebut tidak menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Karena itu, musyawarah, permintaan maaf, dan perdamaian sering menjadi bagian utama dalam penyelesaian sengketa adat.

Pandangan seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan. Di banyak daerah, konflik ringan seperti penghinaan, pertengkaran antarwarga, atau persoalan keluarga sering kali lebih efektif diselesaikan melalui pendekatan adat dibanding proses hukum yang panjang. Selain lebih sederhana, penyelesaian adat biasanya juga membuat hubungan antarwarga tetap terjaga.

Meski tidak tertulis seperti undang-undang, hukum adat tetap memiliki kekuatan dalam masyarakat. Banyak orang mematuhinya bukan karena takut hukuman, tetapi karena adanya kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan lingkungan. Inilah yang membuat hukum adat tetap bertahan meskipun perkembangan hukum modern semakin pesat.

Aceh menjadi salah satu daerah yang masih kuat mempertahankan hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam berbagai persoalan sosial, tokoh adat dan aparatur gampong masih sering dilibatkan untuk membantu menyelesaikan konflik secara damai. Cara seperti ini dianggap lebih mampu menjaga hubungan baik antarwarga dibanding penyelesaian yang langsung berujung pada hukuman pidana.

Pendekatan tersebut terlihat dalam penyelesaian kasus penghinaan di Bireuen. Pengadilan Negeri Bireuen memilih mendorong penyelesaian melalui hukum adat Aceh sehingga perkara dapat diselesaikan secara damai. Langkah ini menarik karena pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi menghukum, tetapi juga membuka ruang rekonsiliasi bagi pihak yang berselisih.

Jika dilihat lebih jauh, pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep restorative justice atau keadilan restoratif yang saat ini juga mulai banyak digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konsep tersebut, tujuan penyelesaian perkara bukan hanya memberi hukuman kepada pelaku, tetapi memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Melalui pendekatan adat, penyelesaian perkara menjadi lebih manusiawi karena setiap pihak diberi ruang untuk berdialog dan mencari jalan damai bersama. Dibandingkan proses pidana yang kadang memicu dendam baru, penyelesaian adat justru lebih menenangkan dan dapat diterima kedua belah pihak.

Selain itu, penyelesaian semacam ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan secara mandiri. Negara tetap memiliki peran penting dalam penegakan hukum, tetapi nilai-nilai adat dapat menjadi cara yang lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat setempat.

Walaupun memiliki banyak kelebihan, bukan berarti semua perkara bisa diselesaikan melalui hukum adat. Kasus-kasus berat yang berkaitan dengan kekerasan serius atau pelanggaran hak asasi manusia tentu tetap harus diproses melalui hukum negara. Karena itu, penerapan hukum adat juga perlu memiliki batas yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Namun demikian, keberadaan hukum adat tetap penting untuk dijaga. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat besar, sehingga pendekatan hukum yang terlalu formal kadang tidak selalu cocok diterapkan di semua daerah. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian berbasis adat justru lebih mampu menciptakan ketenangan sosial dan mencegah konflik semakin meluas.

Kasus di Bireuen menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara sebenarnya dapat berjalan berdampingan. Keduanya tidak harus saling menggantikan, tetapi bisa saling melengkapi untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan damai. Pengadilan tetap memiliki kewenangan hukum, sementara hukum adat membantu menjaga nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Pada akhirnya, hukum tidak selalu harus identik dengan hukuman dan pertarungan di pengadilan. Dalam beberapa situasi, jalan damai justru menjadi bentuk keadilan yang paling dibutuhkan masyarakat. Karena itu, hukum adat tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang tertinggal, melainkan sebagai bagian dari identitas hukum Indonesia yang sampai hari ini masih relevan untuk dipertahankan.

PENULIS :  Rifatin Fadlilah

Mahasiswi S1 Hukum UINSA.

Editor. Tim Redaksi