Kemenko Polkam Laksanakan Benchmarking Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat

APERO FUBLIC  I  BANDUNG. – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka benchmarking peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik. di Bandung,  pada Rabu (13/05/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaparkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung keterbukaan informasi publik, termasuk penguatan regulasi daerah, pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis digital, serta optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

“Aspek keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kepercayaan publik, agar layanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif  terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Agung Pratistho

Selain itu, forum membahas pengembangan Jabar Command Center sebagai pusat visualisasi dan integrasi data pemerintah daerah yang telah terhubung dengan sejumlah command center kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pemanfaatan teknologi digital tersebut dinilai mampu mendukung proses monitoring, koordinasi lintas sektor, serta pengambilan keputusan berbasis data secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini menempati peringkat ke-3 kategori informatif secara nasional dengan nilai 98,17 serta peringkat ke-4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 73,93, Keberhasilan tersebut membuktikan komitmen nyata Pemprov Jabar dalam menyediakan akses data yang mudah dan terbuka bagi seluruh  masyarakat.

Menanggapi berbagai capaian, tantangan, serta praktik baik yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menekankan “pentingnya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan di tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan agar standar pelayanan informasi tetap terjaga dengan baik” Ujar Agung Pratistho

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa “Keterbukaan informasi publik harus dipahami sebagai komitmen bersama seluruh badan publik dalam menyediakan layanan informasi yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memenuhi prinsip cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan standar layanan, peningkatan kapasitas PPID, serta konsistensi dalam implementasi regulasi menjadi faktor penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Husni Farhani Mubarok.

Editor. Tim Redaksi

Source. Kemenko Polkam RI (Siaran Pers No. 168/SP/HM.01.02/POLKAM/5/2026).