Tantangan, Capaian, dan Arah Digitalisasi Pangkalpinang: Menakar Komitmen SPBE Menuju Pelayanan Publik yang User Friendly

APERO FUBLIC  I  OPINI.-  Transformasi digital dalam pemerintahan kini bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan nyata. Di tengah percepatan teknologi yang mendorong layanan publik menuju sistem daring, Pemerintah Kota Pangkalpinang dituntut memastikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan efektif dan benar-benar membantu masyarakat. SPBE tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi; yang terpenting adalah bagaimana teknologi tersebut mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, terbuka, dan tepat waktu.

Meski demikian, digitalisasi di tingkat daerah tidak pernah terlepas dari tantangan. Justru dari sinilah terlihat sejauh mana komitmen pemerintah mampu mengubah potensi teknologi menjadi inovasi yang berdampak, bukan sekadar slogan.

Tantangan Digitalisasi di Pangkalpinang Beberapa Persoalan Masih Perlu Dibenahi.

Pertama, keterbatasan infrastruktur dan lemahnya integrasi sistem membuat sejumlah layanan digital belum berjalan optimal. Jika sistem lambat atau tidak tersambung satu sama lain, masyarakat tetap merasakan kerumitan yang sama seperti layanan manual.

Kedua, ketimpangan literasi digital aparatur masih terjadi. Pegawai dengan kemampuan teknologi yang berbeda menyebabkan proses adaptasi berjalan tidak seragam.

Ketiga, ego-sektor antar-OPD menjadi penghambat integrasi. Banyak dinas membuat aplikasi sendiri sehingga layanan terkesan tumpang tindih dan membingungkan.

Keempat, desain layanan belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna. Tampilan rumit, alur panjang, hingga fitur yang tidak intuitif membuat layanan digital terasa merepotkan, bukan memudahkan.

Tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, bukan sekadar adopsi teknologi.

Capaian yang Layak Diapresiasi

Di sisi lain, Pangkalpinang tetap mencatat kemajuan positif. Ada komitmen pimpinan daerah untuk mempercepat pembangunan SPBE. Regulasi dan arsitektur SPBE mulai disusun lebih terarah. Beberapa layanan daring, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan, telah memberi masyarakat alternatif layanan yang lebih cepat.

Selain itu, semakin banyak OPD yang mulai meninggalkan proses manual, menandakan perubahan mental birokrasi ke arah yang lebih modern. Walau demikian, semua capaian ini hanya menjadi fondasi awal yang masih perlu diperkuat.

Arah Perbaikan untuk SPBE yang Terintegrasi dan Mudah Digunakan Agar SPBE di Pangkalpinang tidak berhenti pada banyaknya aplikasi, beberapa langkah perlu diprioritaskan:

1. Integrasi data dan layanan agar masyarakat tidak perlu mengakses banyak platform berbeda.

2. Peningkatan literasi digital aparatur melalui pelatihan rutin.

3. Penerapan prinsip desain berorientasi pengguna (UX) sehingga layanan digital lebih praktis dan mudah dipahami.

4. Peningkatan keamanan siber untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

5. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengembangan layanan digital.

Penutup

Digitalisasi di Pangkalpinang hanya akan bermakna jika benar-benar mempermudah hidup masyarakat. Tujuan utamanya bukan sekadar mengejar nilai indeks SPBE, melainkan menghadirkan layanan yang cepat, jelas, dan pasti. Pangkalpinang memiliki peluang menjadi contoh kota digital yang maju, asalkan inovasi teknologi diiringi integrasi, keterbukaan, dan fokus pada kebutuhan pengguna.

SPBE harus menjadi alat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bukan sekadar deretan aplikasi, tetapi solusi nyata bagi warga.

Disusun : 

Hasbunallah ( 5012311013 ). Hadiyah Mohamed Bafadol (5012311012). Hestia Mahendra (5012311014). Melviana (50122311087). Nadia (5012311019). Rianti (5012311024). Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, dalam Mata Kuliah Teknologi dan Rekayasa Sosial.

Editor. Tim Redaksi

Sy. Apero Fublic