Pengaruh Politik Dalam Pembangunan Masjid di Indonesia

Apero Fublic.- Politik selalu mempengaruhi kehidupan secara luas di masyarakat yang berada dalam lingkup kekuasaanya. Menurut Bertolt Brecht, buta politik akan berdampak patal bagi suatu masyarakat. Sebab politik akan mempengaruhi kehidupan secara luas, seperti biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semua bergantung pada keputusan politik.

Politik juga berdampak pada munculnya pelacuran, anak terlantar, perampokan. Politik juga menyebabkan korupsi, monopoli perusahaan multi nasional, yang akan menguras kekayaan negara. Dalam pengamatan saya, selain hal demikian, politik juga mempengaruhi kebudayaan dan sosial kemasyarakatan.

Berikut ini, adalah sedikit pemaparan dampak politik pada pembangunan rumah ibadah umat Islam di Indonesia. Pengaruh kuat saat itu adalah politik Orde Baru, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru adalah bentuk pemerintahan otorianisme kekuasaan dengan dukungan ABRI. Penangkalan Islam politk dan penghilangan pengaruh Orde Lama dalam kepemimpinan Presiden Soekarno.

Perkembangan arsitektur masjid di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan. Seperti kebudayaan lokal, Cina, Hindu, Asia Barat. Selain budaya, sistem politik dan pemerintahan Indonesia juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan bentuk arsitektur masjid.

Pada zaman kesultanan-kesultanan sampai zaman penjajahan Belanda bentuk masjid di Nusantara berbentuk atap limas bertingkat yang dibangun hampir di setiap pusat pemerintahan kesultanan di Nusantara dari Aceh sampai Papua. Setelah Indonesia merdeka Presiden Soekarno mengenalkan sistem konstruksi masjid berkubah dan beton, meninggalkan konsep atap tingkat yang limas.

Pada masa Orde Lama pengaruh masjid berkubah berkembang pesat, seperti dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal yang nantinya menciptakan aliran kubah Indonesia. Setelah Orde Lama diganti oleh Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto bentuk aliran politik berubah.

Dari demokrasi menjadi otoriter selama 32 tahun. Bentuk bangunan masjid berganti menjadi masjid limas bertingkat lagi dengan saluran Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Setelah Orde Baru runtuh tahun 1998 demokrasi kembali menguat, dan pembangunan masjid kembali sesuai perkembangan zaman dan kehendak masyarakat Indonesia.

Pembangunan Masjid selalu dipengaruhi oleh faktor politik dan pemerintahan. Karena masjid sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Islam, baik dalam sosial masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan politik. Snouck Hurgronje menilai bahwa Masjid di Indonesia lebih berfungsi daripada di kebanyakan negara Islam lainnya. Masjid berhubungan dengan kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan.[1] Suatu contoh di Minangkabau surau sangat berpengaruh saat terbentuknya Gerakan Paderi. Sebagai contoh, Surau Tuanku Nan Tuo sebagai pusat yang paling dikenal bagi pengajaran fikih dan tasawuf di Minangkabau.[2]

Dari sejarah-sejarah tersebut, membuat setiap pemerintahan di bumi Nusantara (Kolonial Belanda, Republik Indonesia) selalu menjadikan masjid sebagai perhatian utama di setiap rezim pemerintahan yang berkuasa. Masjid bukan urusan kecil untuk suatu pemerintahan dan politik pada tempat dimana masyarakat Islam berada. Saat tentara Belanda membakar Masjid Baiturrahman lama, membuat marah masyarakat Islam Aceh, sehingga perang panjang terjadi antara Belanda dan rakyat Aceh (1873 M). Bukan suatu hal yang aneh apabila pemerintah berkuasa kemudian, akan mengontrol masjid, baik itu untuk popularitas atau politis.[3]

Kota Palembang yang telah melalui sejarah panjang juga memiliki masjid yang dibangun oleh suatu pemerintahan, yaitu Masjid Agung Palembang. Pada masa pendudukan Belanda, Kota Palembang menjadi wilayah keresidenan Palembang. Salah satu contoh bentuk campur tangan politik dan pemerintahan, yaitu Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda bentuk penghambatan pembangunan masjid terjadi di Kota Palembang. Bentuk penghambatan seperti masjid-masjid yang baru dibangun tidak diizinkan melaksanakan shalat Jumat, seperti Masjid Mahmudiyah dan Masjid Lawang Kidul.[4] Kebijakan Belanda tersebut atas saran Snouck Hurgronje, menyarankan untuk membatasi dan mengawasi pembangunan tempat ibadah orang Islam memang perlu.[5]

Setelah merdeka penuh (di atas tahun 1949 M) dari penjajahan Belanda, Bangsa Indonesia mulai membangun negara. Sepanjang sejarah Bangsa Indonesia merdeka, sudah memasuki tiga masa sistem pemerintahan yang mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan berbangsa. Rezim pemerintahan pertama adalah Orde Lama dengan pengaruh kuat Presiden Soekarno yang mengembangkan ideologi pemerintahan dikenal Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunisme), serta sistem Demokrasi Terpimpin.

Kedua, rezim Orde Baru dengan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila bahasa formalnya, tetapi sesungguhnya adalah bentuk pemerintahan otoritarianisme. Dalam politik, suatu rezim pemerintahan, dengan rezim yang lainnya akan ada bentuk pertarungan politik yang akan menentukan kebijakan-kebijakan bersifat berlawanan atau berbeda, untuk menghapus pengaruh rezim terdahulu.

Sebagaimana Presiden Soekarno mempunyai ide-ide pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang insinyur bangunan, Presiden Soekarno memunculkan ide pembangunan masjid dengan beton, dan berkubah. Presiden Soekarno menginstruksikan untuk membangun masjid yang tahan ribuan tahun, untuk mengabadikan peradaban bangsa Indonesia. Karena pembangunan masjid dengan kayu, genteng, kapur ketahanan materialnya terbatas.[6]

Wujud pembaharuan itu dimulai dengan pencetusan membangun masjid jamik untuk Indonesia yang megah di Jakarta pada tahun 1950 M. Presiden Soekarno terpilih sebagai ketua panitia dalam sayembara desain masjid jami tersebut, yang kemudian dinamakan Masjid Istiqlal Jakarta.[7]

Pembangunan masjid modern dengan beton berkubah diwujudkan dengan membangun Masjid Istiqlal di Jakarta. Kemudian Masjid Agung Bandung yang direnovasi pada tahun 1955 M, juga dijadikan bentuk masjid berkubah yang diusulkan langsung oleh Presiden Soekarno. Begitupun dalam pembangunan Masjid Baiturrahim di halaman Istana Negara dengan konsep modern beton berkubah.

Selain itu, di luar Jakarta masyarakat Islam Yogyakarta juga membangun Masjid Syuhada (1952 M) dengan beton berkubah gaya Timur Tengah. Presiden Soekarno diberi kesempatan untuk berpidato dalam acara peringatan satu windu Masjid Syuhada. Masjid Syuhada juga mengusung ide pembaharuan dan sejalan dengan pemikiran Presiden Soekarno pada masa itu.[8] Selain itu pembangunan masjid dengan konstruksi beton berkubah ditahun limapuluhan adalah Masjid Al-Azhar (1958 M) di Jakarta.[9]

Pada tahun 1956 M atas permintaan Gubernur Aceh Ali Hasjmy pada Presiden Soekarno untuk membangun dan menambah tiga kubah pada Masjid Baiturrahman di Aceh, sehingga menjadi limah kubah.[10] Menurut Abdul Rochym pembangunan masjid berkubah berkembang selama tahun limapuluhan keatas,[11] di abad ke- 20 M, kemudian anggapan masjid harus berkubah mulai menghilang saat ahli agama meluruskan bahwa masjid tidak harus berkubah.[12] Tetapi tahun-tahun menghilangnya pengaruh penggunaan kubah pada bangunan masjid berbarengan dengan berkuasanya Orde Baru, setelah diangkatnya Soeharto sebagai presiden Indonesia pada sidang MPRS tanggal 7-12 Maret 1967 M.[13]

Pada massa pemerintahan Orde Baru bertolak belakang dengan masa Orde Lama, dimana Presiden Soekarno menganjurkan membangun masjid dari beton dan berkubah. Era Orde Baru, Presiden Soeharto menganjurkan membangun masjid dengan tipologi tradisionalitas. Program pembangunan masjid-masjid tradisionalitas dilaksanakan dengan didirikannya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1970 M.

Program Yayasan Pancasila adalah memberi sumbangan dalam pembangunan masjid dengan tipologi tradisionalitas (atap tingkat), juga memberi bantuan untuk merenovasi masjid-masjid tradisional (atap tingkat-tingkat). Seperti Masjid Agung Bandung (1955-1970 M), yang sebelumnya di bangun menggunakan kubah pada masa Presiden Soekarno, sekaligus sebagai arsitek pembangunan masjid.

Pada masa kekuasaan Orde Baru Masjid Agung Bandung dibangun kembali menjadi masjid atap limas bertingkat. Program lain dari Yayasan Pancasila, yaitu membangun prototipe masjid-masjid limas bertingkat di tiap-tiap daerah seperti di kabupaten dan kota, dengan program membangun 1000 masjid.

Walau belum tercapai, tetapi hasilnya bentuk masjid Yayasan Pancasila tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan tipe atap limas bertingkat-tingkat (masjid tradisi). Seperti di Kota Palembang banyak terdapat masjid atap limas bertingkat dari Yayasan Pancasila, dan pengaruh dari program Yayasan Pancasila.[14]

Kelemahan masjid Yayasan Pancasila ini adalah sangat miskin arsitektur, tidak mempunyai nilai seni dan estetika, serta tidak memiliki corak atap masjid tipe mana yang diikuti dalam arsitektur nasional Indonesia (Mustaka, Undak, Tajuk). Dapat di lihat dengan jelas apabila pembangunan masjid tersebut hanyalah bentuk peniruan dari masyarakat Islam yang membangun. Mereka tidak mengerti arsitektur masjid tradisional Indonesia. Arsitektur masjid Yayasan Pancasila terlihat sekali sebagai arsitektur yang dipaksakan.[15]

Hampir semua masjid yang dibangun pada masa Orde Baru di Kota Palembang (Indonesia) dari 1970 M sampai dengan 1995 M adalah masjid dengan bentuk limas bertingkat yang di istilakan masjid tradisi. Masjid yang sudah berdiri di Kota Palembang sampai tahun 1970 M hanya berjumlah 70 masjid. Masjid-masjid yang dibangun di bawah tahun 1970 M arsitekturnya sebagian masih merujuk arsitektur Masjid Agung Palembang.

Bentuk pembangunan masjid Yayasan Pancasila adalah sebagai bentuk oposisi Orde Baru terhadap Orde Lama. Selain itu bentuk pembangunan paradigma bahwa Islam Indonesia berbeda dari Islam Timur Tengah. Orde Baru membungkam pengaruh faham Islam dari luar Indonesia terutama Timur Tengah, untuk mencegah munculnya bibit Islam Politik.[16] Rezim Orde Baru membentuk corak Islam Indonesia dengan membangun ideologi Islami yang bercorak multikultural, yakni Pancasila.

Kemudian jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 M membuka jalan bagi relaksasi politik dan demokrasi di Indonesia.[18] Berakhirnya rezim Orde Baru melahirkan era keterbukaan pada semua kelompok dan individu. Tidak ada pengaruh yang kuat, dalam mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan di Indonesia.

Jatuhnya otoritarianisme Orde Baru telah membuka keran demokratisasi dan keterbukaan bagi semua kelompok. Aspirasi dan ekspresi politik yang duhulunya dikekang kini bisa disuarakan dan dikontestlasikan secara bebas. Kembalinya atau bangkitnya Islam politik merupakan konsekwensi logis dari era demokrasi yang baru dibangun dan dikonsolidasikan ini.[19]

Era keterbukaan (pemikiran) atau demokrasi memiliki dua sifat, pertama era keterbukaan pada pola pemikiran orang Indonesia (Palembang) tidak terbentur atau terpusat dalam satu mobilitas kekuatan sentral, baik karena sifat paternalistik atau pengaruh politik pemerintahan otoriter. Kedua adalah keterbukaan dalam komunikasi, baik komunikasi transportasi (darat, laut, udara), dan komunikasi media massa. Dalam pembahasan ini adalah keterbukaan pemikiran. Maka, semua orang dapat mengekspresikan aktivitas sesuai kemampuan, kemauan, dan pengetahuannya.

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 M, karena tuntutan rakyat yang didukung oleh mahasiswa. Dengan demikian, seiring berakhir dan berlalunya masa pemerintahan Orde Baru, muncul masyarakat demokrasi, yang kemudian mengubah cara pandang masyarakat Islam Indonesia. Pada masa demokrasi menguat dan masyarakat mulai bebas berekspresi sesuai dengan kemampuannya. Begitu pun dengan pembangunan masjid di Indonesia di atas tahun 2000-an, seakan-akan Presiden Soekarno muncul kembali. Masjid-masjid dengan beton berkubah bermunculan di mana-mana di seluruh Indonesia.

Masjid Agung Bandung yang pada masa Presiden Soeharto telah dibangun kembali dengan pola masjid tradisional (pada masa Orde Lama dibangun berkubah), kini di zaman demokrasi kembali dibangun menjadi masjid modern beton berkubah. Sedangkan, pada desain arsitektur menerapkan kubah besar setengah lingkaran, yang dipasang pada titik sentral masjid, adalah bentuk kubah aliran Masjid Istiqlal atau kubah aliran Indonesia.[20]

Begitu pun juga di Kota Palembang pembangunan masjid, atau pembangunan ulang masjid, telah mengembangkan masjid-masjid beton berkubah dengan tipologi kubah besar setengah lingkaran seperti Masjid Istiqlal di Jakarta (sampel 18 masjid berkubah setengah lingkaran di Kota Palembang).

Pada masa demokrasi rakyat kehidupan masyarakat tidak lagi tertutup pola pemikirannya. Pemerintah pusat tidak lagi memiliki kontrol sepihak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap kota dan daerah membangun dengan inisiatif sendiri dan keterampilan sendiri. Dalam pembangunan masjid, tidak ada lagi bentuk campur tangan pemerintah, kecuali urusan sebatas pada administratif.

Kadang pihak pemerintah datang menghadiri acara seremonial peresmian masjid. Dalam memberikan bantuan dana pembangunan masjid tidak menekankan harus membangun arsitektur tertentu pada masjid. Masyarakat yang merencanakan dan masyarakat juga yang menentukan. Pada masa Orde Baru pemberian dana dalam pembangunan masjid berimbas pada arsitektur atap masjid.[21]

Pada masa sekarang, pemerintah tidak lagi memberikan pengaruh seperti zaman Orde Baru, pada pembangunan masjid. Tetapi, bentuk keterlibatan pemerintah hanya sebatas pemberian sumbangan dana pembangunan. Keterkaitan politik dan pemerintahan hanya terkait popularitas pemerintah atau pemimpin. Dengan mengajukan proposal bantuan pembangunan masjid, pemerintah kemudian memberikan bantuan dana pembangunan.[22]

Untuk mengabadikan sejarah, setelah selesai adanya acara seremonial peresmian masjid, peristiwa di abadikan pada dinding-dinding masjid yang diresmikan oleh pejabat sentral seperti gubernur atau wali kota di Kota Palembang, dibuat sebuah prasasti yang dipasang menempel di dinding.[23]

Prasasti memuat tahun berdiri masjid (tahun Masehi dan Hijriyah), nama masjid, dan nama pejabat yang meresmikan. Selain itu, pengaruh pemerintahan daerah dalam pembangunan masjid, seperti adanya pembangunan masjid yang berafiliasi dengan kemegahan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Masjid yang sedang dalam pembangunan dinamakan Masjid Sriwijaya. Dalam pembangunan banyak memakan biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Selatan.[24]

Dari itu, wujud keterbukaan pemikiran (demokrasi), dan politik dan pemerintahan, kemudian didukung oleh otonomi daerah[25] adalah bentuk faktor pengaruh perubahan yang mendasar dalam pembangunan masjid, begitu pun di Kota Palembang. Seperti Konsep pembangunan Masjid Sriwijaya yang sangat modern (saat ini).

Pembangunan dengan meninggalkan konsep tradisionalitas ke Indonesiaan dan penggunaan kubah, adalah bentuk pergerakan transformasi yang terus-menerus pada bangunan masjid. Nantinya masjid megah ini (Masjid Sriwijaya) akan menjadi rujukan pembangunan masjid pada masa selanjutnya, sama seperti Masjid Agung Palembang pada masanya, dan Masjid Istiqlal di Jakarta saat sekarang.

Fenomena ini, menurut Abdul Rochym, dikarenakan bentuk pertumbuhan berfikir yang berangkat dari tahapan empiris atas pengalaman-pengalaman dan tuntutan kebutuhan akan fungsi suatu alat.[26] Sehingga faktor-faktor masukan tersebut telah memberikan perubahan-perubahan yang menggeser ke arah lebih sempurnanya fungsi bangunan lokal mereka (masjid).[27]

Oleh. Joni Apero

Palembang, 2018.

Sumber skripsi: Kajian Sosiologis pada Transformasi Atap Masjid di Kota Palembang; Studi atas Atap Tradisi dan Atap Kubah. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam.

[1]Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, h. 206.

[2]Tuanku Nan Rence mendapat dukungan dari tiga orang haji yang baru pulang dari Mekkah pada 1803 M, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Akar Pembaharuan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 383. 386.

[3]Menurut Snouck Hurgronje, perang Aceh adalah bagian pengaruh dari jaringan ulama nusantara, seperti pengaruh karya Al-Palimbani yang menulis buku Fadha’il al-Jihad, merupakan sumber utama berbagai karya mengenai jihad dalam Perang Aceh dalam melawan Belanda. Ibid., h. 347.

[4]Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, h. 218.

[5]Ibid., h. 219.

[6]Soekarno, “Pidato dalam Peringatan Sewindu Masjid Syuhada, Yogyakarta 30 Juni 1960 M,” dalam, A. Dahlan Danuwiharja, dkk., Bung Karno dan Wacana Islam: Kenangan Seratus Tahun Bung Karno, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 242.

[7]Wiyoso Yudoseputro, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia, h. 154.

[8]Soekarno, “Pidato pada Peringatan Sewindu Masjid Syuhada, Yogyakarta 30 Juni 1960,” dalam, A. Dahlan Danuwiharja, dkk., Bungkarno dan Wacana Islam: Kenangan Seratus Tahun Bung Karno, h. 242.

[9]Wiyoso Yudoseputro, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1986), h. 152.

[10]Harun Keucik Leumik, www.harian.analisadaily.com, di akses pada hari Sabtu 17 Maret 2018, pukul 17:28 WIB.

[11]Sejak tahun limapuluhan, dan enampuluhan tahun memang terbentang kemungkinan didirikannya masjid-masjid baru dengan dasar perencanaan arsitektur mutakhir di Indonesia. Masa ini adalah masa-masa pencapaian nilai-nilai baru bagi pengembangan kesenian Islam di Indonesia. Masjid ini ialah Masjid Istiqlal di Jakarta, hasil karya arsitek Silaban yang merupakan pula bangunan monumen nasional dengan nilai-nilai kesejarahan bangsa Indonesia. Pada bangunan Masjid Istiqlal ini, meninggalkan kebiasaan meminjam unsur-unsur bangunan masjid dari seni bangunan Islam dari luar mulai ditinggalkan. Citarasa yang didukung oleh hasrat membangun kebudayaan bangsa yang telah merdeka menjadi faktor kuat dalam pendirian masjid baru. Wiyoso Yudoseputro, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia, h. 153-154.

[12]Abdul Rochym, Masjid dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia, h. 79.

[13]Delia Noer, Mohammad Hatta; Biografi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 604.

[14]Seperti Masjid di Kompleks Kantor Kapolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah. Masjid kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hal ini Dinilai dari arsitektur atap masjidnya yang tidak sama dengan arsitektur tradisional manapun di Indonesia, serta dibangun oleh pemerintah pada masa Orde Baru.

[15]Ahmad Syafi’i Mufid (ed.), Perkembangan Faham Keagamaan Transnasional di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 93.

[16]Kembalinya atau bangkitnya Islam politik merupakan konsekwensi logis dari era demokrasi yang baru dibangun dan dikonsolidasikan ini. Salah satu ciri bangkit nya Islam politik di masa reformasi adalah menjamurnya gerakan-gerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam, diantaranya adalah Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Tarbiyah dengan PKS-nya, dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Laskar Jihad-nya. Dalam konteks inilah gerakan Islam transnasional muncul bersama-sama dengan gerakan Islam lokal dengan membawa aspirasi Islam politik. Ahmad Syafi’i Mufid (ed), Perkembangan Fahan Keagamaan Transnasional di Indonesia, h. 4.

[17]Ahmad Syafi’i Mufid (ed.), Perkembangan Faham Keagamaan Transnasional di Indonesia, h. ix.

[18]Ibid., h. 21.

[19]Ibid., h. 4.

[20]Zuhrissa Putrimeidia Aswati, “Transformasi Atap Masjid Raya Bandung,” artikel pdf, Seminar Heritage IPBLI 2017 A533.

[21]Ahmad Syafi’i Mufid (ed), Perkembangan Faham Keagamaan Transnasional di Indonesia,, h. 92.

[22]Seperti pembangunan Masjid Al-Amal, yang terletak di jalan Kebun Bunga, Kilometer 9, RT. 16, RW. 05, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Menurut Ibu Atilah dalam pembangunannya ada sumbangan dari pihak Pemerintah Daerah. Wawancara pada hari Sabtu 28 Juli 2017, pukul 14:50 WIB.

[23]Observasi peneliti selama penelitian. Seperti pembangunan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Syakirti, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Masjid ini diresmikan oleh Walikota Palembang Eddy Santana Putra, pada 13 Mei 2008. Prasasti tersebut terbuat dari lempengan semen dan di tempelkan pada sisi dinding masjid.

[24]Sistem pembangunan masjid adalah dengan menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan secara berkala. Anggaran dana yang dibutukan dalam pembangunan Masjid Sriwijaya mencapai 1,4 triliun rupiah. Awan (ed), http://www.kordanews.com/index.php/2017/07/28/untuk-masjid-raya-sriwijaya-pemprov-sudah-siapkan-rp-130-miliar/, Diakses pada hari Rabu 28 Februari 2018, pukul 11:30 WIB.

[25]Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[26]Abdul Rochym, Masjid dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia, h. 39.

[27]Ibid.

Sy. Apero Fublic

Via Sejarah Umum