Hukum
Kampus
Opini
Pengakuan Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat: Menyelesaikan Konflik Norma Agraria
APERO FUBLIC I Pada 11 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis angka yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Sebanyak 2.284 wilayah adat seluas 36,6 juta hektare telah terpetakan di 32 provinsi.
Namun, baru 418 wilayah dengan luas 7,54 juta hektare, atau sekitar 20,6 persen, yang diakui pemerintah daerah. Lebih dari itu, sekitar 27,32 juta hektare wilayah adat yang terpetakan bertumpang tindih dengan kawasan hutan, sementara 8,37 juta hektare lainnya beririsan dengan izin pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar ketiadaan data, melainkan ketidakselarasan aturan yang mengatur penguasaan dan pengakuan tanah masyarakat adat.
Pengakuan hak tanah masyarakat hukum adat tidak akan berjalan tuntas selama konflik norma agraria masih dibiarkan. Negara perlu berhenti menyelesaikan persoalan ini hanya melalui aturan sektoral.
Penataan hukum yang lebih menyeluruh diperlukan agar pengakuan masyarakat adat tidak bergantung pada perbedaan kebijakan antarlembaga, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian bagi semua pihak.
Berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.
Namun, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 memberikan pengakuan terhadap hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Frasa tersebut membuka ruang Akar persoalannya dapat dilihat dari konstitusi yang diterjemahkan secara berbeda dalam penafsiran yang cukup luas. Siapa yang menentukan bahwa suatu hak ulayat masih ada?
Dalam praktiknya, penilaian tersebut sering kali bergantung pada keputusan birokrasi, bukan semata-mata pada keberadaan dan pengakuan komunitas yang telah lama menghuni wilayah tersebut.
Persoalan menjadi semakin rumit karena setiap sektor memiliki mekanisme pengakuannya sendiri. Urusan kehutanan diatur melalui peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pertambangan melalui undang-undang mineral dan batubara, perkebunan melalui aturan tersendiri, sedangkan pertanahan bertumpu pada UUPA.
Masing-masing memiliki definisi, persyaratan, dan prosedur pengakuan yang tidak selalu sejalan. Warisan cara pandang kolonial yang menganggap tanah tanpa bukti hak tertulis sebagai tanah negara juga masih terasa dalam praktik pengelolaan agraria.
Akibatnya, satu bidang tanah dapat dianggap sebagai wilayah adat oleh masyarakat, kawasan hutan oleh kementerian, sekaligus menjadi bagian dari konsesi perusahaan.
Ketimpangan juga terlihat dalam proses pembuktian. Masyarakat adat harus menunjukkan keberadaan komunitasnya melalui peta wilayah, silsilah, riwayat penguasaan tanah, hingga produk hukum daerah.
Di sisi lain, perusahaan dapat menjalankan kegiatan berdasarkan izin yang diterbitkan instansi berwenang. Perbedaan beban administratif ini membuat proses pengakuan hak masyarakat adat berjalan lambat.
Komunitas harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk membuktikan hak yang telah mereka pertahankan secara turun-temurun. Sementara proses tersebut berlangsung, tanah yang mereka perjuangkan berisiko mengalami perubahan fungsi.
Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memberikan arah melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.
Putusan ini menjadi langkah penting karena mengakui kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas wilayahnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan.
Pengakuan masyarakat hukum adat tetap bergantung pada peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, sehingga prosesnya tidak selalu berjalan sama di setiap wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa putusan pengadilan saja belum cukup apabila tidak diikuti kebijakan pelaksanaan yang konsisten.
Dampak konflik agraria juga terlihat dalam catatan akhir tahun 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). KPA mencatat 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi dengan luas mencapai 914.547 hektare.
Konflik tersebut berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa. Sebanyak 736 orang menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan, termasuk 404 orang yang dikriminalisasi dan 19 orang yang tertembak.
Sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik terbesar dengan 135 letusan, disusul sektor pertambangan. Memang tidak seluruh konflik tersebut melibatkan masyarakat adat, tetapi persoalan dasarnya memiliki kemiripan, yaitu penerbitan izin di atas tanah yang telah lama dihuni dan dikelola masyarakat.
Konflik norma tidak hanya menyebabkan hilangnya lahan, tetapi juga dapat menempatkan masyarakat dalam posisi yang rentan secara hukum. Ketika sengketa tanah dibawa ke ranah pidana, warga yang mempertahankan wilayahnya berisiko menghadapi tuduhan memasuki kawasan tanpa izin atau merusak tanaman perusahaan.
Padahal, bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah merupakan ruang hidup yang berkaitan dengan sumber pangan, tempat tinggal, hutan, tempat ibadah, serta identitas budaya. Kehilangan tanah berarti kehilangan bagian penting dari kehidupan mereka.
Dalam keadaan seperti ini, negara seharusnya hadir sebagai penengah yang adil, bukan justru memperbesar ketimpangan dengan mengabaikan hak masyarakat yang telah lama hidup di wilayah tersebut.
Di tingkat internasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki rujukan mengenai perlindungan hak masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007 menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki. Indonesia turut mendukung deklarasi tersebut.
Meskipun tidak mengikat secara hukum seperti perjanjian internasional, UNDRIP dapat menjadi pedoman moral dan politik bagi negara dalam menghormati hak Masyarakat adat. Tantangannya adalah menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam peraturan nasional yang dapat dilaksanakan secara nyata.
Di sisi lain, pengakuan hak masyarakat adat juga memiliki sejumlah tantangan. Pengakuan yang terlalu luas dikhawatirkan membuka peluang munculnya klaim berlebihan dan mengganggu iklim investasi. Keberagaman hukum adat juga dianggap menyulitkan pembentukan satu sistem pengaturan nasional.
Selain itu, mekanisme yang telah tersedia, seperti peraturan daerah dan pendaftaran tanah ulayat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, dinilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pengakuan.
Namun, kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menunda pembenahan hukum. Kepastian investasi justru dapat terganggu apabila izin usaha diterbitkan di atas wilayah yang masih memiliki persoalan status dan klaim kepemilikan.
Keberagaman hukum adat juga bukan alasan untuk menghindari pengakuan, melainkan menjadi pertimbangan dalam merancang mekanisme yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi masing-masing komunitas.
Sementara itu, peraturan menteri memiliki fungsi penting dalam urusan administratif dan pendaftaran tanah ulayat, tetapi kedudukannya belum cukup untuk menyelesaikan pertentangan norma yang bersumber dari berbagai undang-undang.
Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi salah satu langkah yang perlu segera diwujudkan. Gagasan pembentukannya telah berulang kali masuk dan keluar dari program legislasi nasional sejak sekitar tahun 2009.
Pada Juni 2026, Badan Legislasi DPR masih membahas rancangan tersebut dan menargetkan pengesahannya sebelum akhir tahun. Perubahan nomenklatur dari masyarakat hukum adat menjadi masyarakat adat juga menjadi bagian dari perkembangan pembahasannya.
Wakil Ketua Baleg, Martin Manurung, menegaskan perlunya titik temu antara hukum adat dan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi juga bagaimana memastikan hak-hak mereka benar-benar terlindungi dalam sistem hukum nasional.
Kepala BRWA, Kasmita Widodo, juga mengingatkan bahwa pengakuan yang tidak mengakomodasi substansi hak masyarakat adat berisiko menjadi pengakuan palsu. Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian.
Pengakuan seharusnya tidak berhenti pada penetapan status administratif, tetapi harus memberikan perlindungan nyata terhadap tanah, wilayah, dan sumber penghidupan masyarakat adat.
Pembentukan undang-undang saja tentu tidak cukup apabila tidak disertai perubahan dalam cara kerja birokrasi. Kementerian dan pemerintah daerah perlu membangun satu basis data wilayah adat yang terintegrasi dan dapat diakses publik.
Dengan begitu, penerbitan izin dapat mempertimbangkan keberadaan wilayah adat sejak awal. Pemerintah juga perlu menyediakan dukungan anggaran serta pendampingan bagi komunitas yang hendak mengajukan pengakuan.
Langkah ini penting agar proses pengakuan tidak hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki akses terhadap organisasi pendamping.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tersebut. Pengakuan masyarakat adat perlu menempatkan keberadaan komunitas sebagai fakta yang diakui negara, bukan sekadar status yang sepenuhnya bergantung pada pemberian pemerintah.
Mekanisme pengakuan juga perlu diselaraskan dengan aturan sektoral melalui prosedur yang terintegrasi, termasuk menghubungkan peta wilayah adat dengan Kebijakan Satu Peta agar potensi tumpang tindih dapat diketahui sebelum izin diterbitkan.
Selain itu, prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) perlu diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah adat, disertai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mudah dijangkau.
Sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pembahasan yang terlalu lama dapat membuat persoalan terus berulang tanpa penyelesaian yang pasti. RUU Masyarakat Adat telah dibicarakan selama lebih dari satu dasawarsa, sementara konflik agraria masih terjadi di berbagai daerah.
Penundaan pengesahan berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi konflik baru. Karena itu, percepatan pembahasan perlu dilakukan dengan tetap melibatkan masyarakat adat dan berbagai pihak yang berkepentingan melalui partisipasi publik yang bermakna.
Pada akhirnya, pengakuan hak tanah masyarakat adat bukanlah bentuk kemurahan hati negara, melainkan pelaksanaan amanat konstitusi. Negara tidak seharusnya meminta masyarakat terus-menerus membuktikan keberadaan dan haknya tanpa memberikan mekanisme pengakuan yang adil.
Persoalan ini membutuhkan keberanian untuk menyelaraskan berbagai aturan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. DPR dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa RUU Masyarakat Adat tidak kembali menjadi janji legislasi yang tertunda.
Pengesahannya harus menjadi langkah nyata dalam menghadirkan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, sekaligus menciptakan kejelasan bagi pelaku usaha dan negara.
Oleh: Grace Marchelia
Mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Hukum.
Sy. Apero Fublic
Via
Hukum

Post a Comment