Menambal Celah Trias Politica: Urgensi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Independen untuk Meminimalisasi Kolusi Institusional di Era Kontemporer

APERO FUBLIC  I  Dunia modern melahirkan fungsi-fungsi negara baru yang tidak bisa lagi dipaksakan untuk masuk ke dalam kotak eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Munculnya lembaga-lembaga independen adalah bentuk pemisahan kekuasaan yang baru.”, kata Prof. Jimly Asshiddiqie.

Dari sini kita sadar bahwa banyak lembaga yang lahir dalam era negara modern untuk mendorong demokrasi dan mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme, tidak bisa hanya mengandalkan trias politica saja.

Namun, bukan berarti trias politica yang dianut Indonesia minim kontribusi, justru Indonesia menganut sistem trias politicayang muaranya jelas untuk menciptakan check and balances, hanya saja dibutuhkan faktor x untuk mendorong terciptanya sistem yang ideal. Check and balances itu akan tercipta jika 3 pembagian kekuasaan menjalankan tugas dengan baik.

Paradigma check and balances mendorong 3 pembagian kekuasaan untuk saling pantau, salingmembatasi, dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan agar masing-masing bekerja dengan maksimal, bukan malah bekerja sama dan saling balas budi sehingga mengaburkan esensi check and balances itu sendiri.

Kita mainkan isu law maker yang dijalankan oleh DPR, DPR sebagai lembaga legislatif membuat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pada tahun 2023, seorang mahasiswa menggugat pasal tersebut ke MK karena dianggap akan mengurangi kesempatannya untuk menjadi presiden.

Di sinilah MK menjalankan tugasnya. MK menguji UU yang dibuat oleh legislatif untuk menilai apakah ada ketidaksesuaian dalam pasal tersebut dengan konstitusi. Ini penting agar tidak ada hak konstitusional warga negara yang terkesampingkan.

Lalu, bagaimana judicial review bisa meminimalisir legislatif dan eksekutif tirani? Kita ambil skenarioIndonesia, Indonesia menganut pemilihan umum/demokrasi. Ada 1 kemungkinan buruk di sini, yaitu bisa jadi presiden dengan mayoritas DPR memiliki kesamaan partai politik.

Sehingga ketika kepentingan koalisi lebih dominan, maka fungsi pengawasan konstitusional dapat bias. Pemikiran liar juga bisa mendatangkan skenario buruk dari kondisi ini, dimana presiden dan mayoritas DPR yang berada di partai yang sama memungkinkan terjadinya "kongkalingkong” atau permainan antara eksekutif dan legislatif untuk mengahadirkan suatu aturan yang menguntungkan koalisi mereka.

Disinilah MK sebagai bagian dari yudikatif yang Independen memecah permainan politik agar tidak absolut dan sewenang-wenang.Kita harus paham bahwa dalam ruang politik, pejabat tak selalu punya kepentingan selaras dengan rakyat, kadang mereka bias dengan kepentingan partai bahkan pribadi.

Oleh karena itu, dibutuhkan MK sebagai penyeimbang melalui judicial reiew yang walau tidak bisa menyadarkan, setidaknya menggagalkan rencana buruk 'mereka’. Selanjutnya, bagaimana kedudukan MK ketika terjadinya kolusi institusional yang kita bahas di atas?

Apakah selalu diposisikan sebagai lembaga yang superpower, kebal dari kritik, dan selalu menjadi juri dalam menyelesaikan masalah permainan politik? Kilas balik tahun 2023 pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, juga mengindikasikan bahwa adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua hakim MK.

Dengan hal ini, siapa yang menjadi pengawas dari sang pengawas konstitusi? Ini menjadi paradoks karena seorang penjaga justru juga butuh sosok penjaga. Sehingga, pengawasan yang sebenarnya adalah kembali ke Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait pelanggaran etik, setelah itu dilakukan pemeriksaan, dilakukan putusan etik, dan pemberian sanksi kepada hakim MK yang melanggar kode etik.

Lalu, bagaimana jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga terindikasi konflik kepentingan terhadap Mahkamah Konstitusi sehingga enggan untuk memutus masalah secara objektif agar dapat memberikan putusan yang longgar?

Indikasi ini bukan tanpa alasan karena berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 7 Tahun 2020 dan pengaturan lebih lanjut dalam PMK Nomor 11 Tahun 2024, MKMK terdiri dari tiga unsur, yatu 1 Hakim konstitusi, 1 akademisi yang berlatar belakang hukum, dan 1 tokoh masyarakat.

Sehingga memungkinkan adanya balas budi dan saling jaga nama baik antar sesama anggota instansi mereka.Pada akhirnya mekanisme pengawasan ini terlihat seperti siklus setan yang tidak ada habisnya. Diperlukan kesadaran melalui budaya kerja yang baik serta sanksi tegas yang cukup untuk mematikan permainan kotor.

Oleh karena itu, terlihat bahwa ada celah dalam sistem trias politica yang perlu di tambal oleh lembaga independen negara, seperti BPK, KPK, KPU, Ombudsman, Komnas HAM, OJK, Bank Indonesia, dll. untuk mengisi celah sistem trias politica agar dapat berjalan lebih maksimal.