Mengembalikan Uang Rakyat Melalui Penguatan Klausul Pemulihan Korban RUU Perampasan Aset

APERO FUBLIC  I  Maraknya kasus kejahatan di sektor keuangan seperti investasi bodong, robot trading, hingga penipuan travel umrah sudah banyak menghancurkan kehidupan ekonomi ribuan masyarakat Indonesia.

Selama ini, para korban tidak hanya kehilangan tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun, tapi juga harus menghadapi kenyataan pahit akibat lemahnya mekanisme pengembalian kerugian finansial.

Usulan penguatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi angin segar yang sangat krusial untuk mengurai benang kusut perlindungan hukum ini.

Isu ini teramat penting untuk dikawal karena menyangkut rasa keadilan masyarakat serta efektivitas penegakan hukum dalam merespons modus kejahatan modern.

Penulis memandang bahwa negara harus berani menggeser prioritas penegakan hukum dari sekadar menghukum fisik pelaku menuju tindakan nyata memulihkan hak-hak ekonomi para korban.

Masalah utama dalam menangani tantangan kejahatan keuangan di negara kita muncul karena kurangnya kerangka hukum pidana konvensional. Dalam sistem peradilan pidana selalu ada penekanan pada hukuman pribadi. Artinya sistem peradilan hanya menghukum individu yang melakukan penipuan dengan menjatuhkan hukuman penjara.

Fokus sempit ini pada hukuman pribadi telah dimanfaatkan oleh para kriminal kerah putih yang menyembunyikan uang yang mereka peroleh secara tidak sah melalui pencucian uang dan penggunaan rekening bank dari kerabat mereka.

Banyak para kriminal siap menjalani hukuman penjara beberapa tahun demi menikmati keuntungan mereka yang tidak sah setelah mereka dibebaskan. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara saja tidak lagi membantu dalam mencegah kejahatan.

Selain itu proses yang rumit dalam membuktikan kasus secara hukum seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan keuangan untuk membuang-buang waktu dan menyembunyikan sumber kekayaan mereka. 

Para pelaku kejahatan keuangan seringkali mengeksploitasi kelemahan regulasi dengan memindahkan aset mereka ke atas nama orang lain sebelum kasus mereka diadili oleh pengadilan. Hal ini membuat proses melacak bukti menjadi sangat lambat dan seringkali menemui tembok hukum.

Kegagalan hukum dalam menemukan aset yang disembunyikan tepat waktu merupakan kelemahan yang terus bekerja melawan para korban. Tanpa adanya alat hukum yang dapat membekukan aset secara instan keadilan tidak akan pernah tercapai bagi para korban kejahatan keuangan.

Dampak kejahatan di sektor keuangan tidak hanya berdampak pada individu dengan menyebabkan kerugian finansial bagi mereka tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial mereka dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap hukum.

Ironisnya bahkan ketika pemerintah berhasil menyita bukti-bukti kejahatan finansial tersebut, pengadilan menyatakan bahwa aset-aset ini disita atas nama pemerintah. Kemampuan menyita aset terdakwa dalam kasus seperti Binomo dan First Travel adalah ironi hukum yang sangat menyakitkan.

Paradoks Pengambilalihan ini mencerminkan betapa kakunya pendekatan hukum terhadap korban dalam kasus kejahatan keuangan. Korban yang berada dalam situasi buruk semakin dipaksa mengambil langkah dan bergabung dengan organisasi yang memiliki tanggung jawab menggunakan langkah-langkah hukum untuk melindungi hak mereka. 

Proses hukum yang rumit dan mahal akhirnya berakhir tanpa jaminan apapun bagi korban. Jika negara membiarkan metode yang tidak adil ini berlaku di negara ini maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin hilang. Oleh karena itu sebuah analisis dengan jelas menyarankan agar siklus kesengsaraan hukum seperti ini segera dihentikan.

Tindakan paling praktis dan mendesak yang bisa diambil untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan penguatan Pasal 38 (3) dari RUU Perampasan Aset. Dengan perubahan Pasal ini maka hakim akan memiliki kewajiban untuk memprioritaskan pengembalian kerugian yang dialami oleh korban sebelum kebutuhan dari kas negara.

Tindakan ini akan dilengkapi dengan penerapan mekanisme gugatan atas aset (in rem) tanpa menunggu hingga akhir proses pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Melalui mekanisme in rem negara akan dapat dengan cepat dan efisien mengambil alih dan menjual aset yang diduga telah digunakan dalam kegiatan ilegal.

Namun agar skema ini bisa berfungsi dalam bentuk idealnya pemerintah bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu membentuk tim verifikasi khusus. Peran tim verifikasi adalah untuk mencatat, memverifikasi dokumen dan menghitung tingkat kerugian untuk setiap individu.

Setelah lelang aset pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Aset Negara uang yang diperoleh dari proses tersebut harus didistribusikan secara merata kepada semua korban yang telah diverifikasi.

Hasil dari kebijakan ini adalah setiap rupiah yang diperoleh melalui proses tersebut akan dialihkan kepada pemiliknya yang sebenarnya dengan cara yang lebih mudah daripada proses saat ini yang sangat rumit.

Penanganan kejahatan di bidang keuangan membutuhkan perubahan pada pandangan hukum yang kaku saat ini, dimana harus mengedepankan pada hak-hak ekonomi para korban. Kurangnya sistem keadilan pada pidana konvensional dan kesulitan yang dialami masyarakat adalah bukti nyata bahwa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. 

Penguatan ketentuan pemulihan hak korban dan penerapan skema gugatan in rem adalah dua cara utama yang akan memungkinkan pecahnya perisai para kriminal kerah putih. Sudah saatnya negara berhenti mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat dan harus bertindak sebagai pelindung dan pemulih hak ekonomi masyarakat.

Oleh: Emay Nirmala Priskasari

Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Program Studi Fisioterapi

Editor. Tim Redaksi