Gen Z Tidak Kehilangan Masa Depan, Masa Depanlah yang Kehilangan Gen Z

APERO FUBLIC  I  Ada kalimat yang sering dilemparkan kepada anak muda hari ini: "kalian terlalu pemilih, terlalu manja, kurang tahan banting." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, padahal fungsinya sering kali hanya satu: memindahkan beban kegagalan sistem ke pundak generasi yang paling sedikit memegang kendali.

Gen Z tidak sedang kehilangan masa depan. Yang terjadi sebaliknya: masa depan, dengan segala janji yang dulu ditawarkan, perlahan kehilangan Gen Z.

Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 9,9 juta anak muda usia 15–24 tahun pada 2023 berstatus NEET, yaitu tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. 

Angka itu setara dengan sekitar seperlima populasi usia tersebut, dan lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina pada 2022. Pada November 2025, Ketua Umum Apindo bahkan menyebut sekitar 67 persen pengangguran di Indonesia berasal dari kelompok usia 15–29 tahun.

Padahal Gen Z bukan kelompok kecil di pinggiran. Mereka sekitar 27,94 persen penduduk Indonesia, atau hampir 75 juta orang. Ketika kelompok sebesar itu tersendat di pintu masuk dunia kerja, itu bukan lagi cerita individu yang "kurang berusaha". Itu persoalan struktural.

Pemerintah dan banyak pengamat menunjuk ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja sebagai penyebab utama. Itu ada benarnya. Namun pertanyaan yang jarang diajukan: siapa yang bertanggung jawab merancang kurikulum, pelatihan vokasi, dan jembatan antara kampus dan industri? 

Jawabannya bukan anak berusia 20 tahun. Pemandangan job fair yang berdesakan hingga ricuh, seperti di Bekasi pada Mei 2025, adalah potret telanjang dari ketimpangan itu: lowongan sedikit, pelamar menumpuk.

Di sisi lain, lowongan yang ada kerap menuntut pengalaman bertahun-tahun untuk posisi pemula. Bagaimana seseorang punya pengalaman kalau tak pernah diberi kesempatan pertama?

Konstitusi sebenarnya sudah menjanjikan sesuatu. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perhatikan kata "layak". Hak itu tidak berhenti pada "asal bekerja". Namun kenyataannya, banyak anak muda yang akhirnya masuk ke pasar kerja justru berhadapan dengan kontrak jangka pendek, status kerja yang tidak pasti, dan upah yang sulit mengejar biaya hidup. 

Perdebatan panjang soal UU Cipta Kerja dan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, menunjukkan betapa rapuh keseimbangan antara kemudahan investasi dan perlindungan pekerja. Dan yang paling pertama merasakan rapuhnya keseimbangan itu adalah mereka yang baru masuk: Gen Z.

Awal 2025, tagar "Kabur Aja Dulu" ramai di media sosial. Banyak yang menertawakannya sebagai keluhan generasi rebahan. Padahal tagar itu adalah alarm sosial.

Ketika anak muda mulai membayangkan masa depannya di negara lain, yang bermasalah bukan nasionalisme mereka, melainkan kepercayaan mereka pada apa yang bisa ditawarkan negerinya sendiri.

Tekanan itu juga tidak berhenti di urusan kerja. Harga rumah yang kian menjauh dari jangkauan, biaya hidup yang naik, ketidakpastian akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan, semuanya menumpuk di generasi yang sedang berusaha berdiri. Tidak heran bila sebagian terjerat jalan pintas yang merusak, dari pinjaman online hingga judi daring.

Menyalahkan Gen Z itu murah. Menyediakan lapangan kerja layak, pelatihan yang benar-benar terhubung dengan industri, perlindungan bagi pekerja muda, dan ruang partisipasi dalam kebijakan itu mahal, tetapi itulah kewajiban negara.

Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus. Ia hanya menjadi peluang, dan peluang bisa berubah menjadi beban bila tidak dikelola.

Penutup: Siapa yang Sebenarnya Tertinggal?

Generasi ini tumbuh cepat, melek teknologi, kritis, dan berani bersuara. Mereka tidak kekurangan semangat. Yang kurang adalah pintu yang terbuka lebar dan kebijakan yang berpihak.

Jika satu dari lima anak muda terpaksa berdiri di luar sekolah, pekerjaan, dan pelatihan, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya mentalitas mereka, melainkan arah pembangunan itu sendiri.

Jadi, mari berhenti bertanya mengapa Gen Z kehilangan masa depan. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: masa depan macam apa yang telah gagal kita sediakan, hingga ia sendiri yang kehilangan generasinya?. 

Oleh:  Lulu Aoudita

Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, November 2026.

Catatan: Data dalam artikel ini bersumber dari BPS dan liputan media nasional, antara lain Kompas TV, detikFinance (24 November 2025), detikEdu, Katadata, dan Antara.