Di Balik Kemudahan Transaksi Digital, Ada Ancaman Siber yang Tidak Boleh Diabaikan

Sumber foto: IDS Education (ids.ac.id)

APERO FUBLIC  I  Perkembangan teknologi digital membuat banyak aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah. Sekarang, berbagai kebutuhan bisa dilakukan melalui perangkat digital, mulai dari berkomunikasi, berbelanja, hingga melakukan transaksi keuangan. 

Layanan perbankan digital, misalnya, memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Kemudahan ini tentu sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas cukup padat.

Namun, semakin sering teknologi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, semakin penting pula untuk memperhatikan keamanan sistem dan data pribadi penggunanya.

Belakangan ini, keamanan digital kembali menjadi perhatian setelah munculnya laporan mengenai tingginya aktivitas ancaman siber di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Threat Map Fortinet pada Senin (9/11/2026) pukul 08.41 WIB, tercatat sekitar 1,6 juta aktivitas serangan siber berhasil dideteksi dan diblokir dalam waktu 24 jam.

Dari jumlah tersebut, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbanyak dengan sekitar 761 ribu aktivitas ancaman. Sementara itu, sektor teknologi mencatat sekitar 386 ribu aktivitas dan sektor pemerintahan sekitar 121 ribu aktivitas.

Sumber foto: IDS Education (ids.ac.id)

Angka tersebut tentu cukup menarik perhatian, apalagi sektor perbankan berhubungan langsung dengan uang dan data pribadi masyarakat.

Meski begitu, kita juga perlu memahami bahwa angka tersebut merupakan aktivitas serangan yang berhasil dideteksi dan diblokir oleh sistem keamanan Fortinet. Artinya, angka itu tidak bisa langsung diartikan sebagai jumlah sistem perbankan yang berhasil diretas.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menjelaskan bahwa data pada dashboard tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah insiden keamanan siber yang benar-benar terjadi di sektor keuangan.

Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak langsung merasa panik atau menganggap bahwa jutaan serangan tersebut semuanya berhasil menembus sistem perbankan.

Namun, bukan berarti data tersebut bisa dianggap biasa saja. Banyaknya aktivitas ancaman yang terdeteksi tetap menjadi pengingat bahwa keamanan sistem digital perlu mendapat perhatian serius.

Menurut saya, kita tidak perlu membesar-besarkan angka yang ada, tetapi juga tidak seharusnya mengabaikannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada masing-masing perbankan.

Ia menyampaikan bahwa ancaman peretasan merupakan persoalan global karena para peretas turut menguji kemampuan sistem keamanan di berbagai negara. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengingatkan perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber.

Hal ini menunjukkan bahwa keamanan digital bukan hanya urusan bagian teknologi informasi di sebuah lembaga. Ada hal yang lebih besar dari itu yaitu kepercayaan masyarakat.

Ketika seseorang menggunakan layanan perbankan digital, ia bukan hanya memanfaatkan kemudahan transaksi, tetapi juga mempercayakan uang dan informasi pribadinya kepada pihak bank.

Karena itu, sudah seharusnya bank memberikan perlindungan yang baik kepada nasabahnya. Jangan sampai kemudahan yang ditawarkan justru membuat masyarakat merasa khawatir terhadap keamanan data dan dana mereka.

Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga membawa tantangan baru dalam keamanan digital. AI memang memiliki banyak manfaat, termasuk membantu perbankan mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan meningkatkan pelayanan.

Namun, teknologi ini juga bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Misalnya, untuk membuat pesan penipuan atau phishing yang terlihat lebih meyakinkan, meniru suara seseorang, bahkan membantu menjalankan aktivitas serangan siber secara otomatis.

Perlu ditegaskan bahwa belum ada dasar untuk menyimpulkan aktivitas serangan dalam data Fortinet tersebut menggunakan AI. Namun, perkembangan ini tetap perlu diperhatikan karena teknologi yang semakin maju juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan dengan cara yang semakin beragam.

Menurut saya, hal yang perlu menjadi perhatian bukan hanya seberapa banyak serangan siber yang berhasil dideteksi, tetapi juga bagaimana kesiapan perbankan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Sebab, keamanan digital tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan sistem dalam memblokir serangan. Dimana Bank juga perlu memiliki kesiapan apabila suatu saat terjadi kebocoran data atau gangguan layanan.

Nasabah harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang terjadi, bagaimana penanganannya, dan langkah apa yang dilakukan untuk melindungi mereka. Dengan begitu, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian ketika terjadi masalah pada layanan yang mereka gunakan.

Untuk itu penguatan keamanan siber perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perbankan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan sistem secara berkala agar potensi kelemahan dapat diketahui lebih awal. 

Pemerintah dan lembaga pengawas juga perlu memastikan bahwa aturan mengenai keamanan digital dan perlindungan data benar-benar diterapkan, bukan hanya menjadi ketentuan di atas kertas.

Selain itu, setiap bank perlu memiliki prosedur penanganan yang jelas apabila terjadi serangan atau kebocoran data. Dengan langkah tersebut, perlindungan nasabah tidak hanya dilakukan sebelum serangan terjadi, tetapi juga ketika suatu masalah benar-benar muncul.

Di sisi lain masyarakat juga perlu lebih berhati-hati saat menggunakan layanan digital. Kebiasaan membuka tautan yang tidak jelas, mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi, atau memberikan PIN dan kode OTP kepada orang lain dapat membuka peluang terjadinya penipuan.

Pengguna juga perlu mulai membiasakan diri menggunakan autentikasi berlapis dan memeriksa kebenaran informasi sebelum melakukan transaksi.

Meski demikian, masyarakat tidak bisa dibebankan seluruh tanggung jawab keamanan. Bank sebagai penyedia layanan tetap harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki perlindungan yang memadai.

Pada akhirnya, kemudahan transaksi digital memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut harus disertai dengan keamanan yang dapat dipercaya. Masyarakat seharusnya bisa menggunakan layanan perbankan digital dengan tenang tanpa terus-menerus merasa khawatir terhadap keamanan uang dan data pribadinya.

Oleh karena itu, pemerintah, perbankan, penyedia teknologi, dan masyarakat perlu sama-sama mengambil peran dalam menjaga keamanan ruang digital. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya tentang seberapa mudah suatu layanan digunakan, tetapi juga tentang seberapa aman layanan tersebut bagi orang-orang yang menggunakannya.