Kampus
Opini
AYAH YANG PULANG TEPAT WAKTU: Kehadiran di Rumah Adalah Isu Sosial, Bukan Urusan Pribadi
APERO FUBLIC I Setiap sore, jutaan ayah di Indonesia pulang ke rumah. Mereka membuka pintu, melepas sepatu, lalu duduk di ruang tamu dengan mata tertuju ke layar ponsel. Anak bercerita tentang harinya di sekolah, dijawab dengan anggukan. Secara fisik, sang ayah hadir.
Secara emosional, ia entah di mana. Kita lalu menyebutnya “sudah menjalankan kewajiban”, karena nafkah tercukupi dan ia pulang ke alamat yang benar. Inilah persoalan yang jarang dibicarakan secara jernih: kehadiran ayah sering diperlakukan sebagai urusan pribadi, bergantung pada kemauan dan kepribadian masing-masing. Padahal ketika absennya ayah terjadi pada skala jutaan keluarga, ia berhenti menjadi urusan pribadi dan menjadi isu sosial.
Hadir Itu Bukan Sekadar Ada di Rumah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan fenomena fatherless sebagai ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Definisi ini penting karena menggeser fokus dari status (ada atau tidaknya ayah dirumah) ke fungsi (apakah ayah benar-benar terlibat).
Sebuah laporan yang merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 menyebut sekitar 20,1 persen atau 15,9 jutaanak Indonesia tumbuh tanpa sosok ayah, sementara data Kemendukbangga/BKKBN yang dikutip Katadata menyebut angka 25,8 persen.
Perbedaan angka itu mencerminkan perbedaan definisi, dan sebagian akademisibahkan menilai label “fatherless country” belum didukung bukti empiris yang kuat,sebagaimana dicatat Melbourne Asia Review.
Kita perlu jujur soal ini. Tetapi perdebatan angka tidak boleh menjadi alasan untuk menunda. Bahkan jika angkanya lebih kecil, setiap anak yang tumbuh dengan ayah yang hadir hanya sebagai penghuni rumah tetap kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh tunjangan dan uang jajan.
Ketika Absen Diwariskan
Dampak ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan banyak dibahas dalam kajiankesehatan masyarakat dan psikologi: rasa aman yang rapuh pada anak, kesulitanmengelola emosi, hingga pola relasi yang kelak terulang.
Yang ingin saya tekankandari sudut pandang hukum dan kebijakan adalah sifatnya yang berantai. Anaklaki-laki yang tidak pernah melihat ayahnya mengasuh akan menganggap pengasuhan bukan bagian dari menjadi lelaki dewasa.
Anak perempuan yang melihat ibunyasendirian menanggung segalanya akan menganggap itu kewajaran. Absennya satugenerasi menjadi cetakan bagi generasi berikutnya.Karena itu, kehadiran ayah juga tidak bisa dipisahkan dari isu kesetaraan di rumah.
Setiap jam yang dihabiskan ayah untuk mengasuh adalah jam yang tidak lagi harusditanggung sendirian oleh ibu. Mendorong ayah hadir bukan untuk menghakimi paraayah, melainkan untuk membuat pengasuhan benar-benar menjadi kerja bersama.
Lembur Bukan Cuma Urusan Kantor
Di titik ini, banyak orang akan berkata bahwa ayah pulang larut bukan karena tidak peduli, melainkan karena tuntutan pekerjaan. Argumen itu ada benarnya, dan justru disitulah letak persoalan sosialnya.
Seorang anggota DPR, sebagaimana diberitakan RCTI+, menyebut tingginya angka fatherless berkaitan dengan ayah yang terlalu sibuk bekerja jauh dari anak, dan mendorong kebijakan cuti ayah yang lebih fleksibel dan berpihak. Regulasi sebenarnya sudah menyediakan batas.
Ketentuan waktu kerja dalamUndang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya membatasi waktu kerjanormal serta lembur, yang menurut Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 palinglama empat jam sehari dan delapan belas jam seminggu.
Namun budaya kerja kita sering menafsirkan pulang larut sebagai tanda loyalitas dan pulang tepat waktu sebagai tanda kurang berdedikasi.
Selama itu terjadi, ayah yang ingin pulang tepat waktu dan duduk makan malam bersama anaknya justru dianggap menyimpang dari norma. Ini bukan lagi soal pilihan pribadi; ini soal struktur yang menghukum kehadiran.
Dua Hari yang Tidak Cukup
Negara sebenarnya sudah mengambil langkah lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pasal 6 ayat (2) huruf a memberi suami hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan.
Mengakui bahwa pengasuhan bukan hanya tugas ibu adalah kemajuan yang patut dihargai.Tetapi ukuran kemajuannya perlu dilihat jujur. Rancangan awal undang-undang ini mengusulkan cuti pendampingan hingga 40 hari.
Sebuah kajian dalam jurnal kebijakan hukum menilai pemangkasan dari 40 hari menjadi dua hari ditambah tiga hari itu mencerminkan ketidak konsistenan pembentuk undang-undang dan lemahnya komitmen pada pengarusutamaan gender.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 2024 bahkan pernah menyebut bahwa ayah di Indonesia umumnya kembali bekerja penuh waktu dalam lima hari, sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post. Lima hari tidak cukup untuk membangun ikatan, apalagi mengubah budaya.
Dari Urusan Pribadi ke Agenda Publik
Menempatkan kehadiran ayah sebagai isu sosial tidak berarti negara perlu mengawasi apa yang dilakukan ayah di ruang keluarga. Artinya, kita berhenti menganggap bahwa semua ketimpangan pengasuhan adalah akibat watak individu, dan mulai melihat bagaimana kebijakan, jam kerja, serta norma budaya membentuk pilihan para ayah.
Cuti ayah yang lebih layak, penegakan batas lembur, jam kerja yang fleksibel bagi orang tua, serta kampanye yang menormalkan keterlibatan ayah adalah langkah-langkah yang dapat diambil tanpa melangkahi pintu rumah siapa pun.
Pulang yang Sebenarnya
Pulang tepat waktu hanyalah langkah awal. Yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan ayah setelah pintu tertutup di belakangnya: apakah ia mendengar, bermain, mengasuh, dan berbagi beban.
Tetapi selama sistem kerja dan kebijakan kita membuat langkah awal itu sulit diambil, kita tidak bisa menimpakan seluruh kesalahan pada para ayah semata. Jika kita sungguh menginginkan generasi yang kuat menuju Indonesia Emas 2045, maka pertanyaannya bukan sekadar apakah ayah pulang.
Pertanyaannya, apakah masyarakat dan negara bersedia membuat kehadiran ayah menjadi sesuatu yang mungkin, dan dihargai, bagi semua keluarga?
Oleh: Chrysna Andrew Saputra
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, November 2026.
Editor. Tim Redaksi
Catatan:
Data fatherless dikutip dari laporan yang merujuk Susenas 2024 dan dari Kemendukbangga/BKKBN (via Katadata); angka berbeda antar lembaga karena perbedaan definisi. Ketentuan hukum merujuk pada UU No. 4 Tahun 2024 dan PP No. 35 Tahun 2021. Pernyataan pejabatdan anggota DPR dirujuk dari pemberitaan RCTI+ dan The Jakarta Post.
Editor. Tim Redaksi
Via
Kampus

Post a Comment