Mahasiswi
Opini
Rumah Bukan Sekadar Atap : Ketika Beban Domestik Masih Dianggap Kodrat Perempuan
APERO FUBLIC I Ada pekerjaan yang tidak pernah masuk slip gaji, tidak punya jam lembur, tidakmengenal cuti, dan tidak pernah mendapat ucapan terima kasih. Namun begitupekerjaan itu berhenti sehari saja, seisi rumah langsung terasa kacau.
Mencuci, memasak, membereskan, menyiapkan keperluan sekolah anak, merawat anggota keluarga yang sakit: semuanya kita ringkas dengan satu kata yang terdengar sepele, yaitu “urusan rumah”. Dan hampir selalu, urusan itu diserahkan kepada satu orangyang sama: perempuan. Yang paling mengusik bukan pembagian kerjanya, melainkan alasan di baliknya.
Berulang kali kita mendengar bahwa mengurus rumah adalah “kodrat perempuan”. Kalimat itu terdengar alamiah, bahkan terhormat. Padahal ia menyembunyikan satu persoalan serius: beban yang dibentuk oleh budaya diperlakukan seolah-olah ketetapan alam, sehingga tidak boleh dipertanyakan.
Angka yang Menolak Dianggap Sepele
Keluhan ini bukan sekadar perasaan. Sebuah riset yang dibahas dalam pemberitaan ANTARA pada 23 September 2026 menyurvei 1.000 rumah tangga urban pada Maret hingga April 2026. Hasilnya, perempuan rata-rata menghabiskan tiga jam 14 menit per hari untuk pekerjaan domestik, atau sekitar 27 persen lebih lama daripada laki-laki.
Dalam setahun, selisihnya mencapai 252 jam, setara sekitar 31 hari kerja dengan asumsi delapan jam sehari. Riset yang sama mencatat beban yang tidak terlihat. Skor beban keputusan dan mental perempuan mencapai 59,7 dari 100, sedangkan laki-laki 48,5.
Sebanyak 71,7 persen perempuan mengelola sedikitnya 60 persen keputusan harian rumah tangga, mulai dari kebutuhan anak, belanja, hingga memastikan seluruh kewajiban keluarga terpenuhi.
Inilah kerja yang jarang dihitung: bukan hanya mengerjakan, tetapi juga mengingat, merencanakan, dan memastikan. Tentu ada catatan metodologis. Survei itu berbasis daring dan terbatas pada rumah tangga urban, sehingga tidak bisa langsung digeneralisasi ke seluruh Indonesia.
Tetapi disitulah letak masalahnya. Anggota MPR yang dikutip dalam pemberitaan tersebut justru mendorong pemerintah memperkuat data nasional penggunaan waktu dan membangun akun satelit ekonomi perawatan, karena kerja domestik dan pengasuhan yang tidak dibayar belum terukur secara memadai.
Sesuatu yang tidak diukur akan mudah dianggap tidak ada. Ketimpangan ini bersinggungan dengan ketimpangan di pasar kerja. Data BPS Mei 2026 yang dikutip dalam pemberitaan yang sama menunjukkan rata-rata upah buruh laki-laki Rp3,69 juta per bulan, sedangkan perempuan Rp2,86 juta, selisih sekitar 22 persen.
Waktu dan tenaga yang terserap di rumah tidak berhenti di depan pintu; ia ikut menentukan seberapa jauh perempuan bisa bergerak di luar rumah.
Kodrat yang Sebenarnya Konstruksi
Secara sederhana, kodrat adalah apa yang tidak bisa dipertukarkan secara biologis:mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya adalah pembagian kerja buatanmanusia. Tidak ada gen yang membuat seseorang otomatis lebih mahir menyetrika, memasak, atau mengingat jadwal imunisasi anak.
Menyebut semua itu kodrat berarti mencampuradukkan biologi dengan kebiasaan. Ironisnya, hukum kita pun masih ikut menguatkan konstruksi itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 31 ayat (3), menyebut suamisebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan Pasal 34 ayat (2) menempatkan kewajiban mengatur urusan rumah tangga pada istri.
Rumusan itu lahirdari cara pandang setengah abad lalu, ketika laki-laki dibayangkan sebagai pencarinafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah. Memang, Pasal 31 ayat (1) padaundang-undang yang sama menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbangdengan suami.
Tetapi justru ayat (3) dan Pasal 34 itulah yang paling sering dikritikkarena dianggap mengukuhkan pembagian peran yang bias gender. Kini banyakperempuan ikut menopang ekonomi keluarga, sementara anggapan tentang siapa yang “seharusnya” mengurus rumah nyaris tidak bergeser.
Di situlah jaraknya: hukum dan kebiasaan masih memegang peta lama, padahal keluarga hari ini sudah berjalan dijalan yang berbeda.
Capek yang Tidak Diakui
Kelelahan ibu rumah tangga sering dianggap sepele karena tidak punya bentuk yangbisa dipamerkan. Tidak ada laporan kinerja, tidak ada target, tidak ada hari libur. Pekerjaannya baru terlihat justru ketika tidak dikerjakan. Akibatnya, ketika seorang ibu mengaku lelah, jawaban yang ia terima kerap berupa, “kan di rumah saja”.
Duakata itu sudah cukup untuk menghapus seluruh pekerjaan yang berlangsung dari pagihingga malam tanpa jeda. Perempuan yang juga bekerja di luar rumah menghadapi versi yang lebih berat:pulang kantor, lalu memulai giliran kedua. Mereka tidak sedang kurang pandaimembagi waktu.
Mereka sedang memikul dua pekerjaan dalam satu tubuh, sementarapasangan dan lingkungan menganggap pekerjaan kedua itu memang sudah “bawaan”.
Rumah Bukan Wilayah Bebas Kebijakan
Argumen yang paling sering dipakai untuk menolak pembicaraan ini adalah bahwarumah tangga itu ranah privat. Memang, negara tidak perlu menyusun jadwal piket didapur setiap keluarga.
Tetapi lihatlah kembali Pasal 31 dan Pasal 34 UU Perkawinantadi: negara sudah lebih dulu masuk ke rumah tangga dengan menetapkan siapakepala keluarga dan siapa yang mengatur urusan rumah.
Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah negara boleh ikut campur, melainkan ke arah mana pengaruh itu diarahkan: terus mengukuhkan peran lama, atau membuka ruang bagi pembagianperan yang lebih adil.
Yang bisa dilakukan negara jauh lebih konkret dari pada mengatur isi dapur: membangun data penggunaan waktu yang kuat, mengakui kerja perawatan dalam kebijakan ekonomi, menyediakan layanan penitipan anak yang terjangkau, mendorong jam kerja yang fleksibel bagi orang tua, dan memperluas hak cuti ayah yang kini masih sangat pendek.
Kebijakan-kebijakan itu tidak memasuki rumah; mereka hanya mengurangi alasan mengapa seluruh beban harus jatuh pada satu orang.
Rumah yang Adil Dimulai dari Pengakuan
Rumah memang sebuah atap. Tetapi atap itu berdiri karena ada orang-orang yang bekerja setiap hari menjaganya tetap layak huni, dan selama ini sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang pekerjaannya tak pernah diberi nama.
Mengakui kerja domestik sebagai kerja bukan berarti menyerang institusi keluarga. Justru sebaliknya: keluarga yang menghargai semua kerja di dalamnya adalah keluarga yang lebih kuat.
Maka pertanyaannya bukan lagi apakah mengurus rumah itu kodrat perempuan. Pertanyaannya, sampai kapan kita sanggup menyebut sesuatu sebagai kodrat hanya karena kita sudah terlalu lama diuntungkan olehnya?
Oleh: Selvia Intan Sari
Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, November 2026.
Editor. Tim Redaksi
Catatan:
Data riset beban kerja domestik dan data upah BPS dikutip dari pemberitaan ANTARA (23 September 2026) dan bersumber dari survei daring rumah tangga urban sehingga tidak mewakili seluruh Indonesia. Ketentuan hukum merujuk pada Pasal 31 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sy. Apero Fublic
Via
Mahasiswi

Post a Comment