Negara Hukum dan Perlindungan Hak Warga Sipil:Refleksi atas Penembakan di Aifat, Maybrat

APERO FUBLIC  I  Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut bukan sekadar tertulis dalam konstitusi, tetapi seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil. Karena itu, ketika keselamatan masyarakat sipil terancam, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi warga negara.

Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah terjadinya dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di wilayah Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, pada 13 Agustus 2026. Para korban kemudian mendapatkan perawatan medis di Sorong. Sementara itu, pihak berwenang menyatakan bahwa peristiwa tersebut masih dalam proses pendalaman untuk memastikan fakta dan kronologinya.

Peristiwa ini juga mendapat perhatian dari mahasiswa asal Maybrat yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Mereka menyampaikan keprihatinan dan tuntutan agar persoalan tersebut ditangani secara serius.

Bagi saya, persoalan ini penting dilihat dari perspektif negara hukum dan perlindungan hak warga sipil.

Ketika Hak Warga Sipil Dipertaruhkan

Hak untuk hidup, memperoleh rasa aman, dan mendapatkan perlindungan hukum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. UUD 1945 menjamin hak hidup melalui Pasal 28A, kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum melalui Pasal 28D ayat (1), serta hak atas rasa aman melalui Pasal 28G.

Artinya, masyarakat Maybrat memiliki hak yang sama dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia. Jarak geografis dari pusat pemerintahan tidak boleh menjadi alasan berkurangnya perhatian terhadap keselamatan warga. Justru ketika masyarakat berada dalam kondisi rentan, kehadiran negara menjadi semakin penting.

Menurut saya, masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sekadar sebagai bagian dari persoalan keamanan. Setiap kebijakan dan tindakan keamanan perlu tetap memperhatikan hak asasi manusia dan keselamatan masyarakat.

Negara Hukum Harus Hadir dalam Kenyataan

Negara hukum tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya peraturan yang dimiliki. Hukum harus dapat dirasakan masyarakat melalui perlindungan, kepastian, dan keadilan.

Karena itu, ketika terjadi dugaan kekerasan terhadap warga sipil, proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan transparan. Fakta harus diperiksa, bukti harus dikumpulkan, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kasus Aifat, penting untuk menghindari kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai. Sampai saat ini, pemberitaan menunjukkan bahwa pihak berwenang masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut.

Menurut saya, proses hukum yang transparan bukan hanya penting bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi negara dan institusi yang terlibat. Pemeriksaan yang objektif dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Aparat keamanan memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, UU No. 34 Tahun 2004 menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Karena itu, menurut saya, pelaksanaan tugas keamanan harus berjalan bersama dengan penghormatan terhadap hak warga sipil.

Apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam suatu peristiwa yang merugikan masyarakat, dugaan tersebut harus diperiksa melalui mekanisme hukum.

Hal ini bukan berarti menghakimi seseorang atau institusi sebelum proses hukum selesai. Sebaliknya, pemeriksaan yang objektif diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan dan kepercayaan terhadap proses hukum tetap terjaga.

Hak untuk Mengkritik, Tanggung Jawab untuk Menjaga Perdamaian

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Karena itu, sikap mahasiswa Maybrat di Yogyakarta yang menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan di daerah asalnya dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal persoalan publik. 

Mereka memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, meminta kejelasan, dan mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur hukum.

Namun, kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab. Kritik perlu disampaikan secara damai, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap menghormati hak orang lain.

Di tengah perkembangan media sosial, hal ini semakin penting. Informasi mengenai suatu peristiwa dapat menyebar dengan cepat, sementara kebenarannya belum tentu langsung dapat dipastikan.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara fakta, dugaan, dan opini.

Kasus Aifat juga dapat menjadi pembelajaran mengenai Smart and Good Citizenship.

Menjadi warga negara yang cerdas bukan berarti selalu mendukung pemerintah ataupun selalu menentangnya. Warga negara yang cerdas adalah mereka yang mampu melihat persoalan berdasarkan fakta, hukum, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, menjadi warga negara yang baik berarti berani menyampaikan kritik ketika menemukan persoalan, tetapi tetap menghormati hukum, hak orang lain, dan perdamaian.

Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran penting. Mahasiswa dapat menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi, mengawal persoalan publik, sekaligus mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur demokratis dan konstitusional.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani persoalan seperti yang terjadi di Aifat.

Pertama, dugaan kekerasan terhadap warga sipil harus diperiksa secara objektif dan berdasarkan bukti.

Kedua, korban dan keluarga korban harus mendapatkan perlindungan serta akses terhadap pelayanan dan keadilan.

Ketiga, pemerintah dan aparat perlu membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat lokal agar informasi mengenai suatu persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.

Keempat, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara damai.

Kelima, mahasiswa dan masyarakat sipil perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi digital agar mampu membedakan informasi yang terverifikasi dari informasi yang belum jelas kebenarannya.

Penyelesaian persoalan keamanan tidak cukup hanya menggunakan pendekatan keamanan. Pendekatan hukum, kemanusiaan, komunikasi, dan perlindungan masyarakat juga diperlukan.

Negara Harus Hadir untuk Semua

Peristiwa di Aifat mengingatkan kita bahwa masyarakat Maybrat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Hak atas kehidupan, rasa aman, dan perlindungan hukum melekat pada setiap warga negara.

Menurut saya, kekuatan negara hukum tidak hanya terlihat dari banyaknya peraturan, tetapi dari kemampuan negara menjalankan hukum secara adil dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.

Negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan. Aparat harus menjalankan tugas berdasarkan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Masyarakat juga perlu menggunakan haknya secara bertanggung jawab.

Mahasiswa pun memiliki ruang penting untuk menyampaikan kritik, mengawal demokrasi, dan mendorong penyelesaian persoalan secara damai dan konstitusional.

Pada akhirnya, Smart and Good Citizenship bukan hanya tentang mengetahui hak sebagai warga negara, tetapi juga memahami tanggung jawab dalam menggunakan hak tersebut.

Negara hukum yang kuat adalah negara yang mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum kepada seluruh rakyatnya.

Oleh karena itu, persoalan di Aifat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai pengingat pentingnya negara hadir untuk melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali.

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

• ANTARA Papua Tengah. “Polda PBD dalami insiden penyerangan tiga warga sipil di Maybrat.” 22 Agustus 2026.

• Wabumpapua. “Mahasiswa/i Maybrat Jogja Kutuk Penembakan Warga Sipil di Aifat, Desak TNI-Polri Bertanggung Jawab.” 15 Agustus 2026.