Andi Harun: Mitigasi Bencana Geologi Harus Berbasis Data

APERO FUBLIC  I  SAMARINDA.– Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh tidak dapat lagi bertumpu pada asumsi lama, tetapi harus berlandaskan ilmu pengetahuan, data empiris, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi yang diselenggarakan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Kamis (30/7/2026) siang.

Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Badan Geologi untuk memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana geologi, mulai dari gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, hingga berbagai potensi bahaya geologi lainnya.

Dalam sambutannya, Andi Harun mengapresiasi Kementerian ESDM dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang memilih Samarinda sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi. Menurut dia, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran baru bahwa Kalimantan tidak sepenuhnya bebas dari ancaman bencana geologi.

"Paradigma lama yang menyebut Kalimantan aman dari bencana geologi sudah saatnya diperbarui. Pembangunan perkotaan modern membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada data geologi dan kajian ilmiah, bukan sekadar narasi historis," tegasnya.

Ia menjelaskan, perkembangan pesat Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut setiap kebijakan pembangunan memperhatikan karakteristik geologi. Posisi Samarinda di kawasan Cekungan Kutai dengan kondisi geomorfologi yang kompleks, menjadi alasan pentingnya menjadikan informasi geologi sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saat ini mengembangkan sistem deteksi kebencanaan berbasis Artificial Intelligence (AI). Inovasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis data (data-driven policy) dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

"Bencana hari ini bukan lagi semata-mata persoalan takdir. Bencana harus dikelola dengan ilmu pengetahuan, data, dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Andi Harun.

Ia menambahkan, Samarinda masih menghadapi tantangan banjir dan tanah longsor yang dipengaruhi kondisi geomorfologi serta dampak pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) pada masa lalu. Karena itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Andi Harun juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan membangun kolaborasi dalam menyusun kebijakan pengelolaan SDA yang lebih berkeadilan agar risiko bencana dapat ditekan.

Kepada wartawan seusai kegiatan, Andi Harun kembali menegaskan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai potensi bencana geologi. Menurut dia, pemahaman berbasis fakta ilmiah menjadi fondasi utama dalam membangun budaya mitigasi yang kuat.

Ia juga menekankan bahwa aktivitas eksploitasi SDA telah memberi kontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Oleh sebab itu, upaya restorasi lingkungan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kaltim.

"Kita membutuhkan kepeloporan untuk membangun gerakan bersama seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dengan komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang terintegrasi," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI, Dr. Lana Saria, S.Si, M.Si menjelaskan bahwa meski Kalimantan relatif lebih stabil secara tektonik, wilayah ini tetap memiliki potensi ancaman geologi yang harus diantisipasi. Kehadiran IKN semakin menegaskan pentingnya informasi geologi sebagai dasar pembangunan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Menurut dia, mitigasi harus dilakukan sejak dini melalui penyediaan informasi geologi yang akurat, penyusunan tata ruang berbasis risiko, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Badan Geologi juga terus menyediakan berbagai layanan informasi kebencanaan, termasuk peta gerakan tanah, peta kawasan rawan gempa dan tsunami, serta aplikasi MAGMA Indonesia yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPR RI Syafruddin, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Rita Susilawati, Ketua TWAPSamarinda Syaparuddin, unsur DPRD Kota Samarinda, BPBD Provinsi Kaltim, perangkat daerah Pemkot Samarinda, akademisi, peneliti, organisasi profesi, organisasi kebencanaan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan peserta sosialisasi dari berbagai kalangan.

Editor. Tim Redaksi

Source. Dinas Kominfo Kota Samarinda