Ibu Kota Menjerit: 354 Ribu Warga Jakarta Tak Kunjung Dapat Kerja, Apa yang Salah ?

APERO FUBLIC  I  ESAI.--  Jakarta memiliki segalanya. Gedung-gedung pencakar langit, jantung aktivitas ekonomi, serta arus investasi yang terus mengalir. Namun, di balik gemerlap itu, ratusan ribu warganya masih susah payah mencari pekerjaan. 

Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, 337.992 orang di Jakarta berstatus pengangguran terbuka, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,21 persen. Mayoritas yang terdampak adalah anak muda usia produktif yaitu lulusan SMA umum dengan tingkat pengangguran sebesar 28,23 persen.

Persoalan ini bukan sekadar angka di laporan statistik. Sebagai penyumbang sekitar 17 persen ekonomi nasional, setiap bertambahnya pengangguran di Jakarta ikut menggerus daya beli masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi.

Dalam upaya mengatasi tantangan skills mismatch, Kepala BBPVP Medan Kemnaker RI, Faried Abdurrahman, menyatakan bahwa program pelatihan yang berfokus pada kesiapan SDM, “dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta, tetapi juga untuk membentuk sikap kerja yang positif, adaptif, dan produktif,” ujarnya.

Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 36,31 persen dari angkatan kerja Jakarta, atau sekitar 1,85 juta orang, masih bertahan di sektor informal. Berjualan di pinggir jalan, bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial (BPJS), dan tanpa kepastian penghasilan. Kondisi ini bukan solusi, melainkan sinyal bahwa pasar kerja Jakarta belum benar-benar sehat.

Pertama, ijazah tidak cukup. Banyak lulusan SMA/SMK yang masuk dunia kerja tanpa bekal keterampilan yang dibutuhkan industri sekarang, mulai dari literasi digital, analisis data, sampai kemampuan komunikasi dalam bahasa asing. Kurikulum sekolah ketinggalan zaman dibanding kebutuhan nyata perusahaan.

Kedua, sektor informal bukan solusi. Banyak yang akhirnya "nyemplung" ke sektor informal bukan karena pilihan, tapi karena tidak ada pilihan lain. Masalahnya, sektor ini tidak punya jaring pengaman. Kalau ekonomi guncang, merekalah yang pertama terjatuh.

Ketiga, pelatihan kerja belum merata. Program pelatihan yang ada seringkali tidak sampai ke kelompok yang paling butuh, dan isinya pun belum tentu nyambung dengan kebutuhan industri di lapangan.

Kalau mau serius menyelesaikan masalah ini, harus mulai dari kualitas manusianya dulu. SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) perlu terus diperbarui kurikulumnya, dan pelaku usaha harus ikut dilibatkan sejak awal supaya apa yang diajarkan betul-betul sesuai kebutuhan industri.

Jerman sudah lama pakai sistem pendidikan dual system, di mana siswa belajar di sekolah sekaligus magang langsung di perusahaan. Hasilnya, angka pengangguran usia muda di sana jauh lebih rendah. Model seperti ini layak diadaptasi di Indonesia.

Bagi yang sudah terlanjur kerja di sektor informal, program reskilling dan upskilling bisa jadi jalan keluar. Platform digital seperti Prakerja bisa diperluas jangkauannya, asal sertifikasinya diakui industri, bukan cuma jadi koleksi di dompet digital.

“Investasi terbaik bukan di gedung atau jalan tol, tapi di kepala manusianya.”

Pertama, tarik investasi ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Investasi di Jakarta perlu diarahkan ke industri manufaktur bernilai tambah, ekonomi kreatif, dan teknologi informasi, bukan melulu ke properti atau infrastruktur yang minim penyerapan tenaga kerja.

Kedua, semua pihak harus duduk satu meja. Pemprov DKI, Kemenaker, Kemendikbud, dunia usaha, dan lembaga pelatihan harus jalan bareng, bukan jalan sendiri-sendiri. Tumpang tindih program hanya buang-buang anggaran.

Ketiga, buat platform kerja yang transparan dan canggih. Pemerintah perlu membangun sistem informasi pasar kerja yang bisa mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara langsung, sekaligus kasih tahu keterampilan apa yang sedang paling dicari, supaya orang bisa mempersiapkan diri dengan terarah.

Jakarta adalah salah satu cermin dari kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Dengan 337.992 orang menganggur dan 1,85 juta pekerja masih bertahan di sektor informal, persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Kalau dibiarkan, dampaknya tidak akan berhenti di batas kota. 

Dengan membenahi kualitas SDM, mereformasi pendidikan vokasi, memperluas lapangan kerja formal, dan membangun sinergi nyata antara pemerintah dan swasta, Jakarta bisa keluar dari paradoks ini.

Sebab pada akhirnya, investasi yang paling menentukan masa depan kota ini bukan di gedung pencakar langit, melainkan pada kualitas pikiran dan keterampilan warganya sendiri. Bukan cuma kota yang megah dari luar, tapi kota yang benar-benar bisa mengangkat nasib warganya dari dalam.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024, 5 November). Ekonomi DKI Jakarta tumbuh sebesar 4,93 persen. https://jakarta.bps.go.id/en/news/2024/11/05/1008/ekonomi-dki-jakarta-tumbuh-sebesar-4-93-persen.html.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024, 7 November). Tingkat pengangguran terbuka. https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka.html

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025, 5 Februari). Jakarta's economic growth in the fourth quarter of 2024 (No. 10/02/31/Th. XXVII). https://jakarta.bps.go.id.

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. (2023, 27 Mei). Pembukaan pelatihan durasi pendek berbasis kompetensi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. https://bbplkmedan.kemnaker.go.id/pembukaan-pelatihan-durasi-pendek-berbasis-kompetensi-2/.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. (2024). Transformasi ekonomi Jakarta untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Indonesia.

PENULIS: 

Editor. Tim Redaksi