Mbg Solusi Untuk Mengatasi Stunting, Kemiskinan, dan Kesenjangan Gizi Atau Lahan Basah Baru Bagi Praktik Korupsi?

APERO FUBLIC  I  OPINI. --  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadirkan sebagai solusi untuk mengatasi stunting, kemiskinan, dan kesenjangan gizi. Namun jika kita membuka mata terhadap realitas birokrasi dan politik di Indonesia, ada satu kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan: seberapa besar program ini akan menjadi lahan basah baru bagi praktik korupsi?

Dari perspektif sosiologi struktural, setiap program pemerintah yang melibatkan rantai distribusi panjang, anggaran besar, dan banyak pemangku kepentingan selalu memiliki celah untuk disusupi kepentingan pribadi atau kelompok. MBG, dengan target jutaan siswa dan puluhan ribu sekolah, membutuhkan rantai pasok makanan, jasa katering, dan logistik yang masif. Di sinilah letak kerawanannya.

Pertama, masalah transparansi dan pengawasan. Dalam banyak kasus program bantuan sosial sebelumnya, seperti bantuan sembako atau Kartu Sembako, sering terjadi mark-up harga, pengurangan volume, atau penggunaan bahan baku berkualitas rendah.

MBG menghadapi risiko yang sama, bahkan lebih besar karena melibatkan makanan segar yang mudah busuk dan memerlukan standar gizi ketat. Peluang untuk mark-up harga bahan pokok atau mengganti menu dengan bahan murah dan tidak bergizi sangat terbuka jika pengawasan lemah.

Kedua, praktik "fee proyek" yang mengakar. Dalam sosiologi korupsi di Indonesia, kita mengenal istilah budaya komisi di mana setiap proyek pemerintah biasanya harus dialokasikan untuk pihak-pihak tertentu. MBG, dengan nilai kontrak miliaran rupiah per daerah, menjadi incaran para pengusaha dekat kekuasaan, bukan karena kualitas kateringnya, tetapi karena koneksi politiknya. Alih-alih menyehatkan anak, dana bisa bocor ke kantong-kantong elit yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, dampak terhadap kualitas pelayanan. Ketika korupsi terjadi, yang paling dirugikan adalah anak-anak penerima manfaat. Makanan yang tidak higienis, porsi yang dikurangi, atau bahkan tidak sampai sama sekali adalah skenario nyata yang sudah kita lihat di program serupa di masa lalu. Ironisnya, program yang bermaksud mulia bisa berubah menjadi "pabrik penyakit" baru jika pengelolaannya dikorupsi.

Keempat, aspek sosiologi politik: "bagi-bagi proyek". Di tahun politik atau menjelang pemilu, program seperti MBG sangat rawan dijadikan alat mobilisasi massa dan pembagian proyek kepada pendukung. Bukan mustahil jika pemenang tender adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa, bukan yang paling kompeten. Ini akan memperkuat patronase politik di tingkat lokal dan merusak tata kelola yang bersih.

Kesimpulan: MBG bukanlah program yang harus ditolak, tetapi perlu dikawal dengan sistem pengawasan yang super ketat, partisipasi masyarakat sipil, dan transparansi kontrak. Tanpa itu, bukan hanya anak-anak yang kelaparan, tapi juga kepercayaan publik yanguh. Jangan sampai program mulia ini berubah menjadi "sarang korupsi" berlabel kemanusiaan.

Oleh : Rigina Yulistya Maharani

Editor. Tim Redaksi